Keppres No.54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 54 TAHUN 2010

TENTANG

PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

1. bahwa Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang efisien, terbuka dan kompetitif sangat diperlukan bagi ketersediaan Barang/Jasa yang terjangkau dan berkualitas, sehingga akan berdampak pada peningkatan pelayanan publik;
2. bahwa untuk mewujudkan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana dimaksud pada huruf a, per lu pengaturan mengenai tata cara Pengadaan Barang/Jasa yang sederhana, jelas dan komprehensif, sesuai dengan tata kelola yang baik, sehingga dapat menjadi pengaturan yang efektif bagi para pihak yang
3. terkait dengan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
4. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

Mengingat :

1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republ ik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. 3 . Peraturan Pemer intah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956);
4. 4 . Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Mi lik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA

PEMERINTAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Pertama

Pengertian dan Istilah

Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini, yang dimaksud dengan:

1. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut dengan Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi lainnya yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa.
2. Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/ Institusi lainnya, yang selanjutnya disebut K/L/D/I adalah instansi/institusi yang menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
3. Pengguna Barang/Jasa adalah Pejabat pemegang kewenangan penggunaan Barang dan/atau Jasa milik Negara/Daerah di masing-masing K/L/D /I.
4. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut LKPP adalah lembaga Pemerintah yang ber tugas mengembangkan dan merumuskan kebi jakan Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam
5. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
6. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut PA adalah Pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian/ Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Pejabat yang disamakan pada Institusi lain Pengguna APBN/APBD.
7. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut KPA adalah pejabat yang ditetapkan oleh PA untuk menggunakan APBN atau ditetapkan oleh Kepala Daerah untuk menggunakan APBD.
8. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPK adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.
9. Unit Layanan Pengadaan yang selanjutnya disebut ULP adalah unit organisasi pemerintah yang berfungsi melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa di K/L/D/I yang bersifat permanen, dapat berdiri sendiri atau melekat pada unit yang sudah ada.
10. Pejabat Pengadaan adalah personil yang memiliki Sertifikat Keahl ian Pengadaan Barang/Jasa yang melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa.

11. Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan adalah panitia/ pejabat yang ditetapkan oleh PA/KPA yang bertugas memeriksa dan menerima hasil pekerjaan.
12. Aparat Pengawas Intern Pemerintah atau pengawas intern pada institusi lain yang selanjutnya disebut APIP adalah aparat yang melakukan pengawasan melalui audi t, reviu, evaluas i, pemantauan dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi.
13. Penyedia Barang/Jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan yang menyediakan Barang/Pekerjaan Konstruksi/ Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya.
14. Pakta Integritas adalah surat pernyataan yang berisi ikrar untuk mencegah dan tidak melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme dalam Pengadaan Barang/Jasa.
15. Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh Pengguna Barang.
16. Peker jaan Konstruks i adalah seluruh peker jaan yang berhubungan dengan pelaksanaan konstruksi bangunan atau pembuatan wujud fisik lainnya.
17. Jasa Konsul tans i adalah jasa layanan profes ional yang membutuhkan keahlian tertentu diberbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah piki r ( brainware).
18. Jasa Lainnya adalah jasa yang membutuhkan kemampuan tertentu yang mengutamakan keterampi lan (skilware) dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan atau segala pekerjaan dan/atau penyediaan jasa selain Jasa Konsultansi, pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi dan pengadaan Barang.
19. Industri Kreatif adalah industri yang berasal dari pemanfaatan kreatifitas, gagasan orisinal, keterampilan serta bakat individu untuk menciptakan kesejahteraan serta lapangan pekerjaan melalui penciptaan dan pemanfaatan daya kreasi dan daya cipta.
20. Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa adalah tanda bukti pengakuan dari pemerintah atas kompetensi dan kemampuan profesi dibidang Pengadaan Barang/Jasa.
21. Swakelola adalah Pengadaan Barang/Jasa dimana pekerjaannya di rencanakan, dikerjakan dan/atau diawasi sendiri oleh K/L/D/I sebagai penanggung jawab anggaran, instansi pemerintah lain dan/atau kelompok masyarakat.
22. Dokumen Pengadaan adalah dokumen yang ditetapkan oleh ULP/Pejabat Pengadaan yang memuat informasi dan ketentuan yang harus ditaati oleh para pihak dalam proses Pengadaan Barang/Jasa.
23. Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Kontrak adalah perjanjian tertulis antara PPK dengan Penyedia Barang/Jasa atau pelaksana Swakelola.
24. Pelelangan Umum adalah metode pemi l ihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya untuk semua peker jaan y ang dapat di ikut i ol eh semua Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang memenuhi syarat.
25. Pelelangan Terbatas adalah metode pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi untuk Pekerjaan Konstruksi dengan jumlah Penyedia yang mampu melaksanakan diyakini terbatas dan untuk pekerjaan yang kompleks.
26. Pelelangan Sederhana adalah metode pemilihan Penyedia Barang/Jasa Lainnya untuk pekerjaan yang bernilai paling tinggi Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
27. Pemilihan Langsung adalah metode pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi untuk pekerjaan yang bernilai paling tinggi Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
28. Seleks i Umum adalah metode pemi l ihan Penyedia Jasa Konsultansi untuk pekerjaan yang dapat diikuti oleh semua Penyedia Jasa Konsultansi yang memenuhi syarat.
29. Seleksi Sederhana adalah metode pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi untuk Jasa Konsultansi yang bernilai paling tinggi Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
30. Sayembara adalah metode pemilihan Penyedia Jasa yang memperlombakan gagasan orisinal, kreatifitas dan inovasi ter tentu yang harga/biayanya t idak dapat di tetapkan berdasarkan Harga Satuan.
31. Kontes adalah metode pemilihan Penyedia Barang yang memper lombakan Barang/benda ter tentu yang t idak mempunyai harga pasar dan yang harga/biayanya tidak dapat ditetapkan berdasarkan Harga Satuan.
32. Penunjukan Langsung adalah metode pemilihan Penyedia Barang/Jasa dengan cara menunjuk langsung 1 (satu) Penyedia Barang/Jasa.
33. Pengadaan Langsung adalah Pengadaan Barang/Jasa langsung kepada Penyedia Barang/Jasa, tanpa melalui Pelelangan/ Seleksi/Penunjukan Langsung.
34. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perseorangan dan/atau badan usaha yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai Usaha Mikro, Kecil dan Menengah....
35. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri dan dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar, yang memenuhi kr i ter ia Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
36. Surat Jaminan yang selanjutnya disebut Jaminan, adalah jaminan tertulis yang bersifat mudah dicairkan dan tidak ber s y ar at (unconditional) , y ang di k eluark an oleh Bank Umum/Perusahaan Penjaminan/Perusahaan Asuransi yang
37. diserahkan oleh Penyedia Barang/Jasa kepada PPK/ULP untuk menjamin terpenuhinya kewajiban Penyedia Barang/Jasa. 36. Pekerjaan Kompleks adalah pekerjaan yang memerlukan teknologi tinggi, mempunyai risiko tinggi, menggunakan peralatan yang didesain khusus dan/atau pekerjaan yang bernilai diatas Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).
38. Pengadaan secara elekt ronik atau E-Procurement adalah Pengadaan Barang/ Jas a y ang di laksanak an dengan menggunakan teknologi informasi dan transaksi elektronik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.Layanan Pengadaan Secara Elektronik yang selanjutnya disebut LPSE adalah uni t ker ja K/ L/D/ I yang dibentuk untuk menyelenggarakan sistem pelayanan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik.
39. E- Tendering adalah tata cara pemilihan Penyedia Barang/Jasa yang dilakukan secara terbuka dan dapat diikuti oleh semua Penyedia Barang/Jasa yang terdaftar pada sistem pengadaan secara elektronik dengan cara menyampaikan 1 (satu) kali penawaran dalam waktu yang telah ditentukan.
40. Katalog elektronik atau E-Catalogue adalah sistem informasi elektronik yang memuat daftar, jenis, spesifikasi teknis dan harga barang tertentu dari berbagai Penyedia Barang/Jasa Pemerintah.
41. E-Purchasing adalah tata cara pembel ian Barang/Jasa melalui sistem katalog elektronik.
42. Portal Pengadaan Nasional adalah pintu gerbang system informasi elektronik yang terkait dengan informasi Pengadaan Barang/Jasa secara nasional yang dikelola oleh LKPP.

Bagian Kedua

Ruang Lingkup

Pasal 2

(1) Ruang lingkup Peraturan Presiden ini meliputi:

a. Pengadaan Barang/Jasa di l ingkungan K/L/D/I yang

pembiayaannya baik sebagian atau seluruhnya bersumber

dari APBN/APBD.

b. Pengadaan Barang/Jasa untuk investasi di lingkungan Bank

Indonesia, Badan Hukum Milik Negara dan Badan Usaha

M i l i k N e g a r a / B a d an Us ah a M i l i k D a e r ah y a ng

pembiayaannya sebagian atau seluruhnya dibebankan pada

APBN/APBD.

(2) Pengadaan Barang/Jasa yang dananya bersumber dari APBN/

APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , mencakup

Pengadaan Barang/Jasa yang sebagian atau seluruh dananya

bersumber dari pinjaman atau hibah dalam neger i yang

diterima oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.

(3) Ketentuan Pengadaan Barang/Jasa yang dananya baik sebagian

atau seluruhnya berasal dari Pinjaman/Hibah Luar Negeri

(PHLN) berpedoman pada ketentuan Peraturan Presiden ini.

www.djpp.depkumham.go.id

depkumham.go.id

- 9 -

d.

(4) Apabila terdapat perbedaan antara Peraturan Presiden ini

dengan ketentuan Pengadaan Barang/Jasa yang berlaku bagi

pember i Pinjaman/Hibah Luar Neger i , para pihak dapat

menyepakati tata cara Pengadaan yang akan dipergunakan.

Pasal 3

Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dilakukan melalui:

a. Swakelola; dan/atau

b. pemilihan Penyedia Barang/Jasa.

Pasal 4

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam Peraturan Presiden ini

meliputi:

a . Bar ang;

b . Pekerjaan Konstruksi;

c . Jasa Konsultansi; dan

d . Jasa Lainnya.

BAB II

TATA NILAI PENGADAAN

Bagian Pertama

Prinsip-Prinsip Pengadaan

Pasal 5

Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut:

a . ef i s ien;

b . efekt i f;

c . t ransparan;

www.djpp.depkumham.go.id

depkumham.go.id

- 10 -

h. tidak ...

d. terbuka;

e . ber saing;

f . adi l/ tidak diskriminat i f ; dan

g. akuntabel.

Bagian Kedua

Etika Pengadaan

Pasal 6

Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa

harus mematuhi etika sebagai berikut:

a. melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab

untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tercapainya

tujuan Pengadaan Barang/Jasa;

b. bekerja secara profesional dan mandi ri, serta menjaga

kerahasiaan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa yang menurut

sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah terjadinya

penyimpangan dalam Pengadaan Barang/Jasa;

c. tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak

langsung yang berakibat terjadinya persaingan tidak sehat;

d. menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang

ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis para pihak;

e. menghindar i dan mencegah ter jadinya per tentangan

kepentingan para pihak yang terkait, baik secara langsung

maupun tidak langsung dalam proses Pengadaan Barang/Jasa;

f. menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan

kebocoran keuangan negara dalam Pengadaan Barang/Jasa;

g. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang

dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi,

golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak

langsung merugikan negara; dan

www.djpp.depkumham.go.id

depkumham.go.id

- 11 -

c. staf ...

h. tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan

untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat

dan berupa apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui

atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa.

BAB III

PARA PIHAK DALAM PENGADAAN BARANG/JASA

Bagian Pertama

Organisasi Pengadaan

Pasal 7

(1) Organisasi Pengadaan Barang/Jasa untuk Pengadaan melalui

Penyedia Barang/Jasa terdiri atas:

a . P A / KPA;

b . P PK;

c . ULP/Pejabat Pengadaan; dan

d . Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.

(2) Organisasi Pengadaan Barang/Jasa untuk Pengadaan melalui

Swakelola terdiri atas:

a . P A / KPA;

b . PPK; dan

c. Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.

(3) PPK dapat dibantu oleh tim pendukung yang diperlukan untuk

pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.

(4) Perangkat organisasi ULP ditetapkan sesuai kebutuhan yang

paling kurang terdiri atas:

a . k epal a;

b . sekretariat;

www.djpp.depkumham.go.id

depkumham.go.id

- 12 -

j. mengawasi ...

c. staf pendukung; dan

d. kelompok kerja.

Bagian Kedua

Pengguna Anggaran

Pasal 8

(1) PA memiliki tugas dan kewenangan sebagai berikut:

a. menetapkan Rencana Umum Pengadaan;

b. mengumumkan secara luas Rencana Umum Pengadaan

pal ing kurang di website K/L/D/I;

c. menetapkan PPK;

d. menetapkan Pejabat Pengadaan;

e. menetapkan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan;

f. menetapkan:

1) pemenang pada Pelelangan atau penyedia pada

Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan

Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan

nilai diatas Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar

rupiah); atau

2) pemenang pada Seleks i atau penyedia pada

Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa

Konsultansi dengan nilai diatas

Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

g. mengawasi pelaksanaan anggaran;

h. menyampaik an l apor an keuangan s esuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan;

i. menyelesaikan persel isihan antara PPK dengan ULP/

Pejabat Pengadaan, dalam hal terjadi perbedaan pendapat;

dan

www.djpp.depkumham.go.id

depkumham.go.id

- 13 -

Bagian Keempat ...

j . mengawas i penyimpanan dan pemel iharaan seluruh

Dokumen Pengadaan Barang/Jasa.

(2) Selain tugas pokok dan kewenangan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), dalam hal diperlukan, PA dapat:

a. menetapkan tim teknis; dan/atau

b. menetapkan t im jur i/ t im ahl i untuk pelaksanaan

Pengadaan melalui Sayembara/Kontes.

Pasal 9

Atas dasar pertimbangan besaran beban pekerjaan atau rentang

kendali organisasi:

a. PA pada Kementer ian/Lembaga/Insti tusi pusat lainnya

menetapkan seorang atau beberapa orang KPA;

b. PA pada Pemerintah Daerah mengusulkan 1 (satu) atau

beberapa orang KPA kepada Kepala Daerah untuk ditetapkan.

Bagian Ketiga

Kuasa Pengguna Anggaran

Pasal 10

(1) KPA pada Kementerian/Lembaga/Insti tusi pusat lainnya

merupakan Pejabat yang ditetapkan oleh PA.

(2) KPA pada Pemer intah Daerah merupakan Pejabat yang

ditetapkan oleh Kepala Daerah atas usul PA.

(3) KPA untuk dana dekonsentras i dan tugas pembantuan

ditetapkan oleh PA pada Kementerian/Lembaga/Institusi pusat

lainnya atas usul Kepala Daerah.

(4) KPA memiliki kewenangan sesuai pelimpahan oleh PA.

www.djpp.depkumham.go.id

depkumham.go.id

- 14 -

Bagian Keempat

Pejabat Pembuat Komitmen

Pasal 11

(1) PPK memiliki tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut:

a. menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa

yang meliputi:

1) spesifikasi teknis Barang/Jasa;

2) Harga Perkiraan Sendiri (HPS); dan

3) rancangan Kontrak.

b. menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;

c. menandatangani Kontrak;

d. melaksanakan Kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa;

e. mengendalikan pelaksanaan Kontrak;

f. melaporkan pelaksanaan/penyelesaian Pengadaan

Barang/Jasa kepada PA/KPA;

g. menyerahkan has i l pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa

kepada PA/KPA dengan Berita Acara Penyerahan;

h. melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan

anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada

PA/KPA setiap triwulan; dan

i . menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen

pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.

