Isu Koalisi, PKS Terbelah

Sikap Partai Keadilan Sejahtera terkait dengan kemungkinan berkoalisi dengan Partai Demokrat masih terbelah menyusul munculnya kembali opsi duet Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla.
Sekretaris Jenderal PKS M Anis Matta sebelumnya menyatakan bahwa partainya bakal menarik diri dari koalisi jika Yudhoyono diduetkan kembali dengan Kalla.

Namun, Wakil Ketua Bidang Politik PKS Zulkieflimansyah di Jakarta, Selasa (14/4), menyebutkan, calon wapres sebaiknya dibicarakan seluruh mitra koalisi. ”Kalau Golkar ikut dan semua mitra koalisi sepakat Pak JK, saya kira PKS akan setuju dan ikut,” kata Zulkieflimansyah.
Zulkieflimansyah menyebutkan, penolakan kader PKS berkoalisi dengan Partai Golkar bisa dipahami. Kenyataannya sampai sekarang kader kedua parpol ini sering berhadap-hadapan di lapangan. ”Tapi, kalau Wiranto saja bisa bertemu dengan Prabowo, masak kita tidak bisa meniru yang bagus?” katanya.
Sementara itu, Wakil Ketua Umum Partai Golkar Agung Laksono menyebutkan bahwa Partai Golkar harus realistis melihat keadaan. Namun, Ketua Umum Partai Golkar Jusuf Kalla sudah diminta untuk melakukan komunikasi dan lobi politik, terutama arahnya ke Susilo Bambang Yudhoyono dan Partai Demokrat.
Menurutnya, Partai Golkar belum membahas rencana PKS menarik diri. Agung mengatakan, ”Janganlah dibiasakan ancam-mengancam.”
Secara terpisah, Direktur Eksekutif Charta Politica Bima Arya Sugiarto menilai Partai Amanat Nasional (PAN) dan PKS merupakan partai tengah yang akan memainkan peran penting dalam menentukan koalisi presiden mendatang. Apalagi, kinerja kedua partai itu stabil.
Dalam koalisi untuk mengusulkan kandidat presiden, menurut Bima, PAN mempunyai posisi yang lebih bebas. ”Kalau agak pragmatis, ya bergabung dengan Partai Demokrat. Kalau ingin agak ideologis atau membesarkan partai, mungkin membangun koalisi baru, misalnya dengan Gerindra yang dari segi platform ideologi memang cocok dengan PAN,” ujarnya.
Ketua DPP Partai Golkar Theo Sambuaga mengatakan, Jusuf Kalla memang harus mempertanggungjawabkan perolehan suara partainya yang tidak mencapai target. Namun, pertanggungjawaban Kalla bukan di munas luar biasa, tetapi pada munas reguler yang akan diadakan Desember mendatang.
Forum Rapat Konsultasi Nasional dengan pimpinan Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar yang akan diselenggarakan Kamis (16/4) dan rapimnas khusus 23 April mendatang sama sekali tidak membicarakan soal pertanggungjawaban, apalagi untuk menggeser Kalla. Acara itu khusus membahas laporan dan evaluasi hasil pemilu dari seluruh DPD dan membahas rencana koalisi dan pencalonan Kalla sebagai Presiden dan Wapres.
Adapun peneliti senior LIPI, Ikrar Nusa Bhakti, menilai dimajukannya kembali duet SBY-JK bakal berdampak buruk memecah-belah Partai Golkar. Perpecahan terjadi karena sebagian anggota Golkar akan menilai Kalla tidak konsisten dan tidak bersikap ksatria dengan ucapannya sebelumnya, yaitu deklarasi untuk maju berkompetisi sebagai capres.
”Sebagai orang Sulawesi Selatan, Kalla yang masih memegang kuat adat istiadat suku Bugis mau tidak mau harus mundur dari Ketua Umum Partai Golkar sekaligus tidak maju lagi sebagai calon wapres berpasangan dengan capres Yudhoyono,” ujar Ikrar. ( Sumber: Kompas )