(2) Selain tugas pokok dan kewenangan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), dalam hal diperlukan, PPK dapat:

a. mengusulkan kepada PA/KPA:

1) perubahan paket pekerjaan; dan/atau

2) perubahan jadwal kegiatan pengadaan;

b. menetapkan ...

www.djpp.depkumham.go.id

depkumham.go.id

- 15 -

c. memiliki ...

b. menetapkan tim pendukung;

c. menetapkan tim atau tenaga ahli pemberi penjelasan

teknis (aanwijzer) untuk membantu pelaksanaan tugas

ULP; dan

d. menetapkan besaran Uang Muka yang akan dibayarkan

kepada Penyedia Barang/Jasa.

Pasal 12

(1) PPK merupakan Pejabat yang ditetapkan oleh PA/KPA untuk

melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa.

(2) Untuk ditetapkan sebagai PPK harus memenuhi persyaratan

sebagai berikut:

a. memil iki integr i tas;

b. memi l iki dis ipl in tinggi;

c. memiliki tanggung jawab dan kualifikasi teknis serta

manajerial untuk melaksanakan tugas;

d. mampu mengambil keputusan, bertindak tegas dan

memiliki keteladanan dalam sikap perilaku serta tidak

pernah terlibat KKN;

e. menandatangani Pakta Integritas;

f . tidak menjabat sebagai pengelola keuangan; dan

g. memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa.

(3) Persyaratan manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

huruf c adalah:

a. berpendidikan paling kurang Sarjana Strata Satu (S1)

dengan bidang keahlian yang sedapat mungkin sesuai

dengan tuntutan pekerjaan;

b. memiliki pengalaman paling kurang 2 (dua) tahun terlibat

secara aktif dalam kegiatan yang berkai tan dengan

Pengadaan Barang/Jasa; dan

www.djpp.depkumham.go.id

depkumham.go.id

- 16 -

(4) Kelompok ...

c. memiliki kemampuan kerja secara berkelompok dalam

melaksanakan setiap tugas/pekerjaannya.

Pasal 13

PPK dilarang mengadakan ikatan perjanjian atau menandatangani

Kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa apabila belum tersedia

anggaran atau t idak cukup ter sedia anggaran yang dapat

mengakibatkan dilampauinya batas anggaran yang tersedia untuk

kegiatan yang dibiayai dari APBN/APBD.

Bagian Kelima

ULP/Pejabat Pengadaan

Pasal 14

(1) K/L/D/I diwajibkan mempunyai ULP yang dapat memberikan

pelayanan/pembinaan dibidang Pengadaan Barang/Jasa.

(2) ULP pada K/L/D/I dibentuk oleh Menteri/Pimpinan Lembaga/

Kepala Daerah/Pimpinan Institusi.

Pasal 15

(1) Pemilihan Penyedia Barang/Jasa dalam ULP dilakukan oleh

Kelompok Kerja.

(2) Keanggotaan ULP wajib ditetapkan untuk :

a. Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa lainnya

dengan nilai diatas Rp100.000.000,00 (seratus juta

rupiah);

b. Pengadaan Jasa Konsul tansi dengan ni lai diatas

Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

(3) Anggota Kelompok Kerja berjumlah gasal beranggotakan paling

kurang 3 (tiga) orang dan dapat di tambah sesuai dengan

kompleksitas pekerjaan.

www.djpp.depkumham.go.id

depkumham.go.id

- 17 -

(2) Tugas ...

(4) Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat

dibantu oleh tim atau tenaga ahli pemberi penjelasan teknis

(aanwijzer).

Pasal 16

(1) Paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya

yang bernilai paling tinggi Rp100.000.000,00 (seratus juta

rupiah) dapat dilaksanakan oleh ULP atau 1 (satu) orang Pejabat

Pengadaan.

(2) Paket Pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling tinggi

Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dapat dilaksanakan

oleh ULP atau 1 (satu) orang Pejabat Pengadaan.

(3) Pengadaan Langsung dilaksanakan oleh 1 (satu) orang Pejabat

Pengadaan.

Pasal 17

(1) Anggota Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan memenuhi

persyaratan sebagai berikut :

a. memiliki integritas, disiplin dan tanggung jawab dalam

melaksanakan tugas;

b. memahami pekerjaan yang akan diadakan;

c. memahami jenis pekerjaan tertentu yang menjadi tugas

ULP/Pejabat Pengadaan yang bersangkutan;

d. memahami isi dokumen, metode dan prosedur Pengadaan;

e. tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Pejabat

yang menetapkannya sebagai anggota ULP/Pejabat

Pengadaan;

f. memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa sesuai

dengan kompetensi yang dipersyaratkan; dan

g. menandatangani Pakta Integr i tas.

www.djpp.depkumham.go.id

depkumham.go.id

- 18 -

(2) Tugas pokok dan kewenangan ULP/Pejabat Pengadaan meliputi:

a. menyusun rencana pemilihan Penyedia Barang/Jasa;

b. menetapkan Dokumen Pengadaan;

c. menetapkan besaran nominal Jaminan Penawaran;

d. mengumumkan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di

website K/L/D/I masing-masing dan papan pengumuman

resmi untuk masyarakat serta menyampaikan ke LPSE

untuk diumumkan dalam Portal Pengadaan Nasional;

e. meni lai kual i f ikasi Penyedia Barang/Jasa melalui

prakualifikasi atau pascakualifikasi;

f. melakukan evaluasi administ rasi , teknis dan harga

terhadap penawaran yang masuk;

g. khusus untuk ULP:

1) menjawab sanggahan;

2) menetapkan Penyedia Barang/Jasa untuk:

a) Pelelangan atau Penunjukan Langsung untuk

paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/

Jasa Lainnya yang berni lai pal ing t inggi

Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);

atau

b) Seleksi atau Penunjukan Langsung untuk paket

Pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai

paling tinggi Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh

miliar rupiah);

3) menyerahkan salinan Dokumen Pemilihan Penyedia

Barang/Jasa kepada PPK;

4) menyimpan dokumen as l i pemi l ihan Penyedia

Barang/Jasa;

h. khusus Pejabat Pengadaan:

1) menetapkan Penyedia Barang/Jasa untuk:

a) Penunjukan ...

www.djpp.depkumham.go.id

depkumham.go.id

- 19 -

(7) Anggota ...

a) Penunjukan Langsung atau Pengadaan

Langsung untuk paket Pengadaan Barang/

Peker jaan Konstruks i/ Jasa Lainnya yang

berni lai pal ing tinggi Rp 100.000.000,00

(seratus juta rupiah); dan/atau

b) Penunjukan Langsung atau Pengadaan

Langsung untuk paket Pengadaan Jasa

Konsul tans i yang berni lai pal ing t inggi

Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

2) menyerahkan dokumen as l i pemi l ihan Penyedia

Barang/Jasa kepada PA/KPA;

i. membuat laporan mengenai proses dan hasil Pengadaan

kepada Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/

Pimpinan Institusi; dan

j. memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan

kegiatan Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA.

(3) Selain tugas pokok dan kewewenangan ULP/Pejabat Pengadaan

sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam hal diperlukan

ULP/Pejabat Pengadaan dapat mengusulkan kepada PPK:

a. perubahan HPS; dan/atau

b. perubahan spesifikasi teknis pekerjaan.

(4) Anggota ULP/Pejabat Pengadaan berasal dari pegawai negeri,

baik dari instansi sendiri maupun instansi lainnya.

(5) Dikecualikan dari ketentuan pada ayat (4), anggota ULP/Pejabat

Pengadaan pada instansi lain Pengguna APBN/APBD selain

K/L/D/I atau Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola, dapat

berasal dari bukan pegawai negeri.

(6) Dalam hal Pengadaan Barang/Jasa bersifat khusus dan/atau

memerlukan keahlian khusus, ULP/Pejabat Pengadaan dapat

menggunakan tenaga ahli yang berasal dari pegawai negeri atau

swasta.

www.djpp.depkumham.go.id

depkumham.go.id

- 20 -

b. menerima ...

(7) Anggota ULP dilarang duduk sebagai:

a . P P K;

b . pengelola keuangan; dan

c . APIP, terkecuali menjadi Pejabat Pengadaan/anggota ULP

untuk Pengadaan Barang/ Jasa yang dibutuhkan

instansinya.

Bagian Keenam

Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan

Pasal 18

(1) PA/KPA menetapkan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.

(2) Anggota Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan berasal dari

pegawai negeri, baik dari instansi sendiri maupun instansi

lainnya.

( 3) Dikecual ikan dar i ketentuan pada ayat (2) , anggota

Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan pada Institusi lain

Pengguna APBN/APBD atau Kelompok Masyarakat Pelaksana

Swakelola dapat berasal dari bukan pegawai negeri.

(4) Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan wajib memenuhi

persyaratan sebagai berikut:

a. memiliki integritas, disiplin dan tanggung jawab dalam

melaksanakan tugas;

b. memahami i s i Kontrak;

c. memi l iki kual i f i kasi teknis;

d. menandatangani Pakta Integri tas; dan

e. tidak menjabat sebagai pengelola keuangan.

(4) Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan sebagaimana dimaksud

pada ayat (4) mempunyai tugas pokok dan kewenangan untuk:

a. melakukan pemer iksaan has i l pekerjaan Pengadaan

Barang/Jasa sesuai dengan ketentuan yang tercantum

dalam Kontrak;

www.djpp.depkumham.go.id

depkumham.go.id

- 21 -

e. memiliki ...

b. menerima hasil Pengadaan Barang/Jasa setelah melalui

pemeriksaan/pengujian; dan

c. membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima

Hasil Pekerjaan.

(5) Dalam hal pemeriksaan Barang/Jasa memerlukan keahlian

teknis khusus, dapat dibentuk tim/tenaga ahli untuk membantu

pelaksanaan tugas Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.

(6) Tim/tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan

oleh PA/KPA.

(7) Dalam hal pengadaan Jasa Konsultansi, pemeriksaan pekerjaan

sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, dilakukan setelah

berkoordinasi dengan Pengguna Jasa Konsul tansi yang

bersangkutan.

Bagian Ketujuh

Penyedia Barang/Jasa

Pasal 19

(1) Penyedia Barang/Jasa dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/

Jasa wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan

untuk menjalankan kegiatan/usaha;

b. memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis dan

manajerial untuk menyediakan Barang/Jasa;

c. memperoleh paling kurang 1 (satu) pekerjaan sebagai

Penyedia Barang/Jasa dalam kurun waktu 4 (empat)

tahun terakhir baik dilingkungan pemerintah maupun

swasta, termasuk pengalaman subkontrak;

d. ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf c,

dikecualikan bagi Penyedia Barang/Jasa yang baru berdiri

kurang dari 3 (tiga) tahun;

www.djpp.depkumham.go.id

depkumham.go.id

- 22 -

j. tidak ...

e. memiliki sumber daya manusia, modal, peralatan dan

fasilitas lain yang diperlukan dalam Pengadaan Barang/

Jasa;

f. dalam hal Penyedia Barang/ Jasa akan melakukan

kemitraan, Penyedia Barang/Jasa harus mempunyai

perjanjian kerja sama operasi/kemitraan yang memuat

persentase kemitraan dan perusahaan yang mewakili

kemitraan tersebut;

g. memiliki kemampuan pada bidang pekerjaan yang sesuai

untuk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan koperasi kecil serta

kemampuan pada subbidang pekerjaan yang sesuai untuk

usaha non-kecil;

h. memiliki Kemampuan Dasar (KD) untuk usaha non-kecil,

kecuali untuk Pengadaan Barang dan Jasa Konsultansi;

i. khusus untuk Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa

Lainnya, harus memperhitungkan Sisa Kemampuan Paket

(SKP) sebagai berikut:

SKP = KP – P

KP = nilai Kemampuan Paket, dengan ketentuan:

a) untuk Usaha Kecil, nilai Kemampuan Paket

(KP) ditentukan sebanyak 5 (lima) paket

pekerjaan; dan

b) untuk usaha non kecil, nilai Kemampuan

Paket (KP) ditentukan sebanyak 6 (enam)

atau 1,2 (satu koma dua) N.

P = jumlah paket yang sedang dikerjakan.

N = jumlah paket pekerjaan terbanyak yang dapat

di tangani pada saat bersamaan selama kurun

waktu 5 (lima) tahun terakhir.

www.djpp.depkumham.go.id

depkumham.go.id

- 23 -

a. Untuk ...

j. tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan

usahanya tidak sedang dihentikan dan/atau direksi yang

bertindak untuk dan atas nama perusahaan tidak sedang

dalam menjalani sanksi pidana, yang dibuktikan dengan

surat pernyataan yang di tandatangani Penyedia

Barang/Jasa;

k. sebagai wajib pajak sudah memiliki Nomor Pokok Wajib

Pajak (NPWP) dan telah memenuhi kewajiban perpajakan

tahun terakhir (SPT Tahunan) serta memiliki laporan

bulanan PPh Pasal 21, PPh Pasal 23 (bila ada transaksi),

PPh Pasal 25/Pasal 29 dan PPN (bagi Pengusaha Kena

Pajak) paling kurang 3 (tiga) bulan terakhir dalam tahun

berjalan.

l. secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan

diri pada Kontrak;

m. tidak masuk dalam Daf tar Hi tam;

n. memiliki alamat tetap dan jelas serta dapat dijangkau

dengan jasa pengiriman; dan

o. menandatangani Pakta Integr i tas.

(2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf

d, huruf f, huruf h dan huruf i, dikecualikan bagi Penyedia

Barang/Jasa orang perorangan.

(3) Pegawai K/L/D/I dilarang menjadi Penyedia Barang/Jasa, kecuali

yang bersangkutan mengambil cuti diluar tanggungan K/L/D/I.

(4) Penyedia Barang/Jasa yang keikutsertaannya menimbulkan

pertentangan kepentingan dilarang menjadi Penyedia Barang/

Jasa.

Pasal 20

(1) KD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf h pada

subbidang pekerjaan yang sejenis untuk usaha non kecil dihitung

dengan ketentuan sebagai berikut:

www.djpp.depkumham.go.id

depkumham.go.id

- 24 -

BAB IV ...

a. Untuk Pekerjaan Konstruksi, KD sama dengan 3 NPt (Nilai

Pengalaman Tertinggi dalam kurun waktu 10 tahun

terakhir); dan

b. Untuk Pengadaan Jasa Lainnya, KD sama dengan 5 NPt

(Nilai Pengalaman Tertinggi dalam kurun waktu 10 tahun

terakhir).

(2) KD paling kurang sama dengan nilai total HPS dari pekerjaan

yang akan dilelangkan.

(3) Ketentuan pada ayat (1) dikecualikan dalam hal Pengadaan

Barang/Jasa tidak dapat diikuti oleh perusahaan nasional karena

belum ada perusahaan nasional yang mampu memenuhi KD.

(4) Dalam hal kemi traan, yang diperhitungkan adalah KD dari

perusahaan yang mewaki l i kemi traan ( leadfirm).

Pasal 21

(1) Dalam hal sifat dan lingkup kegiatan Pengadaan Barang/Jasa

ter lalu luas, atau jenis keahl ian yang diper lukan untuk

menyelesaikan kegiatan tidak dapat dilakukan oleh 1 (satu)

Penyedia Barang/Jasa, maka dalam pelaksanaan Pengadaan

Barang/Jasa:

a. diberikan kesempatan yang memungkinkan para Penyedia

Barang/Jasa saling bergabung dalam suatu konsorsium

atau bentuk kerja sama lain; dan/atau

b. diberikan kesempatan yang memungkinkan Penyedia

Barang/Jasa atau konsorsium Penyedia Barang/Jasa untuk

menggunakan tenaga ahli asing.

(2) Tenaga ahli asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,

digunakan sepanjang diperlukan untuk mencukupi kebutuhan

jenis keahlian yang belum dimiliki dan untuk meningkatkan

kemampuan teknis guna menangani kegiatan atau pekerjaan.

www.djpp.depkumham.go.id

depkumham.go.id

a. uraian ...

- 25 -

BAB IV

RENCANA UMUM PENGADAAN BARANG/JASA

Pasal 22

(1) PA menyusun Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa sesuai

dengan kebutuhan pada K/L/D/I masing-masing.

(2) Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) meliputi:

a. kegiatan dan anggaran Pengadaan Barang/Jasa yang akan

dibiayai oleh K/L/D/I sendiri; dan/atau

b. kegiatan dan anggaran Pengadaan Barang/Jasa yang akan

dibiayai berdasarkan kerja sama antar K/L/D/I secara

pembiayaan bersama (co-financing) , s e p a n j a ng

diperlukan.

(3) Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa meliputi kegiatankegiatan

sebagai berikut:

a. mengindentifikasi kebutuhan Barang/Jasa yang

diperlukan K/L/D/I;

b. menyusun dan menetapkan rencana penganggaran untuk

Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat

(2);

c. menetapkan kebijakan umum tentang:

1) pemaketan peker jaan;

2) cara Pengadaan Barang/ Jasa; dan

3) pengorganisas ian Pengadaan Barang/ Jasa;

d. menyusun Kerangka Acuan Kerja (KAK).

(4) KAK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d paling sedikit

www.djpp.depkumham.go.id

depkumham.go.id

- 26 -

memuat:

www.djpp.depkumham.go.id

depkumham.go.id

Pasal 24 ...

a. uraian kegiatan yang akan di laksanakan;

b. waktu pelaksanaan yang diper lukan;

c. spesifikasi teknis Barang/Jasa yang akan diadakan; dan

d. besarnya total perkiraan biaya pekerjaan.

Pasal 23

(1) Penyusunan Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa pada K/L/

D/I untuk Tahun Anggaran berikutnya atau Tahun Anggaran

yang akan datang, harus diselesaikan pada Tahun Anggaran

yang berjalan.

(2) K/L/D/I menyediakan biaya untuk pelaksanaan pemi l ihan

Penyedia Barang/Jasa yang dibiayai dari APBN/APBD, yang

meliputi:

a. honorarium personil organisasi Pengadaan Barang/Jasa

termasuk tim teknis, tim pendukung dan staf proyek;

b. biaya pengumuman Pengadaan Barang/Jasa termasuk

biaya pengumuman ulang;

c. biaya penggandaan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa;

dan

d. biaya lainnya yang diper lukan untuk mendukung

pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.

(3) K/L/D/I menyediakan biaya untuk pelaksanaan pemi l ihan

Penyedia Barang/Jasa yang pengadaannya akan dilakukan pada

Tahun Anggaran berikutnya.

(4) K/L/D/I dapat mengusulkan besaran Standar Biaya Umum

(SBU) terkait honorarium bagi personil organisasi pengadaan,

sebagai masukan/pertimbangan dalam penetapan SBU oleh

Menteri Keuangan/Kepala Daerah.

www.djpp.depkumham.go.id

depkumham.go.id

a. nama ...

- 27 -

Pasal 24

(1) PA melakukan pemaketan Barang/Jasa dalam Rencana Umum

Pengadaan Barang/Jasa kegiatan dan anggaran K/L/D/I.

(2) Pemaketan dilakukan dengan menetapkan sebanyak-banyaknya

paket usaha untuk Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi

kecil tanpa mengabaikan prinsip efisiensi, persaingan sehat,

kesatuan sistem dan kualitas kemampuan teknis.

(3) Dalam melakukan pemaketan Barang/Jasa, PA dilarang:

a. menyatukan atau memusatkan beberapa kegiatan yang

tersebar di beberapa lokasi/daerah yang menurut sifat

pekerjaan dan tingkat efisiensinya seharusnya dilakukan

di beberapa lokasi/daerah masing-masing;

b. menyatukan beberapa paket pengadaan yang menurut

sifat dan jenis pekerjaannya bisa dipisahkan dan/atau

besaran nilainya seharusnya dilakukan oleh Usaha Mikro

dan Usaha Kecil serta koperasi kecil;

c. memecah Pengadaan Barang/Jasa menjadi beberapa paket

dengan maksud menghindari pelelangan; dan/atau

d. menentukan kr i ter ia, per syaratan atau prosedur

pengadaan yang dis kr iminat i f dan/atau dengan

pertimbangan yang tidak obyektif.

Pasal 25

(1) PA mengumumkan Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa di

masing-masing K/L/D/I secara terbuka kepada masyarakat luas

setelah rencana kerja dan anggaran K/L/D/I disetujui oleh

DPR/DPRD.

(2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling

kurang berisi:

www.djpp.depkumham.go.id

depkumham.go.id

- 29 -

c. pekerjaan ...

a. nama dan alamat Pengguna Anggaran;

b. paket pekerjaan yang akan di laksanakan;

c. lokas i peker jaan; dan

d. perki raan besaran biaya.

(3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan

dalam website K/L/D/I masing-masing dan papan pengumuman

resmi untuk masyarakat serta Portal Pengadaan Nasional melalui

LPSE.

(4) K/L/D/I dapat mengumumkan rencana pelaksanaan Pengadaan

Barang/Jasa yang Kontraknya akan dilaksanakan pada Tahun

Anggaran berikutnya/yang akan datang.

BAB V

SWAKELOLA

Bagian Pertama

Ketentuan Umum Swakelola

Pasal 26

(1) Swakelola merupakan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa dimana

pekerjaannya direncanakan, dikerjakan dan/atau diawasi sendiri

oleh K/L/D/I sebagai penanggung jawab anggaran, instansi

pemerintah lain dan/atau kelompok masyarakat.

(2) Pekerjaan yang dapat dilakukan dengan Swakelola meliputi:

a . pek er jaan yang ber tujuan untuk meningkatk an

kemampuan dan/atau memanfaatkan kemampuan teknis

sumber daya manusia serta sesuai dengan tugas pokok

K/L/D/I;

b. pekerjaan yang operasi dan pemeliharaannya memerlukan

partisipasi langsung masyarakat setempat;

www.djpp.depkumham.go.id

depkumham.go.id

- 30 -

c. pekerjaan yang dilihat dari segi besaran, sifat, lokasi atau

pembiayaannya tidak diminati oleh Penyedia Barang/Jasa;

d. pekerjaan yang secara rinci/detail tidak dapat dihitung/

ditentukan terlebih dahulu, sehingga apabila dilaksanakan

ol eh Penyedi a Barang/ Jas a ak an menimbulkan

ketidakpastian dan risiko yang besar;

e. penyelenggaraan diklat, kursus, penataran, seminar,

lokakarya atau penyuluhan;

f. pekerjaan untuk proyek percontohan (pilot project) dan

survei yang ber s i fat khusus untuk pengembangan

teknologi/metode kerja yang belum dapat dilaksanakan

oleh Penyedia Barang/Jasa;

g. pekerjaan survei, pemrosesan data, perumusan kebijakan

pemerintah, pengujian di laboratorium dan

pengembangan sistem tertentu;

h. pekerjaan yang bersifat rahasia bagi K/L/D/I yang

bersangkutan;

i. pekerjaan Industri Kreatif, inovatif dan budaya dalam

negeri;

j. penelitian dan pengembangan dalam negeri; dan/atau

k. pekerjaan pengembangan industri pertahanan, industri

alutsista dan industri almatsus dalam negeri.

(3) Prosedur Swakelola meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan,

pengawasan, penyerahan, pelaporan dan pertanggungjawaban

pekerjaan.

(4) Pengadaan melalui Swakelola dapat dilakukan oleh:

a. K/L/D/ I Penanggung Jawab Anggaran;

b. Instansi Pemerintah lain Pelaksana Swakelola; dan/atau

c. Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola.

(5) PA/KPA menetapkan jenis pekerjaan serta pihak yang akan

melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa secara Swakelola.

Pasal 27 ...

www.djpp.depkumham.go.id

depkumham.go.id

b. penyusunan ...

- 30 -

Pasal 27

(1) Pengadaan Swakelola oleh K/L/D/ I Penanggung Jawab

Anggaran:

a. di rencanakan, dikerjakan dan diawasi sendi ri oleh

K/L/D/I Penanggung Jawab Anggaran; dan

b. mempergunakan pegawai sendiri, pegawai K/L/D/I lain

dan/atau dapat menggunakan tenaga ahli.

(2) Jumlah tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,

tidak boleh melebihi 50% (lima puluh perseratus) dari jumlah

keseluruhan pegawai K/L/D/I yang terlibat dalam kegiatan

Swakelola yang bersangkutan.

(3) Pengadaan Swakelola yang dilakukan oleh Instansi Pemerintah

lain Pelaksana Swakelola dilaksanakan dengan ketentuan sebagai

berikut:

a. direncanakan dan diawasi oleh K/L/D/I Penanggung

Jawab Anggaran; dan

b. pelaksanaan pekerjaannya dilakukan oleh Instansi

Pemerintah yang bukan Penanggung Jawab Anggaran.

(4) Pengadaan melalui Swakelola oleh Kelompok Masyarakat

Pelaksana Swakelola mengikuti ketentuan sebagai berikut:

a. direncanakan, dilaksanakan dan diawasi oleh Kelompok

Masyarakat Pelaksana Swakelola;

b. sasaran ditentukan oleh K/L/D/I Penanggung Jawab

Anggaran; dan

c. pekerjaan utama dilarang untuk dialihkan kepada pihak

lain (subkontrak).

Pasal 28

(1) Kegiatan perencanaan Swakelola meliputi:

a. penetapan sasaran, rencana kegiatan dan jadwal

pelaksanaan;

www.djpp.depkumham.go.id

depkumham.go.id

- 32 -

Bagian Kedua ...

b. penyusunan jadwal pelaksanaan dengan mempertimbangkan

waktu yang cukup bagi pelaksanaan pekerjaan/

kegiatan;

c. perencanaan teknis dan penyiapan metode pelaksanaan

yang tepat agar diperoleh rencana keperluan tenaga,

bahan dan peralatan yang sesuai;

d. penyusunan rencana keperluan tenaga, bahan dan

peralatan secara rinci serta dijabarkan dalam rencana

kerja bulanan, rencana kerja mingguan dan/atau rencana

kerja harian; dan

e. penyusunan rencana total biaya secara rinci dalam

rencana biaya bulanan dan/atau biaya mingguan yang

tidak melampaui Pagu Anggaran yang telah ditetapkan

dalam dokumen anggaran.

(2) Perencanaan kegiatan Swakelola dapat dilakukan dengan

memperhitungkan tenaga ahli/peralatan/bahan tertentu yang

dilaksanakan dengan Kontrak/Sewa tersendiri.

(3) Kegiatan perencanaan Swakelola dimuat dalam KAK.

(4) Perencanaan kegiatan Swakelola yang diusulkan dan

dilaksanakan oleh Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola,

ditetapkan oleh PPK setelah melalui proses evaluasi.

(5) Penyusunan jadwal kegiatan Swakelola dilakukan dengan

mengalokasikan waktu untuk proses perencanaan, pelaksanaan,

pengawasan, penyerahan dan pelaporan pekerjaan.

(6) PA/KPA bertanggung jawab terhadap penetapan Kelompok

Masyarakat Pelaksana Swakelola termasuk sasaran, tujuan dan

besaran anggaran Swakelola.

(7) PA/KPA dapat mengusulkan standar biaya untuk honorarium

pelaksana Swakelola kepada Menteri Keuangan/Kepala Daerah.

(8) Swakelola dapat di laksanakan melebihi 1 (satu) Tahun

Anggaran.

www.djpp.depkumham.go.id

depkumham.go.id

- 33 -

Pasal 30 ...

Bagian Kedua

Pelaksanaan Swakelola

Pasal 29

Pengadaan Barang/Jasa melalui Swakelola oleh K/L/D/I selaku

Penanggung Jawab Anggaran dilaksanakan dengan ketentuan sebagai

berikut:

a. pengadaan bahan/barang, Jasa Lainnya, peralatan/suku cadang

dan tenaga ahli dilakukan oleh ULP/Pejabat Pengadaan;

b. pengadaan sebagaimana dimaksud pada huruf a berpedoman

pada ketentuan dalam Peraturan Presiden ini;

c. pembayaran upah tenaga kerja yang diperlukan dilakukan

secara berkala berdasarkan daftar hadir pekerja atau dengan

cara upah borongan;

d. pembayaran gaj i tenaga ahl i yang diperlukan di lakukan

berdasarkan Kontrak;

e. penggunaan tenaga kerja, bahan dan/atau peralatan dicatat

setiap hari dalam laporan harian;

f. pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang menggunakan Uang

Persediaan (UP)/Uang Muka kerja atau i s ti lah lain yang

disamakan dilakukan oleh Instansi Pemerintah pelaksana

Swakelola;

g. UP/Uang Muka ker ja atau i s ti lah lain yang disamakan,

dipertanggungjawabkan secara berkala maksimal secara

bulanan;

h. kemajuan fisik dicatat setiap hari dan dievaluasi setiap minggu

yang disesuaikan dengan penyerapan dana;

i. kemajuan non fisik atau perangkat lunak dicatat dan dievaluasi

setiap bulan yang disesuaikan dengan penyerapan dana; dan

j. pengawasan pekerjaan f i s ik di lapangan di lakukan oleh

pelaksana yang ditunjuk oleh PPK, berdasarkan rencana yang

telah ditetapkan.

www.djpp.depkumham.go.id

depkumham.go.id

- 34 -

Pasal 30

Pengadaan melalui Swakelola oleh Instansi Pemerintah lain pelaksana

Swakelola dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. pelaksanaan dilakukan berdasarkan Kontrak antara PPK pada

K/L/D/I Penanggung Jawab Anggaran dengan pelaksana

Swakelola pada Instansi Pemerintah lain pelaksana Swakelola.

b. pengadaan bahan, Jasa Lainnya, peralatan/suku cadang dan

tenaga ahl i yang diperlukan dilakukan oleh ULP/Pejabat

Pengadaan pada Instansi Pemerintah lain pelaksana Swakelola;

c. pengadaan sebagaimana dimaksud pada huruf b berpedoman

pada ketentuan dalam Peraturan Presiden ini;

d. pembayaran upah tenaga kerja yang diperlukan dilakukan

secara harian berdasarkan daftar hadir pekerja atau dengan cara

upah borongan;

e. pembayaran imbalan tenaga ahli yang diperlukan dilakukan

berdasarkan Kontrak;

f. penggunaan tenaga kerja, bahan/barang dan/atau peralatan

dicatat setiap hari dalam laporan harian;

g. kemajuan fisik dicatat setiap hari dan dievaluasi setiap minggu

yang disesuaikan dengan penyerapan dana oleh Instansi

Pemerintah lain pelaksana Swakelola;

h. kemajuan non fisik atau perangkat lunak dicatat dan dievaluasi

setiap bulan yang disesuaikan dengan penyerapan dana oleh

Instansi Pemerintah lain pelaksana Swakelola; dan

i. pengawasan pekerjaan fisik di lapangan dilaksanakan oleh pihak

yang ditunjuk PPK pada K/L/D/I Penanggung Jawab Anggaran,

berdasarkan rencana yang telah ditetapkan.

Pasal 31

Pengadaan secara Swakelola oleh Kelompok Masyarakat Pelaksana

Swakelola dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. pelaksanaan ...

www.djpp.depkumham.go.id

depkumham.go.id

- 35 -

g. pencapaian ...

a. pelaksanaan Swakelola oleh Kelompok Masyarakat Pelaksana

Swakelola dilakukan berdasarkan Kontrak antara PPK pada

K/L/D/I Penanggung Jawab Anggaran dengan Kelompok

Masyarakat Pelaksana Swakelola;

b. pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa hanya diserahkan kepada

Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola yang mampu

melaksanakan pekerjaan;

c. pengadaan Pekerjaan Konstruksi hanya dapat berbentuk

rehabilitasi, renovasi dan konstruksi sederhana;

d. konstruksi bangunan baru yang tidak sederhana, dibangun oleh

K/L/D/I Penanggung Jawab Anggaran untuk selanjutnya

di serahkan kepada kelompok masyarakat sesuai dengan

peraturan perundang-undangan;

e. pengadaan bahan/barang, Jasa Lainnya, peralatan/suku cadang

dan tenaga ahli yang diperlukan dilakukan oleh Kelompok

Masyarakat Pelaksana Swakelola dengan memperhatikan

prinsip-prinsip pengadaan dan etika pengadaan sebagaimana

diatur dalam Peraturan Presiden ini;

f. penyaluran dana kepada Kelompok Masyarakat Pelaksana

Swakelola dilakukan secara bertahap dengan ketentuan sebagai

berikut:

1) 40% (empat puluh perseratus) dari keseluruhan dana

Swakelola, apabila Kelompok Masyarakat Pelaksana

Swakelola telah siap melaksanakan Swakelola;

2) 30% (tiga puluh perseratus) dari keseluruhan dana

Swakelola, apabila pekerjaan telah mencapai 30% (tiga

puluh perseratus); dan

3) 30% (tiga puluh perseratus) dari keseluruhan dana

Swakelola, apabila pekerjaan telah mencapai 60% (enam

puluh perseratus).

www.djpp.depkumham.go.id

depkumham.go.id

- 36 -

b. pemilihan ...

g. pencapaian kemajuan pekerjaan dan dana Swakelola yang

dikeluarkan, dilaporkan oleh Kelompok Masyarakat Pelaksana

Swakelola secara berkala kepada PPK;

h. pengawasan pelaksanaan pekerjaan dilakukan oleh Kelompok

Masyarakat Pelaksana Swakelola; dan

i. per tanggungjawaban pekerjaan/kegiatan Pengadaan

disampaikan kepada K/L/D/I pemberi dana Swakelola sesuai

ketentuan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Pelaporan, Pengawasan dan Pertanggungjawaban Swakelola

Pasal 32

(1) Pelaksanaan Swakelola diawas i oleh Penanggung Jawab

Anggaran atau oleh Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola.

(2) Kemajuan pelaksanaan pekerjaan dan penggunaan keuangan

dilaporkan oleh pelaksana lapangan/Pelaksana Swakelola kepada

PPK secara berkala.

(3) Laporan kemajuan realisasi fisik dan keuangan dilaporkan setiap

bulan secara berjenjang oleh Pelaksana Swakelola sampai kepada

PA/KPA.

(4) APIP pada K/L/D/I Penanggung Jawab Anggaran melakukan

audit terhadap pelaksanaan Swakelola.

BAB VI

PENGADAAN BARANG/JASA MELALUI PENYEDIA BARANG/JASA

Bagian Pertama

Persiapan Pengadaan

Pasal 33

Persiapan pemilihan Penyedia Barang/Jasa terdiri atas kegiatan:

a. perencanaan pemilihan Penyedia Barang/Jasa;

www.djpp.depkumham.go.id

depkumham.go.id

- 37 -

b. pemi lihan sistem pengadaan;

c. penetapan metode penilaian kualifikasi;

d. penyusunan jadwal pemilihan Penyedia Barang/Jasa;

e. penyusunan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa; dan

f . penetapan HPS.

Bagian Kedua

Perencanaan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa

Pasal 34

(1) Perencanaan pemi lihan Penyedia Barang/Jasa terdi ri atas

kegiatan:

a. pengkaj ian ulang paket pekerjaan; dan

b. pengkajian ulang jadwal kegiatan pengadaan.

(2) Perencanaan pemilihan Penyedia Barang/Jasa sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan oleh:

a . PPK; dan/ atau

b . ULP/Pejabat Pengadaan.

(3) Perencanaan pemilihan Penyedia Barang/Jasa dilakukan dengan:

a. menyesuaikan dengan kondisi nyata di lokasi/lapangan

pada saat akan melaksanakan pemi l ihan Penyedia

Barang/Jasa;

b. mempertimbangkan kepentingan masyarakat;

c. mempertimbangkan jenis, sifat dan nilai Barang/Jasa serta

jumlah Penyedia Barang/Jasa yang ada; dan

d. memperhat ikan ketentuan tentang pemaketan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3).

(4) Apabila terjadi perubahan paket pekerjaan maka:

a. PPK mengusulkan perubahan paket pekerjaan kepada

PA/KPA untuk ditetapkan; atau

b. ULP/Pejabat Pengadaan mengusulkan perubahan paket

pekerjaan melalui PPK untuk ditetapkan oleh PA/KPA.

Bagian Ketiga ...

www.djpp.depkumham.go.id

depkumham.go.id

- 38 -

(2) Khusus . . .

Bagian Ketiga

Pemilihan Sistem Pengadaan

Paragraf Pertama

Penetapan Metode Pemilihan

Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya

Pasal 35

(1) ULP/Pejabat Pengadaan menyusun dan menetapkan metode

pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya.

(2) Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Lainnya dilakukan dengan:

a. Pelelangan yang terdi ri atas Pelelangan Umum dan

Pelelangan Sederhana;

b. Penunjukan Langsung;

c. Pengadaan Langsung; atau

d. Kontes /Sayembara.

(3) Pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi dilakukan dengan:

a . Pelelangan Umum;

b. Pelelangan Terbatas;

c . Pemi l ihan Langsung;

d. Penunjukan Langsung; atau

e . Pengadaan Langsung.

(4) Kontes/Sayembara dilakukan khusus untuk pemilihan Penyedia

Barang/Jasa Lainnya yang merupakan hasil Industri Kreatif,

inovatif dan budaya dalam negeri.

Pasal 36

(1) Pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya

pada prinsipnya dilakukan melalui metode Pelelangan Umum

dengan pascakualifikasi.

www.djpp.depkumham.go.id

depkumham.go.id

- 39 -

Pasal 38 ...

(2) Khusus untuk Pekerjaan Konstruksi yang bersifat kompleks dan

diyakini jumlah penyedianya terbatas, pemilihan Penyedia

Pekerjaan Konstruksi dilakukan dengan Pelelangan Terbatas.

(3) Pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya

melalui Metode Pelelangan Umum diumumkan paling kurang di

website K/ L/D/ I , dan papan pengumuman r esmi untuk

masyarakat serta Portal Pengadaan Nasional melalui LPSE,

sehingga masyarakat luas dan dunia usaha yang berminat dan

memenuhi kualifikasi dapat mengikutinya.

(4) Dalam Pelelangan Umum tidak ada negosiasi teknis dan harga.

Pasal 37

(1) Pengadaan pekerjaan yang tidak kompleks dan bernilai paling

t inggi Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dapat

dilakukan dengan:

a. Pelelangan Sederhana untuk Pengadaan Barang/Jasa

Lainnya; atau

b. Pemi l ihan Langsung untuk Pengadaan Peker jaan

Konstruksi.

(2) Pelelangan Sederhana atau Pemilihan Langsung dilakukan

melalui proses pascakualifikasi.

(3) Pelelangan Sederhana atau Pemilihan Langsung diumumkan

s e k u r a n g - k u r a n gn y a di website K/ L /D/ I , d a n p a p an

pengumuman resmi untuk masyarakat serta Portal Pengadaan

Nasional melalui LPSE, sehingga masyarakat luas dan dunia

usaha yang berminat dan memenuhi kual i f ikasi dapat

mengikutinya.

(4) Dalam Pelelangan Sederhana atau Pemilihan Langsung tidak ada

negosiasi teknis dan harga.

www.djpp.depkumham.go.id

depkumham.go.id

- 40 -

c) akibat ...

Pasal 38

(1) Penunjukan Langsung terhadap 1 (satu) Penyedia Barang/

Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dapat dilakukan dalam hal:

a. keadaan ter tentu; dan/atau

b. pengadaan Barang khusus/Pekerjaan Konstruksi khusus/

Jasa Lainnya yang bersifat khusus.

(2) Penunjukan Langsung dilakukan dengan mengundang 1 (satu)

Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang dinilai

mampu melaksanakan peker jaan dan/atau memenuhi

kualifikasi.

(3) Penunjukan Langsung dilakukan dengan negosiasi baik teknis

maupun harga sehingga diperoleh harga yang sesuai dengan

har ga pas ar y ang ber l aku dan s e c ar a tekni s dapat

dipertanggungjawabkan.

(4) Kr i ter ia keadaan ter tentu yang memungkinkan di lakukan

Penunjukan Langsung terhadap Penyedia Barang/Pekerjaan

Konstruksi/Jasa Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf a, meliputi:

a. penanganan darurat yang t idak bi sa di rencanakan

sebelumnya dan waktu penyelesaian pekerjaannya harus

segera/tidak dapat ditunda untuk:

1 ) p e r t a h a n a n n e g a r a;

2 ) keamanan dan keter t iban mas yarakat;

3 ) keselamatan/perlindungan masyarakat yang

pelaksanaan pekerjaannya tidak dapat ditunda/

harus dilakukan segera, termasuk:

a) akibat bencana alam dan/atau bencana non

alam dan/atau bencana sosial;

b) dalam rangka pencegahan bencana;

dan/atau

www.djpp.depkumham.go.id

depkumham.go.id

- 41 -

d. Pekerjaan ...

c) akibat kerusakan sarana/prasarana yang

dapat menghentikan kegiatan pelayanan

publik.

b. pekerjaan penyelenggaraan penyiapan konferensi yang

mendadak untuk menindaklanjuti komitmen internasional

dan dihadiri oleh Presiden/Wakil Presiden;

c. kegiatan menyangkut pertahanan negara yang ditetapkan

oleh Menteri Pertahanan serta kegiatan yang menyangkut

keamanan dan ketertiban masyarakat yang ditetapkan

oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia; atau

d. Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang spesifik

dan hanya dapat dilaksanakan oleh 1 (satu) Penyedia

Barang/Jasa Lainnya karena 1 (satu) pabrikan, 1 (satu)

pemegang hak paten, atau pihak yang telah mendapat izin

dari pemegang hak paten, atau pihak yang menjadi

pemenang pelelangan untuk mendapatkan izin dari

pemerintah.

(5) Kri ter ia Barang khusus/Pekerjaan Konstruksi khusus/Jasa

Lainnya yang bersifat khusus yang memungkinkan dilakukan

Penunjukan Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf b, meliputi:

a. Barang/Jasa Lainnya berdasarkan tar i f resmi yang

ditetapkan pemerintah;

b. Pekerjaan Konstruksi bangunan yang merupakan satu

kesatuan sistem konstruksi dan satu kesatuan tanggung

jawab atas risiko kegagalan bangunan yang secara

keseluruhan tidak dapat direncanakan/diperhitungkan

s e b e l u m n y a (unforeseen condition) ;

c. Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bersifat

kompleks yang hanya dapat di laksanakan dengan

penggunaan teknologi khusus dan hanya ada 1 (satu)

Penyedia yang mampu;

www.djpp.depkumham.go.id

depkumham.go.id

- 42 -

(3) Pengadaan ...

d. Pekerjaan Pengadaan dan distribusi bahan obat, obat dan

alat kesehatan habis pakai dalam rangka menjamin

ketersediaan obat untuk pelaksanaan peningkatan

pelayanan kesehatan masyarakat yang jenis dan harganya

telah ditetapkan oleh Menteri yang bertanggung jawab

dibidang kesehatan;

e. Pengadaan kendaraan bermotor dengan harga khusus

untuk pemerintah yang telah dipublikasikan secara luas

kepada masyarakat;

f. sewa penginapan/hotel / ruang rapat yang tar i fnya

terbuka dan dapat diakses oleh masyarakat; atau

g. lanjutan sewa gedung/kantor dan lanjutan sewa ruang

terbuka atau tertutup lainnya dengan ketentuan dan tata

cara pembayaran serta penyesuaian harga yang dapat

dipertanggungjawabkan.

Pasal 39

(1) Pengadaan Langsung dapat dilakukan terhadap Pengadaan

Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling

tinggi Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan

sebagai berikut:

a. merupakan kebutuhan operas ional K/L/D/I;

b. teknologi sederhana;

c. r i s iko keci l ; dan/atau

d. dilaksanakan oleh Penyedia Barang/Jasa usaha orangperseorangan

dan/atau badan usaha kecil serta koperasi

kecil, kecuali untuk paket pekerjaan yang menuntut

kompetensi teknis yang tidak dapat dipenuhi oleh Usaha

Mikro, Usaha Kecil dan koperasi kecil.

(2) Pengadaan Langsung dilaksanakan berdasarkan harga yang

berlaku di pasar kepada Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/

Jasa Lainnya.

www.djpp.depkumham.go.id

depkumham.go.id

- 43 -

Paragraf Kedua ...

(3) Pengadaan Langsung dilaksanakan oleh 1 (satu) Pejabat

Pengadaan.

(4) PA/KPA dilarang menggunakan metode Pengadaan Langsung

sebagai alasan untuk memecah paket Pengadaan menjadi

beberapa paket dengan maksud untuk menghindari pelelangan.

Pasal 40

(1) Sayembara digunakan untuk Pengadaan Jasa Lainnya yang

memiliki karakteristik sebagai berikut:

a. merupakan proses dan hasil dari gagasan, kreatifitas,

inovasi, budaya dan metode pelaksanaan tertentu; dan

b. tidak dapat ditetapkan berdasarkan Harga Satuan.

(2) Kontes digunakan untuk Pengadaan Barang yang memil iki

karakteristik sebagai berikut:

a. tidak mempunyai harga pasar ; dan

b. tidak dapat ditetapkan berdasarkan Harga Satuan.

(3) ULP/Pejabat Pengadaan menetapkan persyaratan administratif

dan teknis bagi:

a. Penyedia Barang yang akan mengikuti Kontes;

b. Penyedia Jasa Lainnya yang akan mengikuti Sayembara.

(4) Dalam menetapkan persyaratan administratif sebagaimana

dimaksud pada ayat (3), ULP/Pejabat Pengadaan dapat

menetapkan syarat yang lebih mudah dari persyaratan Penyedia

Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19.

(5) Persyaratan teknis disusun oleh tim yang ahli dibidangnya.

(6) Penyusunan metode evaluasi dan pelaksanaan evaluasi dilakukan

oleh tim yang ahli dibidangnya.

www.djpp.depkumham.go.id

depkumham.go.id

(2) Seleksi ...

- 43 -

Paragraf Kedua

Penetapan Metode Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi

Pasal 41

(1) ULP/Pejabat Pengadaan menyusun dan menetapkan metode

pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi.

(2) Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi dilakukan melalui negosiasi

teknis dan biaya sehingga diperoleh harga yang sesuai dengan

harga pasar dan secara teknis dapat dipertanggungjawabkan.

(3) Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi dilakukan dengan:

a. Seleksi yang terdiri atas Seleksi Umum dan Seleksi

Sederhana;

b. Penunjukan Langsung;

c. Pengadaan Langsung; atau

d. S a y emb a r a.

Pasal 42

(1) Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi pada prinsipnya dilakukan

melalui Metode Seleksi Umum.

(2) Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi melalui Metode Seleksi

Umum diumumkan sekurang-kurangnya di website K/L/D/I,

dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta Portal

Pengadaan Nasional melalui LPSE, sehingga masyarakat luas dan

dunia usaha yang berminat serta memenuhi kualifikasi dapat

mengikutinya.

(3) Daftar pendek dalam Seleksi Umum berjumlah 5 (lima) sampai 7

(tujuh) Penyedia Jasa Konsultansi.

Pasal 43

(1) Seleksi Sederhana dapat dilakukan terhadap Pengadaan Jasa

Konsultansi dalam hal Seleksi Umum dinilai tidak efisien dari

segi biaya seleksi.

www.djpp.depkumham.go.id

depkumham.go.id

- 45 -

c) akibat ...

(2) Seleksi Sederhana dapat di lakukan untuk pengadaan Jasa

Konsultansi yang:

a . ber s i fat sederhana; dan

b. bernilai paling tinggi Rp200.000.000,00 (dua ratus juta

rupiah).

(3) Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi melalui Metode Seleksi

Sederhana diumumkan paling kurang di website K/L/D/I dan

papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta Portal

Pengadaan Nasional melalui LPSE, sehingga masyarakat luas dan

dunia usaha yang berminat dan memenuhi kualifikasi dapat

mengikutinya.

(4) Daf tar pendek dalam Seleksi Sederhana berjumlah 3 (tiga)

sampai 5 (lima) Penyedia Jasa Konsultansi.

Pasal 44

(1) Penunjukan Langsung terhadap 1 (satu) Penyedia Jasa

Konsultansi dapat dilakukan dalam keadaan tertentu.

(2) Kriteria keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

meliputi:

a. penanganan darurat yang t idak bi sa di rencanakan

sebelumnya dan waktu penyelesaian pekerjaannya harus

segera/tidak dapat ditunda untuk:

1 ) p e r t a h a n a n n e g a r a;

2 ) keamanan dan keter t iban mas yarakat;

3 ) keselamatan/perl indungan masyarakat yang

pelaksanaan pekerjaannya tidak dapat ditunda/

harus dilakukan segera, termasuk:

a) akibat bencana alam dan/atau bencana non

alam dan/atau bencana sosial;

b) dalam rangka pencegahan bencana;

dan/atau

www.djpp.depkumham.go.id

depkumham.go.id

- 46 -

c) akibat kerusakan sarana/prasarana yang

dapat menghentikan kegiatan pelayanan

publik;

b. kegiatan menyangkut pertahanan negara yang ditetapkan

oleh Menteri Pertahanan serta kegiatan yang menyangkut

keamanan dan ketertiban masyarakat yang ditetapkan

oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;

c. pekerjaan yang hanya dapat dilakukan oleh 1 (satu)

Penyedia Jasa Konsultansi; dan

d. pekerjaan yang hanya dapat dilakukan oleh 1 (satu)

pemegang hak cipta yang telah terdaftar atau pihak yang

telah mendapat izin pemegang hak cipta.

(3) Penunjukan Langsung di lakukan dengan melalui proses

prakualifikasi terhadap 1 (satu) Penyedia Jasa Konsultansi.

Pasal 45

(1) Pengadaan Langsung dapat dilakukan terhadap Pengadaan Jasa

Konsultansi yang memiliki karakteristik sebagai berikut:

a. merupakan kebutuhan operasional K/L/D/I; dan/atau

b. bernilai paling tinggi Rp50.000.000,00 (lima puluh juta

rupiah).

(2) Pengadaan Langsung di laksanakan oleh 1 (satu) Pejabat

Pengadaan.

(3) PA/KPA dilarang menggunakan metode Pengadaan Langsung

sebagai alasan untuk memecah paket pengadaan menjadi

beberapa paket dengan maksud untuk menghindari Seleksi.

Pasal 46

(1) Sayembara dilakukan terhadap Pengadaan Jasa Konsultansi yang

memiliki karakteristik sebagai berikut:

a. merupakan proses dan hasil dari gagasan, kreatifitas,

inovasi dan metode pelaksanaan tertentu; dan

b. tidak dapat ditetapkan berdasarkan Harga Satuan.

(2) ULP/ ...

www.djpp.depkumham.go.id

depkumham.go.id

- 47 -

(4)

(2) ULP/Pejabat Pengadaan menetapkan persyaratan administratif

bagi Penyedia Jasa Konsultansi yang akan mengikuti Sayembara.

(3) Dalam menetapkan persyaratan administratif sebagaimana

dimaksud pada ayat (2), ULP/Pejabat Pengadaan dapat

menetapkan syarat yang lebih mudah dari persyaratan Penyedia

Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19.

(4) Persyaratan dan metode evaluasi teknis ditetapkan oleh ULP/

Pejabat Pengadaan setelah mendapat masukan dari tim yang ahli

dibidangnya.

(5) Pelaksanaan evaluasi dilakukan oleh tim yang ahli dibidangnya.

Paragraf Ketiga

Penetapan Metode Penyampaian Dokumen

Pasal 47

(1) ULP/Pejabat Pengadaan menyusun dan menetapkan metode

pemasukan Dokumen Penawaran.

(2) Metode pemasukan Dokumen Penawaran terdiri atas:

a. metode satu sampul;

b. metode dua sampul ; atau

c. metode dua tahap.

(3) Metode satu sampul digunakan untuk Pengadaan Barang/Jasa

yang sederhana dan memiliki karakteristik sebagai berikut:

a. Pengadaan Barang/Jasa yang standar harganya telah

ditetapkan pemerintah;

b. Pengadaan Jasa Konsultansi dengan KAK yang sederhana;

atau

c. Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya

yang spesifikasi teknis atau volumenya dapat dinyatakan

secara jelas dalam Dokumen Pengadaan.

www.djpp.depkumham.go.id

depkumham.go.id

- 48 -

Paragraf Keempat ...

(4) Selain sebagaimana dimaksud pada ayat (3), metode satu sampul

digunakan dalam Penunjukan Langsung/Pengadaan Langsung/

Kontes/Sayembara.

(5) Metode dua sampul digunakan untuk:

a. Pengadaan Barang/Jasa Lainnya yang menggunakan

evaluasi sistem nilai atau sistem biaya selama umur

ekonomis.

b. Pengadaan Jasa Konsultansi yang memiliki karakteristik

sebagai berikut:

1) dibutuhkan peni laian yang terpi sah antara

persyaratan teknis dengan harga penawaran, agar

penilaian harga tidak mempengaruhi penilaian

teknis; atau

2) pekerjaan bersifat kompleks sehingga diperlukan

evaluasi teknis yang lebih mendalam.

(6) Metode dua tahap digunakan untuk Pengadaan Barang/

Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang memiliki karakteristik

sebagai berikut:

a. Pekerjaan ber s i fat kompleks;

b. memenuhi kriteria kinerja tertentu dari keseluruhan

sistem, termasuk pertimbangan kemudahan atau efisiensi

pengoperasian dan pemeliharan peralatannya; dan/atau

c. mempunyai beberapa alternatif penggunaan sistem dan

desain penerapan teknologi yang berbeda.

www.djpp.depkumham.go.id

depkumham.go.id

Paragraf Kelima ...

- 48 -

Paragraf Keempat

Penetapan Metode Evaluasi

Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya

Pasal 48

(1) Metode evaluas i penawaran dalam pemi l ihan Penyedia

Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya terdiri atas:

a . s i s tem gugur;

b . s i s tem ni lai ; dan

c . sistem penilaian biaya selama umur ekonomis.

(2) Metode evaluasi penawaran untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan

Konstruksi /Jasa Lainnya pada pr ins ipnya menggunakan

penilaian sistem gugur.

(3) Dikecualikan dari ketentuan pada ayat (2), Pengadaan Barang/

Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bersifat kompleks, dapat

menggunakan metode evaluasi sistem nilai atau metode evaluasi

penilaian biaya selama umur ekonomis.

(4) Sistem nilai dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. besaran bobot biaya antara 70% (tujuh puluh perseratus)

sampai dengan 90% (sembilan puluh perseratus) dari total

bobot keseluruhan;

b. unsur yang dinilai harus bersifat kuantitatif atau yang

dapat dikuantifikasikan; dan

c. tata cara dan kri teria penilaian harus dicantumkan

dengan jelas dan rinci dalam Dokumen Pengadaan.

(5) Dalam melakukan evaluasi ULP/Pejabat Pengadaan dilarang

mengubah, menambah dan/atau mengurangi kriteria serta tata

cara evaluas i setelah batas akhi r pemasukan Dokumen

Penawaran.

www.djpp.depkumham.go.id

depkumham.go.id

www.djpp.depkumham.go.id

depkumham.go.id

(5) Metode . . .

- 49 -

Paragraf Kelima

Metode Evaluasi Penawaran dalam Pengadaan Jasa Konsultansi

Pasal 49

(1) Metode evaluasi penawaran dalam pemilihan Penyedia Jasa

Konsultansi dapat dilakukan dengan menggunakan:

a. metode evaluasi berdasarkan kuali tas;

b. metode evaluasi berdasarkan kualitas dan biaya;

c. metode evaluasi berdasarkan Pagu Anggaran; atau

d. metode evaluasi berdasarkan biaya terendah.

(2) Metode evaluasi berdasarkan kualitas sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf a, digunakan untuk pekerjaan yang:

a. mengutamakan kualitas penawaran teknis sebagai faktor

yang menentukan terhadap hasil/manfaat (outcome)

secara keseluruhan; dan/atau

b. lingkup pekerjaan yang sulit ditetapkan dalam KAK.

(3) Metode evaluasi berdasarkan kualitas dan biaya sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf b, digunakan untuk pekerjaan

yang:

a. lingkup, keluaran (output), waktu penugasan dan hal-hal

lain dapat diperkirakan dengan baik dalam KAK; dan/atau

b. besarnya biaya dapat ditentukan dengan mudah, jelas dan

tepat.

(4) Metode evaluasi berdasarkan Pagu Anggaran sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf c, digunakan untuk pekerjaan

yang:

a. sudah ada aturan yang mengatur (standar);

b. dapat di r inci dengan tepat; atau

www.djpp.depkumham.go.id

depkumham.go.id

- 6 -

c. a

nggarannya tidak melampaui pagu tertentu.

www.djpp.depkumham.go.id

depkumham.go.id

(5) Metode evaluasi berdasarkan biaya terendah sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf d, digunakan untuk pekerjaan

yang bersifat sederhana dan standar.

(6) Dalam evaluasi berdasarkan kualitas dan biaya, pembobotan

nilai teknis dan biaya diatur dengan ketentuan:

a. bobot penawaran teknis antara 0,60 sampai 0,80;

b. bobot penawaran biaya antara 0,20 sampai 0,40.

(7) Semua evaluasi penawaran Pekerjaan Jasa Konsultansi harus

diikuti dengan klarifikasi dan negosiasi, dengan ketentuan

sebagai berikut:

a. Harga Satuan yang dapat dinegos iasikan yai tu biaya

langsung non-personi l yang dapat digant i (reimburseable

cost) dan/atau biaya langsung personil yang dinilai tidak

wajar;

b. aspek biaya yang perlu diklar i f ikas i atau negosiasi

terutama:

1 ) k es esuai an r enc ana k er j a dengan j enis

pengeluaran biaya;

2 ) volume kegiatan dan jenis pengeluaran; dan

3 ) biaya satuan dibandingkan dengan biaya yang

berlaku dipasaran/kewajaran biaya;

c. klar i f ikas i dan/atau negos ias i terhadap uni t biaya

langsung personil dilakukan berdasarkan daftar gaji yang

telah diaudit dan/atau bukti setor Pajak Penghasilan

tenaga ahli konsultan yang bersangkutan;

d. biaya satuan dari biaya langsung personil paling tinggi 3,2

(tiga koma dua) kali gaji dasar yang diterima tenaga ahli

tetap dan pal ing t inggi 2,5 (dua koma l ima) kali

penghasilan gaji yang diterima tenaga ahli tidak tetap; dan

e. unit ...

www.djpp.depkumham.go.id

depkumham.go.id

(6) Kontrak ...

- 51 -

e. unit biaya langsung personil dihitung berdasarkan satuan

waktu yang telah ditetapkan.

Paragraf Keenam

Penetapan Jenis Kontrak

Pasal 50

(1) ULP/Pejabat Pengadaan menetapkan jenis Kontrak Pengadaan

Barang/Jasa.

(2) Kontrak Pengadaan Barang/Jasa meliputi :

a. Kontrak berdasarkan cara pembayaran;

b. Kontrak berdasarkan pembebanan Tahun Anggaran;

c. Kontrak berdasarkan sumber pendanaan; dan

d. Kontrak berdasarkan jenis pekerjaan.

(3) Kontrak Pengadaan Barang/Jasa berdasarkan cara pembayaran

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri atas:

a . K o n t r ak Lump Sum;

b. Kontrak Harga Satuan;

c. Kont rak gabungan LumpSum dan Harga Satuan;

d. Kontrak Persentase; dan

e. K o n t r a k T e r ima J a d i ( Turnkey).

(4) Kontrak Pengadaan Barang/Jasa berdasarkan pembebanan

Tahun Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b,

terdiri atas:

a . Kont rak Tahun Tunggal ; dan

b. Kontrak Tahun Jamak.

(5) Kontrak Pengadaan Barang/Jasa berdasarkan sumber pendanaan

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, terdiri atas:

a. Kontrak Pengadaan Tunggal;

b. Kontrak Pengadaan Bersama; dan

c. K o n t r a k P a y u n g ( Framework Contract).

www.djpp.depkumham.go.id

depkumham.go.id

- 7 -

d. dimungkinkan ...

(6) Kontrak Pengadaan Barang/Jasa berdasarkan jenis pekerjaan

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, terdiri atas:

a. Kontrak Pengadaan Pekerjaan Tunggal ; dan

b. Kontrak Pengadaan Pekerjaan Terintegrasi.

Pasal 51

(1) Kontrak LumpSum merupakan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa

atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu tertentu

sebagaimana ditetapkan dalam Kontrak, dengan ketentuan

sebagai berikut:

a. jumlah harga pasti dan tetap serta tidak dimungkinkan

penyesuaian harga;

b. semua risiko sepenuhnya ditanggung oleh Penyedia

Barang/Jasa;

c. pembayaran didasarkan pada tahapan produk/keluaran

yang dihasilkan sesuai dengan isi Kontrak;

d. s i fat pekerjaan berorientas i kepada keluaran ( output

based);

e. total harga penawaran bersi fat mengikat; dan

f. tidak diperbolehkan adanya pekerjaan tambah/kurang.

(2) Kontrak Harga Satuan merupakan Kontrak Pengadaan Barang/

Jasa atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu yang

telah ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Harga Satuan pasti dan tetap untuk setiap satuan atau

unsur pekerjaan dengan spesifikasi teknis tertentu;

b. volume atau kuantitas pekerjaannya masih bersifat

perkiraan pada saat Kontrak ditandatangani;

c. pembayarannya didasarkan pada hasil pengukuran

bersama atas volume pekerjaan yang benar-benar telah

dilaksanakan oleh Penyedia Barang/Jasa; dan

www.djpp.depkumham.go.id

depkumham.go.id

- 8 -

a. Menteri ...

d. dimungkink an adany a pek er j aan tambah/ kurang

berdasarkan hasil pengukuran bersama atas pekerjaan

yang diperlukan.

(3) Kontrak gabungan LumpSum dan Harga Satuan adalah Kontrak

yang merupakan gabungan LumpSum dan Harga Satuan dalam

1 (satu) pekerjaan yang diperjanjikan.

(4) Kontrak Per sentase merupakan Kontrak Pengadaan Jasa

Konsultansi/Jasa Lainnya, dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Penyedia Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya menerima imbalan

berdasarkan persentase dari nilai pekerjaan tertentu; dan

b. pembay ar anny a didasarkan pada tahapan

produk/keluaran yang dihasilkan sesuai dengan isi

Kontrak.

(5) Kontrak Terima Jadi (Turnkey) merupakan Kontrak Pengadaan

Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya atas penyelesaian

seluruh pekerjaan dalam batas waktu tertentu dengan ketentuan

sebagai berikut:

a. jumlah harga pasti dan tetap sampai seluruh pekerjaan

selesai dilaksanakan; dan

b. pembayaran dilakukan berdasarkan hasi l peni laian

bersama yang menunjukkan bahwa pekerjaan telah

dilaksanakan sesuai dengan kriteria kinerja yang telah

ditetapkan.

Pasal 52

(1) Kontrak Tahun Tunggal merupakan Kontrak yang pelaksanaan

pekerjaannya mengikat dana anggaran selama masa 1 (satu)

Tahun Anggaran.

(2) Kontrak Tahun Jamak merupakan Kontrak yang pelaksanaan

pekerjaannya untuk masa lebih dari 1 (satu) Tahun Anggaran

atas beban anggaran, yang dilakukan setelah mendapatkan

persetujuan:

www.djpp.depkumham.go.id

depkumham.go.id

- 9 -

b. pembayarannya ...

a. Menteri Keuangan untuk kegiatan yang nilainya diatas

Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);

b. Menteri/Pimpinan Lembaga yang bersangkutan untuk

kegiatan yang ni lai kont raknya sampai dengan

Rp10.000.000.000,00 (sepuluh mil iar rupiah) bagi

kegiatan: penanaman benih/bibit, penghijauan, pelayanan

perintis laut/udara, makanan dan obat di rumah sakit,

makanan untuk narapidana di Lembaga Pemasyarakatan,

pengadaan pita cukai, layanan pembuangan sampah dan

p e n g a d a an j asa cleaning service.

(3) Kontrak Tahun Jamak pada pemerintah daerah disetujui oleh

Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Pasal 53

(1) Kontrak Pengadaan Tunggal merupakan Kontrak yang dibuat

oleh 1 (satu) PPK dengan 1 (satu) Penyedia Barang/Jasa tertentu

untuk menyelesaikan pekerjaan tertentu dalam waktu tertentu.

(2) Kontrak Pengadaan Bersama merupakan Kontrak antara

beberapa PPK dengan 1 (satu) Penyedia Barang/Jasa untuk

menyelesaikan pekerjaan dalam waktu tertentu, sesuai dengan

kebutuhan masing-masing PPK yang menandatangani Kontrak.

(3) Kont r ak Pa yung (Framework Contract) merupak an Kont r ak

Harga Satuan antara Pemerintah dengan Penyedia Barang/Jasa

yang dapat dimanfaatkan oleh K/L/D/I, dengan ketentuan

sebagai berikut:

a. diadakan untuk menjamin harga Barang/Jasa yang lebih

efisien, ketersediaan Barang/Jasa terjamin dan sifatnya

dibutuhkan secara berulang dengan volume atau kuantitas

pekerjaan yang belum dapat ditentukan pada saat Kontrak

ditandatangani; dan

www.djpp.depkumham.go.id

depkumham.go.id

- 10 -

(4) SPK . . .

b. pembayarannya dilakukan oleh setiap PPK/Satuan Kerja

yang didasarkan pada has i l peni laian/pengukuran

bersama terhadap volume/kuantitas pekerjaan yang telah

dilaksanakan oleh Penyedia Barang/Jasa secara nyata.

(4) Pembebanan anggaran untuk Kontrak Pengadaan Bersama

sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dalam kesepakatan

pendanaan bersama.

Pasal 54

(1) Kontrak Pengadaan Pekerjaan Tunggal merupakan Kontrak

Pengadaan Barang/Jasa yang hanya terdi ri dari 1 (satu)

pekerjaan perencanaan, pelaksanaan atau pengawasan.

(2) Kontrak Pengadaan Pekerjaan Terintegrasi merupakan Kontrak

Pengadaan Pekerjaan Konstruksi yang bersifat kompleks dengan

menggabungkan kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan/atau

pengawasan.

Paragraf Ketujuh

Tanda Bukti Perjanjian

Pasal 55

(1) Tanda bukti perjanjian terdiri atas:

a . bukt i pembel ian;

b. k u i t a n s i;

c . Surat Perintah Kerja (SPK); dan

d. surat per janj ian.

(2) Bukti pembelian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,

digunakan untuk Pengadaan Barang/Jasa yang nilainya sampai

dengan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

(3) Kui tans i sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,

digunakan untuk Pengadaan Barang/Jasa yang nilainya sampai

dengan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

www.djpp.depkumham.go.id

depkumham.go.id

- 11 -

(5) Proses ...

(4) SPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, digunakan

untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya

dengan nilai sampai dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta

rupiah) dan untuk Jasa Konsultansi dengan nilai sampai dengan

Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

(5) Surat Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d,

digunakan untuk Pengadaan Barang/Pekerj aan Konstruksi/Jasa

Lainnya dengan nilai diatas Rp100.000.000,00 (seratus juta

rupiah) dan untuk Jasa Konsul tans i dengan ni lai diatas

Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Bagian Keempat

Penetapan Metode Penilaian Kualifikasi

Pasal 56

(1) Kual i f ikasi merupakan proses peni laian kompetens i dan

kemampuan usaha serta pemenuhan persyaratan tertentu

lainnya dari Penyedia Barang/Jasa.

(2) Kual i f ikas i dapat di lakukan dengan 2 (dua) cara yai tu

prakualifikasi atau pascakualifikasi.

(3) Prakualifikasi merupakan proses penilaian kualifikasi yang

dilakukan sebelum pemasukan penawaran.

(4) Prakualifikasi dilaksanakan untuk Pengadaan sebagai berikut:

a. pemi lihan Penyedia Jasa Konsul tans i;

b. pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa

Lainnya yang bersifat kompleks melalui Pelelangan

Umum; atau

c. pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa

Lainnya yang menggunakan Metode Penunjukan

Langsung, kecuali untuk penanganan darurat.

www.djpp.depkumham.go.id

depkumham.go.id

- 12 -

(5) Proses penilaian kualifikasi untuk Penunjukan Langsung dalam

penanganan darurat dilakukan bersamaan dengan pemasukan

Dokumen Penawaran.

(6) Proses prakualifikasi menghasilkan:

a. daftar calon Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa

Lainnya; atau

b. daftar pendek calon Penyedia Jasa Konsultansi.

(7) Dalam proses prakualifikasi, ULP/Pejabat Pengadaan segera

membuka dan mengevaluasi Dokumen Kualifikasi paling lama 2

(dua) hari kerja setelah diterima.

(8) Pascakualifikasi merupakan proses penilaian kualifikasi yang

dilakukan setelah pemasukan penawaran.

(9) Pascakualifikasi dilaksanakan untuk Pengadaan sebagai berikut:

a. Pelelangan Umum, kecuali Pelelangan Umum untuk

Pekerjaan Kompleks;

b. Pelelangan Sederhana/Pemilihan Langsung; dan

c. Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi Perorangan.

(10) ULP/Pejabat Pengadaan dilarang menambah persyaratan

kualifikasi yang bertujuan diskriminatif serta diluar yang telah

ditetapkan dalam ketentuan Peraturan Presiden ini.

(11) ULP/Pejabat Pengadaan waj ib menyederhanakan proses

kualifikasi dengan ketentuan:

a. meminta Penyedia Barang/Jasa mengi s i formul ir

kualifikasi; dan

b. tidak meminta seluruh dokumen yang disyaratkan kecuali

pada tahap pembuktian kualifikasi.

(12) Penilaian kualifikasi dilakukan dengan metode:

a. Sistem Gugur, untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan

Konstruksi/Jasa Lainnya;

b. Si s tem ni lai untuk Pengadaan Jasa Konsul tans i.

Bagian Kelima ...

www.djpp.depkumham.go.id

depkumham.go.id

- 58 -

Bagian Kelima

Penyusunan Jadwal Pemilihan Penyedia Barang/Jasa

Paragraf Pertama

Tahapan Pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya

Pasal 57

(1) Pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya

dengan metode Pelelangan Umum meliputi tahapan sebagai

berikut:

a. Pelelangan Umum untuk pemilihan Penyedia Barang/Jasa

Lainnya dengan prakualifikasi, metode dua sampul yang

meliputi kegiatan:

1) pengumuman prakual i f ikasi;

2) pendaf tar an dan pengambi l an Dokumen

Kualifikasi;

3) pemasukan dan evaluasi Dokumen Kualifikasi;

4) pembuktian kualifikasi dan pembuatan Berita

Acara Pembuktian Kualifikasi;

5) penetapan has i l kual i f ikasi;

6) pengumuman hasi l kual i f ikasi;

7) sanggahan kual i f i kasi;

8) u n d a n g a n;

9) pengambi lan Dokumen Pemi l ihan;

10) pember ian penjelasan;

11) pemasukan Dokumen Penawaran;

12) pembukaan Dokumen Penawaran sampul I;

13) evaluasi Dokumen Penawaran sampul I;

14) pemberitahuan/pengumuman peserta yang lulus

evaluasi sampul I;

www.djpp.depkumham.go.id

depkumham.go.id

16) pembukaan ...

15) pembukaan Dokumen Penawaran sampul II;

16) evaluasi Dokumen Penawaran sampul II;

17) pembuatan Beri ta Acara Hasil Pelelangan;

18) penetapan pemenang;

19) pengumuman pemenang;

20) s anggahan;

21) sanggahan banding (apabila diperlukan); dan

22) penunjukan Penyedia Barang/Jasa.

b. Pelelangan Umum untuk pemi lihan Penyedia Barang/

Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan prakualifikasi

atau Pelelangan Terbatas untuk pemilihan Penyedia

Pekerjaan Konstruksi, metode dua tahap yang meliputi

kegiatan:

1) pengumuman prakual i f ikasi;

2) pendaf tar an dan pengambi l an Dokumen

Kualifikasi;

3) pemasukan dan evaluasi Dokumen Kualifikasi;

4) pembukt ian kual i f ikasi;

5) penetapan has i l kual i f ikasi;

6) pengumuman hasi l kual i f ikasi;

7) sanggahan kual i f i kasi;

8) u n d a n g a n;

9) pengambi lan Dokumen Pemi l ihan;

10) pember ian penjelasan;

11) pemasukan Dokumen Penawaran tahap I;

12) pembukaan Dokumen Penawaran tahap I;

13) evaluasi Dokumen Penawaran tahap I;

14) penetapan peserta yang lulus evaluasi tahap I;

15) pemberitahuan/ . . .

www.djpp.depkumham.go.id

depkumham.go.id

13) sanggahan ...

- 60 -

15) pemberitahuan/pengumuman peserta yang lulus

evaluasi tahap I;

16) pemasukan Dokumen Penawaran tahap II;

17) pembukaan Dokumen Penawaran tahap II;

18) evaluasi Dokumen Penawaran tahap II;

19) pembuatan Beri ta Acara Hasil Pelelangan;

20) penetapan pemenang;

21) pengumuman pemenang;

22) s anggahan;

23) sanggahan banding (apabila diperlukan); dan

24) penunjukan Penyedia Barang/Jasa.

c. Pelelangan Umum untuk pemi lihan Penyedia Barang/

Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan

pascakualifikasi yang meliputi kegiatan:

1 ) p e n g umuma n;

2 ) pendaf tar an dan pengambi l an Dokumen

Pengadaan;

3 ) pember ian penjelasan;

4 ) pemasukan Dokumen Penawaran;

5 ) pembukaan Dokumen Penawaran;

6 ) evaluas i penawaran;

7 ) evaluas i kual i f ikasi;

8 ) pembukt ian kual i f ikasi;

9 ) pembuatan Ber i ta Acara Hasi l Pelelangan;

1 0 ) penetapan pemenang;

1 1 ) pengumuman pemenang;

1 2 ) s anggahan;

www.djpp.depkumham.go.id

depkumham.go.id

- 14 -

2) Penyedia . . .

13) sanggahan banding (apabila diperlukan); dan

14) penunjukan Penyedia Barang/Jasa.

(2) Pemi l ihan Penyedia Barang/Jasa Lainnya dengan metode

Pelelangan Sederhana atau Pemilihan Langsung untuk Pekerjaan

Konstruksi, meliputi tahapan sebagai berikut:

a . p e n gumuma n;

b . pendaf taran dan pengambilan Dokumen Pengadaan;

c . pemberian penjelasan;

d . pemasukan Dokumen Penawaran;

e . pembukaan Dokumen Penawaran;

f . evaluasi penawaran;

g . evaluas i kual i f ikas i;

h . pembuktian kual i f ikasi;

i . pembuatan Ber i ta Acara Hasi l Pelelangan;

j . penetapan pemenang;

k . pengumuman pemenang;

l . s a n g g a h a n;

m . sanggahan banding (apabila diperlukan); dan

n . penunjukan Penyedia Barang/Jasa.

(3) Pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya

untuk penanganan darurat dengan metode Penunjukan

Langsung, meliputi tahapan sebagai berikut:

a. PPK dapat menerbitkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK)

kepada:

1) Penyedia terdekat yang sedang melaksanakan

pekerjaan sejenis; atau

www.djpp.depkumham.go.id

depkumham.go.id

- 15 -

(4) Pemilihan ...

2) Penyedia lain yang dinilai mampu dan memenuhi

kual i f i kas i untuk melaksanakan peker jaan

tersebut, bila tidak ada Penyedia sebagaimana

dimaksud pada angka 1).

b. Proses dan administrasi Penunjukan Langsung dilakukan

secara simultan, sebagai berikut :

1 ) opname pek er j aan d i l apangan;

2 ) penetapan jenis, spesifikasi teknis dan volume

pekerjaan, serta waktu penyelesaian pekerjaan;

3 ) penyus unan Dokumen Pengadaan;

4 ) penyus unan dan penetapan HPS;

5 ) penyampaian Dokumen Pengadaan kepada

Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa

Lainnya;

6 ) peny ampai an Do kumen P enawar an;

7 ) pembukaan Dokumen Penawar an;

8 ) klar i f ikasi dan negos ias i tekni s serta harga;

9 ) penyusunan Beri ta Acara Hasi l Penunjukan

Langsung;

1 0 ) p e n e t a p a n Penyedia Barang/Pekerjaan

Konstruksi/Jasa Lainnya;

1 1 ) pengumuman Penyedia Barang/Pekerjaan

Konstruksi/Jasa Lainnya; dan

1 2 ) Penunjukan Penyedia Barang/ Jasa.

www.djpp.depkumham.go.id

depkumham.go.id

- 16 -

c. pemberian ...

(4) Pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya

untuk bukan penanganan darurat dengan Metode Penunjukan

Langsung meliputi tahapan sebagai berikut:

a. undangan kepada peserta terpilih dilampiri Dokumen

Pengadaan;

b. pemasukan Dokumen Kual i f ikas i;

c. evaluas i kual i f ikas i;

d. pemberian penjelasan;

e. pemasukan Dokumen Penawaran;

f. evaluasi penawaran serta klarifikasi dan negosiasi teknis

dan harga;

g. penetapan pemenang;

h. pengumuman pemenang; dan

i. penunjukan Penyedia Barang/ Jasa.

(5) Pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya

dengan metode Pengadaan Langsung meliputi paling kurang

tahapan sebagai berikut:

a. survei harga pasar dengan cara membandingkan minimal

dari 2 (dua) Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa

Lainnya yang berbeda;

b. membandingkan harga penawaran dengan HPS; dan

c. klarifikasi teknis dan negosiasi harga/biaya.

(6) Pemi l ihan Penyedia Barang/Jasa Lainnya dengan metode

Kontes/Sayembara meliputi paling kurang tahapan sebagai

berikut:

a . p e n g u m u m a n;

b . pendaf taran dan pengambi lan Dokumen Kontes/

Sayembara;

www.djpp.depkumham.go.id

depkumham.go.id

- 17 -

u n d a n g a n;

pengambi lan Dokumen Pemi l ihan;pemberian ...

c . pember ian penjelasan;

d. pemasuk an p ropos al;

e . pembuk aan pr opos al;

f . pemeriksaan administrasi dan penilaian proposal teknis;

g. pembuatan Ber i ta Acara Hasi l Kontes/Sayembara;

h . penetapan pemenang;

i . pengumuman pemenang; dan

j . penunjuk an pemenang.

Paragraf Kedua

Tahapan Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi

Pasal 58

(1) Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi dengan metode Seleksi

Umum meliputi tahapan sebagai berikut:

a. metode evaluasi kual i tas, metode dua sampul yang

meliputi kegiatan:

1) pengumuman prakual i f ikasi;

2) pendaf tar an dan pengambi l an Dokumen

Kualifikasi;

3) pember ian penjelasan (apabila diper lukan);

4) pemasukan dan evaluasi Dokumen Kualifikasi;

5) pembukt ian kual i f ikasi;

6) penetapan has i l kual i f ikasi;

7) pemberitahuan/pengumuman hasil kualifikasi;

8) sanggahan kual i f i kasi;

www.djpp.depkumham.go.id

depkumham.go.id

- 18 -

u n d a n g a n;

pengambi lan Dokumen

Pemi l ihan;pemberian ...

11) pember ian penjelasan;

12) pemasukan Dokumen Penawaran;

13) pembukaan dokumen sampul I;

14) evaluas i dokumen sampul I;

15) penetapan per ingkat teknis;

16) pemberitahuan/pengumuman peringkat teknis;

17) s anggahan;

18) sanggahan banding (apabila diperlukan);

19) undangan pembukaan dokumen sampul II;

20) pembukaan dan evaluasi dokumen sampul II;

21) undangan klarif ikasi dan negos ias i;

22) klari f ikasi dan negosiasi;

23) pembuatan Berita Acara Hasil Seleksi; dan

24) penunjukan Penyedia Jasa Konsul tansi.

b. metode evaluasi kualitas dan biaya, metode dua sampul

yang meliputi kegiatan:

1) pengumuman prakual i f ikasi;

2) pendaf tar an dan pengambi l an Dokumen

Kualifikasi;

3) pember ian penjelasan (apabila diper lukan);

4) pemasukan dan evaluasi Dokumen Kualifikasi;

5) pembukt i an kual i f ik as i;

6) penetapan has i l kual i f ikasi;

7) pemberitahuan/pengumuman hasil kualifikasi;

8) sanggah kual i f ikasi;

www.djpp.depkumham.go.id

depkumham.go.id

- 19 -

11) pember ian penjelasan;

12) pemasukan Dokumen Penawaran;

13) pembukaan dokumen sampul I;

14) evaluas i dokumen sampul I;

15) penetapan per ingkat teknis;

16) pemberitahuan/pengumuman peringkat teknis;

17) undangan pembukaan dokumen sampul II;

18) pembukaan dan evaluas i sampul II;

19) penetapan pemenang;

20) pemberi tahuan/pengumuman pemenang;

21) s anggahan;

22) sanggahan banding (apabila diper lukan);

23) undangan klarif ikasi dan negos ias i;

24) klari f ikasi dan negosiasi;

25) pembuatan Berita Acara Hasil Seleksi; dan

26) penunjukan Penyedia Jasa Konsul tansi.

c. metode evaluasi biaya terendah, metode 1 (satu) sampul

yang meliputi kegiatan:

1 ) pengumuman p r akual i f i k as i;

2 ) pendaf tar an dan pengambi l an Dokumen

Kualifikasi;

3 ) pember ian penjelasan (apabi la diper lukan);

4 ) pemasukan dan evaluasi Dokumen Kualifikasi;

5 ) pembuk t i an kual i f i k as i;

6 ) penetapan has i l kual i f ikasi;

7 ) pemberitahuan/pengumuman hasil kualifikasi;

8) sanggah ...

www.djpp.depkumham.go.id

depkumham.go.id

- 20 -

8) sanggahan kual i f i kasi;

9) u n d a n g a n;

10) pember ian penjelasan;

11) pemasukan Dokumen Penawaran;

12) pembukaan Dokumen Penawaran serta koreksi

aritmatik;

13) evaluasi administrasi, teknis dan biaya;

14) penetapan pemenang;

15) pemberi tahuan/pengumuman pemenang;

16) s anggahan;

17) sanggahan banding (apabila diperlukan);

18) undangan klarif ikasi dan negos ias i;

19) klari f ikasi dan negosiasi;

20) pembuatan Berita Acara Hasil Seleksi; dan

21) penunjukan Penyedia Jasa Konsul tansi.

(2) Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi dengan Metode Seleksi

Sederhana dengan metode evaluasi Pagu Anggaran atau metode

biaya terendah, metode 1 (satu) sampul meliputi tahapan sebagai

berikut:

a . pengumuman prakual i f ikas i;

b. pendaf taran dan pengambilan Dokumen Kuali fikasi;

c . pemberian penjelasan (apabi la diper lukan);

d. pemasukan dan evaluasi Dokumen Kual i f ikasi;

e . pembukt i an kual i f ik as i;

f . penetapan has i l kual i f ikas i;

g. pemberi tahuan/pengumuman has i l kual i f ikas i;

www.djpp.depkumham.go.id

depkumham.go.id

- 21 -

h. sanggahan ...

www.djpp.depkumham.go.id

depkumham.go.id

- 22 -

h. sanggahan kual i f ikasi;

i . u n d a n g a n;

j . pember ian penjelasan;

k. pemasukan Dokumen Penawaran;

l . pembukaan Dokumen Penawaran serta koreksi aritmatik;

m. evaluasi administrasi, teknis dan biaya;

n. penetapan pemenang;

o. pemberi tahuan/pengumuman pemenang;

p. s an g g a ha n;

q. sanggahan banding (apabila diper lukan);

r . undangan klar i f ikasi dan negos iasi;

s . klar i f ikas i dan negos ias i;

t . pembuatan Beri ta Acara Hasil Seleksi ; dan

u. penunjukan Penyedia Jasa Konsul tansi.

(3) Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi dengan Metode Penunjukan

Langsung untuk penanganan darurat meliputi tahapan sebagai

berikut:

a. PPK dapat menerbitkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK)

kepada :

1) Penyedia Jasa Konsultansi terdekat yang sedang

melaksanakan peker jaan sejeni s di lokasi

penanganan darurat; atau

2) Penyedia Jasa Konsultansi lain yang dinilai mampu

dan memenuhi kualifikasi untuk melaksanakan

pekerjaan tersebut, bila tidak ada Penyedia Jasa

Konsul tansi sebagaimana dimaksud pada

angka 1).

www.djpp.depkumham.go.id

depkumham.go.id

- 23 -

b. Proses dan administrasi Penunjukan Langsung dilakukan

secara simultan, sebagai berikut :

1) opname peker jaan di lapangan;

2) penetapan ruang lingkup, jumlah dan kualifikasi

tenaga ahli serta waktu penyelesaian pekerjaan;

3) penyusunan Dokumen Pengadaan;

4) penyusunan dan penetapan HPS;

5) penyampaian Dokumen Pengadaan;

6) penyampaian Dokumen Penawaran;

7) pembukaan dan evaluasi Dokumen Penawaran;

8) klar i f ikasi dan negos ias i;

9) penyusunan Beri ta Acara Has i l Penunjukan

Langsung;

10) penetapan penyedia Jasa Konsultansi;

11) pengumuman Penyedia Jasa Konsultansi; dan

12) penunjukan Penyedia Jasa Konsul tansi.

(4) Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi dengan Metode Penunjukan

Langsung untuk bukan penanganan darurat meliputi tahapan

sebagai berikut:

a. undangan kepada Penyedia Jasa Konsultansi terpilih

dilampiri Dokumen Pengadaan;

b. pemasukan, evaluasi dan pembuktian kualifikasi;

c. pemberian penjelasan;

d. pemasukan Dokumen Penawaran;

e. pembukaan dan evaluasi penawaran;

f. klarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya;

www.djpp.depkumham.go.id

depkumham.go.id

b. Proses ...

g. pembuatan . . .

www.djpp.depkumham.go.id

depkumham.go.id

- 25 -

Paragraf Ketiga ...

g. pembuatan Berita Acara Hasil Penunjukan Langsung;

h. penetapan Penyedia Jasa Konsultansi;

i. pengumuman; dan

j. penunjukan Penyedia Jasa Konsul tansi.

(5) Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi dengan Metode Pengadaan

Langsung, meliputi paling kurang tahapan sebagai berikut:

a. survei harga pasar untuk memilih calon Penyedia Jasa

Konsultansi;

b. membandingkan harga penawaran dengan nilai biaya

langsung personil sebagaimana yang ditetapkan dalam

Pasal 49 ayat (7) huruf c dan huruf d; dan

c. klarifikasi teknis dan negosiasi biaya.

(6) Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi dengan metode Sayembara

meliputi paling kurang tahapan sebagai berikut:

a . p e n g u m u m a n;

b . pendaf taran dan pengambilan Dokumen Sayembara;

c . pember ian penjelasan;

d . pemasuk an p ropos al;

e . pembuk aan pr opos al;

f . pemeriksaan administrasi dan penilaian proposal teknis;

g . pembuatan Beri ta Acara Has i l Sayembara;

h . penetapan pemenang;

i . pengumuman pemenang; dan

j . penunjuk an pemenang.

(7) Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi Perorangan menggunakan

tahapan Pelelangan Umum pascakualifikasi satu sampul, dengan

menambahkan tahapan klarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya

setelah tahapan sanggah.

www.djpp.depkumham.go.id

depkumham.go.id

c. batas ...

- 71 -

Paragraf Ketiga

Penyusunan Jadwal Pelaksanaan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa

Pasal 59

(1) ULP/Pejabat Pengadaan menyusun dan menetapkan jadwal

pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.

(2) Penyusunan jadwal pelaksanaan Pengadaan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), harus memberikan alokasi waktu yang

cukup untuk semua tahapan proses Pengadaan, termasuk waktu

untuk:

a. pengumuman Pelelangan/Seleksi;

b. pendaftaran dan pengambilan Dokumen Kualifikasi atau

Dokumen Pengadaan;

c. pemberian penjelasan;

d. pemasukan Dokumen Penawaran;

e. evaluas i penawaran;

f . penetapan pemenang; dan

g. sanggahan dan sanggahan banding.

Pasal 60

(1) Pelelangan Umum dengan prakualifikasi, Pelelangan Terbatas

atau Seleksi Umum dilakukan dengan ketetapan waktu sebagai

berikut:

a. penayangan pengumuman prakualifikasi paling kurang 7

(tujuh) hari kerja;

b. pendaf taran dan pengambi lan Dokumen Kual i f ikasi

dimulai sejak tanggal pengumuman sampai dengan 1

(satu) har i ker ja sebelum batas akhi r pemasukan

Dokumen Kualifikasi;

www.djpp.depkumham.go.id

depkumham.go.id

- 27 -

k. dalam ...

c. batas akhir pemasukan Dokumen Kualifikasi paling

kurang 3 (tiga) hari kerja setelah berakhirnya penayangan

pengumuman kualifikasi;

d. masa sanggah terhadap hasil kualifikasi dilakukan selama

5 (lima) hari kerja setelah pengumuman hasil kualifikasi

dan tidak ada sanggahan banding;

e. undangan lelang/seleksi kepada peserta yang lulus

kuali fikasi disampaikan 1 (satu) har i kerja setelah

selesainya masalah sanggah;

f . pengambi lan Dokumen Pemi l ihan di lakukan sejak

dikeluarkannya undangan lelang/seleksi sampai dengan 1

(satu) har i kerja sebelum batas akhir pemasukan

Dokumen Penawaran;

g. pemberian penjelasan dilaksanakan pal ing cepat 4

(empat) hari kerja sejak tanggal undangan lelang/seleksi;

h. pemasukan Dokumen Penawaran dimulai 1 (satu) hari

kerja setelah pemberian penjelasan sampai dengan paling

kurang 7 (tujuh) hari kerja setelah ditandatanganinya

Berita Acara Pemberian Penjelasan;

i . masa sanggah terhadap hasil lelang/seleksi selama 5

(lima) hari kerja setelah pengumuman hasil lelang/seleksi

dan masa sanggah banding selama 5 (lima) hari kerja

setelah menerima jawaban sanggahan;

j . Surat Penunjukan Penyedia Barang/ Jasa (SPPBJ)

diterbitkan paling lambat 6 (enam) hari kerja setelah

pengumuman penetapan pemenang lelang/seleksi apabila

tidak ada sanggahan, atau setelah sanggahan dijawab

dalam hal tidak ada sanggahan banding;

www.djpp.depkumham.go.id

depkumham.go.id

- 28 -

d. pemasukan ...

k. dalam hal sanggahan banding tidak di terima, SPPBJ

diterbitkan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah

adanya jawaban sanggahan banding dar i Menter i/

Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan Institusi;

dan

l. Kontrak ditandatangani paling lambat 14 (empat belas)

hari kerja setelah diterbitkannya SPPBJ.

(2) Pengaturan jadwal/waktu diluar proses sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf l, diserahkan

sepenuhnya kepada ULP.

(3) Dalam hal Pelelangan Umum dengan prakualifikasi, Pelelangan

Terbatas atau Seleksi Umum dilakukan mendahului Tahun

Anggaran, SPPBJ hanya diterbitkan setelah DIPA/DPA disahkan.

Pasal 61

(1) Pelelangan Umum dan Seleks i Umum Perorangan dengan

pascakualifikasi dilakukan dengan ketetapan waktu sebagai

berikut:

a. penayangan pengumuman lelang/seleksi dilaksanakan

paling kurang 7 (tujuh) hari kerja;

b. pendaf taran dan pengambilan Dokumen Pengadaan

(Dokumen Kualifikasi dan Dokumen Pemilihan) dimulai

sejak tanggal pengumuman sampai dengan 1 (satu) hari

ker ja sebelum batas akhi r pemasukan Dokumen

Penawaran;

c. pember ian penjelasan dilaksanakan paling cepat 4

(empat) hari kerja sejak tanggal pengumuman lelang/

seleksi;

www.djpp.depkumham.go.id

depkumham.go.id

- 29 -

(3) Dalam ...

d. pemasukan Dokumen Penawaran dimulai 1 (satu) hari

kerja setelah pemberian penjelasan;

e. batas akhi r pemasukan Dokumen Penawaran pal ing

kurang 2 (dua) hari kerja setelah penjelasan dengan

memperhi tungkan waktu yang diper lukan untuk

mempersiapkan Dokumen Penawaran sesuai dengan jenis,

kompleksitas dan lokasi pekerjaan;

f. evaluasi penawaran dapat dilakukan sesuai dengan:

1 ) wak tu y ang di per luk an; atau

2 ) jeni s dan kompleks i tas peker jaan;

g. masa sanggah terhadap hasil lelang/seleksi selama 5

(lima) hari kerja setelah pengumuman hasil lelang/seleksi

dan masa sanggah banding selama 5 (lima) hari kerja

setelah menerima jawaban sanggahan;

h. SPPBJ di terbi tkan pal ing lambat 6 (enam) hari kerja

setelah pengumuman penetapan pemenang lelang/seleksi

apabila tidak ada sanggahan, atau setelah sanggahan

dijawab dalam hal tidak ada sanggahan banding;

i. dalam hal sanggahan banding tidak di terima, SPPBJ

diterbi tkan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah

adanya jawaban sanggahan banding dar i Menter i/

Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan Institusi;

dan

j. Kontrak ditandatangani paling lambat 14 (empat belas)

hari kerja setelah diterbitkannya SPPBJ.

(2) Pengaturan jadwal/waktu diluar proses sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf j , diserahkan

sepenuhnya kepada ULP.

www.djpp.depkumham.go.id

depkumham.go.id

- 30 -

g. dalam ...

(3) Dalam hal Pelelangan Umum dan Seleksi Umum Perorangan

dengan pascakualifikasi dilakukan mendahului Tahun Anggaran,

SPPBJ diterbitkan setelah DIPA/DPA disahkan.

Pasal 62

(1) Pelelangan Sederhana, Pemi l ihan Langsung atau Seleksi

Sederhana Perorangan dilakukan dengan ketetapan waktu

sebagai berikut:

a. penayangan pengumuman dilakukan paling kurang 3

(tiga) hari kerja;

b. pendaf taran dan pengambilan Dokumen Pengadaan

dimulai sejak tanggal pengumuman sampai dengan 1

(satu) har i kerja sebelum batas akhir pemasukan

Dokumen Penawaran;

c. pemberian penjelasan dilaksanakan pal ing cepat 4

(empat) hari kerja sejak tanggal pengumuman;

d. pemasukan Dokumen Penawaran dimulai 1 (satu) hari

kerja setelah pemberian penjelasan sampai dengan paling

kurang 2 (dua) hari kerja setelah ditandatanganinya

Berita Acara Pemberian Penjelasan;

e. masa sanggah terhadap hasil lelang/seleksi sederhana

perorangan selama 5 ( l ima) har i ker ja setelah

pengumuman hasil lelang/seleksi sederhana perorangan

dan masa sanggah banding selama 5 (lima) hari kerja

setelah menerima jawaban sanggahan;

f. SPPBJ diterbitkan paling lambat 6 (enam) hari kerja

setelah pengumuman penetapan pemenang lelang/seleksi

sederhana perorangan apabila tidak ada sanggahan, atau

setelah sanggahan dijawab dalam hal tidak ada sanggahan

banding;

www.djpp.depkumham.go.id

depkumham.go.id

- 31 -

g. pemberian ...

g. dalam hal sanggahan banding tidak diterima, SPPBJ

diterbitkan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah

adanya jawaban sanggahan banding dari Menteri/

Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan Institusi;

dan

h. Kontrak ditandatangani paling lambat 14 (empat belas)

hari kerja setelah diterbitkannya SPPBJ.

(2) Seleksi Sederhana dengan prakualifikasi dilakukan dengan

ketetapan waktu sebagai berikut:

a. penayangan pengumuman prakualifikasi paling kurang 3

(tiga) hari kerja;

b. pendaf taran dan pengambilan Dokumen Kualifikasi

dimulai sejak tanggal pengumuman sampai dengan 1

(satu) har i kerja sebelum batas akhi r pemasukan

Dokumen Kualifikasi;

c. batas akhir pemasukan Dokumen Kualifikasi paling

kurang 3 (tiga) hari kerja setelah berakhirnya penayangan

pengumuman kualifikasi;

d. masa sanggah terhadap hasil kualifikasi dilakukan selama

5 (lima) hari kerja setelah pengumuman hasil kualifikasi

dan tidak ada sanggahan banding;

e. undangan kepada peserta yang masuk daftar pendek

disampaikan 1 (satu) hari kerja setelah masa sanggah atau

setelah selesainya masalah sanggah;

f. pengambi lan Dokumen Pemi l ihan di lakukan sejak

dikeluarkannya undangan seleksi sampai dengan 1 (satu)

hari kerja sebelum batas akhir pemasukan Dokumen

Penawaran;

www.djpp.depkumham.go.id

depkumham.go.id

- 32 -

Pasal 63 ...

g. pemberian penjelasan dilaksanakan pal ing cepat 4

(empat) hari kerja sejak tanggal undangan seleksi;

h. pemasukan Dokumen Penawaran dimulai 1 (satu) hari

kerja setelah pemberian penjelasan sampai dengan paling

kurang 3 (tiga) hari kerja setelah ditandatanganinya

Berita Acara Pemberian Penjelasan;

i . masa sanggah terhadap hasil seleksi selama 5 (lima) hari

kerja setelah pengumuman hasil seleksi dan masa sanggah

banding selama 5 (lima) hari kerja setelah menerima

jawaban sanggahan;

j . SPPBJ diterbitkan paling lambat 6 (enam) hari kerja

setelah pengumuman penetapan pemenang seleksi apabila

tidak ada sanggahan, atau setelah sanggahan dijawab

dalam hal tidak ada sanggahan banding;

k. dalam hal sanggahan banding tidak diterima, SPPBJ

diterbitkan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah

adanya jawaban sanggahan banding dar i Menteri/

Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan Institusi;

dan

l . Kontrak ditandatangani paling lambat 14 (empat belas)

hari kerja setelah diterbitkannya SPPBJ.

(3) Pengaturan jadwal/waktu diluar proses sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf h, dan pada ayat (2)

huruf a sampai dengan huruf l, diserahkan sepenuhnya kepada

ULP.

(4) Dalam hal Pelelangan Sederhana atau Pemilihan Langsung atau

Seleksi Sederhana dilakukan mendahului Tahun Anggaran, SPPBJ

hanya diterbitkan setelah DIPA/DPA disahkan.

www.djpp.depkumham.go.id

depkumham.go.id

e. daftar ...

- 78 -

Pasal 63

Pengaturan jadwal /waktu Penunjukan Langsung/Pengadaan

Langsung/Kontes/Sayembara diserahkan sepenuhnya kepada ULP/

Pejabat Pengadaan.

Bagian Keenam

Penyusunan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa

Pasal 64

(1) ULP/Pejabat Pengadaan menyusun Dokumen Pengadaan

Barang/Jasa yang terdiri atas:

a . Dokumen Kual i f ikas i ; dan

b. Dokumen Pemi l ihan.

(2) Dokumen Kualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf

a, paling kurang terdiri atas:

a. petunjuk pengisian formuli r isian kual if ikas i;

b. formul i r i s ian kual i f i kasi;

c. instruks i kepada peserta kual if ikasi;

d. lembar data kual i f ikasi;

e. Pakta Integr i tas; dan

f . tata cara evaluas i kual i f ikasi.

(3) Dokumen Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf

b, paling kurang terdiri atas:

a. undangan/pengumuman kepada calon Penyedia Barang/

Jasa;

b. instruksi kepada peserta Pengadaan Barang/Jasa;

c. syarat-syarat umum Kontrak;

d. syarat-syarat khusus Kontrak;

www.djpp.depkumham.go.id

depkumham.go.id

Bagian Ketujuh ...

e. daf tar kuant i tas dan harga;

f . spesif ikas i tekni s , KAK dan/atau gambar;

g. bentuk surat penawaran;

h. rancangan Kontrak;

i . bentuk Jaminan; dan

j . contoh-contoh formul i r yang per lu di i s i.

(4) PPK menetapkan bagian dari rancangan Dokumen Pengadaan

yang terdiri atas:

a. rancangan SPK; atau

b. rancangan surat perjanjian termasuk:

1) syarat - syarat umum Kont rak;

2) syarat-syarat khusus Kontrak;

3) spes i f ikas i tekni s , KAK dan/atau gambar;

4) daf tar kuant i tas dan harga; dan

5) do kumen l ainny a.

c. HPS.

Pasal 65

(1) PPK menyusun rancangan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (4) huruf a dan

huruf b.

(2) Rancangan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa disusun dengan

berpedoman pada Standar Kontrak Pengadaan Barang/Jasa.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Standar Kontrak Pengadaan

Barang/Jasa serta pedoman penyusunan Kontrak Pengadaan

Barang/Jasa diatur dengan peraturan Kepala LKPP.

www.djpp.depkumham.go.id

depkumham.go.id

b. informasi ...

- 80 -

Bagian Ketujuh

Penetapan Harga Perkiraan Sendiri

Pasal 66

(1) PPK menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Barang/Jasa,

kecuali untuk Kontes/Sayembara.

(2) ULP/Pejabat Pengadaan mengumumkan ni lai total HPS

berdasarkan HPS yang ditetapkan oleh PPK.

(3) Nilai total HPS bersifat terbuka dan tidak rahasia.

(4) HPS disusun paling lama 28 (dua puluh delapan) hari kerja

sebelum batas akhir pemasukan penawaran.

(5) HPS digunakan sebagai:

a. alat untuk menilai kewajaran penawaran termasuk

rinciannya;

b. dasar untuk menetapkan batas tertinggi penawaran yang

sah untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa

Lainnya dan Pengadaan Jasa Konsul tansi yang

menggunakan metode Pagu Anggaran; dan

c. dasar untuk menetapkan besaran ni lai Jaminan

Pelaksanaan bagi penawaran yang nilainya lebih rendah

dari 80% (delapan puluh perseratus) nilai total HPS.

(6) HPS bukan sebagai dasar untuk menentukan besaran kerugian

negara.

(7) Penyusunan HPS didasarkan pada data harga pasar setempat,

y ang di peroleh ber dasar kan has i l surv ei menjel ang

dilaksanakannya Pengadaan, dengan mempertimbangkan

informasi yang meliputi:

a. informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi

www.djpp.depkumham.go.id

depkumham.go.id

oleh Badan Pu sat Statistik (BPS);

www.djpp.depkumham.go.id

depkumham.go.id

- 37 -

(2) Jaminan ...

b. informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi

oleh asosiasi terkait dan sumber data lain yang dapat

dipertanggungjawabkan;

c. daftar biaya/tarif Barang/Jasa yang dikeluarkan oleh

pabrikan/distributor tunggal;

d. biaya Kontrak sebelumnya atau yang sedang berjalan

dengan mempertimbangkan faktor perubahan biaya;

e. inflasi tahun sebelumnya, suku bunga berjalan dan/atau

kurs tengah Bank Indonesia;

f. hasil perbandingan dengan Kontrak sejenis, baik yang

dilakukan dengan instansi lain maupun pihak lain;

g. perkiraan perhi tungan biaya yang di lakukan oleh

konsultan perencana (engineer’s estimate);

h. norma indeks; dan/atau

i. informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan.

(8) HPS disusun dengan memperhitungkan keuntungan dan biaya

overhead yang dianggap wajar.

Bagian Kedelapan

Jaminan Pengadaan Barang/Jasa

Pasal 67

(1) Penyedia Barang/Jasa menyerahkan Jaminan kepada Pengguna

Barang/Jasa untuk memenuhi kewaj iban sebagaimana

dipersyaratkan dalam Dokumen Pengadaan/Kontrak Pengadaan

Barang/Jasa.

www.djpp.depkumham.go.id

depkumham.go.id

- 38 -

(2) Jaminan ...

(2) Jaminan atas Pengadaan Barang/Jasa terdiri atas:

a. Jaminan Penawaran;

b. Jaminan Pelaksanaan;

c. Jaminan Uang Muka;

d. Jaminan Pemel iharaan; dan

e. Jaminan Sanggahan Banding.

(3) Jaminan atas Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) harus dapat dicairkan tanpa syarat (unconditional)

sebesar nilai Jaminan dalam waktu paling lambat 14 (empat

belas) hari kerja, setelah surat pernyataan wanprestasi dari

PPK/ULP diterima oleh Penerbit Jaminan.

(4) ULP/Pejabat Pengadaan atau PPK melakukan klarifikasi tertulis

terhadap keabsahan Jaminan yang diterima.

(5) Jaminan dari Bank Umum, Perusahaan Penjaminan atau

Perusahaan Asuransi dapat digunakan untuk semua jenis

Jaminan.

(6) Perusahaan Penjaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (5)

adalah Perusahaan Penjaminan yang memiliki izin dari Menteri

Keuangan.

(7) Perusahaaan Asuransi penerbit Jaminan sebagaimana dimaksud

pada ayat (5) adalah Perusahaan Asuransi Umum yang memiliki

izin untuk menjual produk jaminan (suretyship) sebagaimana

ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Pasal 68

(1) Jaminan Penawaran diberikan oleh Penyedia Barang/Pekerjaan

Konstruksi/Jasa Lainnya pada saat memasukkan penawaran,

yang besarnya antara 1% (satu perseratus) hingga 3% (tiga

perseratus) dari total HPS.

www.djpp.depkumham.go.id

depkumham.go.id

- 39 -

(4) Besaran ...

(2) Jaminan Penawaran dikembalikan kepada Penyedia Barang/

Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya setelah PPK menerima

Jaminan Pelaksanaan untuk penandatanganan Kontrak.

(3) Jaminan Penawaran tidak diperlukan dalam hal Pengadaan

Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dilaksanakan dengan

Penunjukan Langsung, Pengadaan Langsung atau

Kontes/Sayembara.

Pasal 69

(1) Penyedia Jasa Konsultansi dapat diberikan Uang Muka.

(2) Jaminan Uang Muka diberikan oleh Penyedia Barang/Jasa

terhadap pembayaran Uang Muka yang diterimanya.

(3) Besarnya Jaminan Uang Muka adalah senilai Uang Muka yang

diterimanya.

(4) Pengembalian Uang Muka diperhitungkan secara proporsional

pada setiap tahapan pembayaran.

Pasal 70

(1) Jaminan Pelaksanaan diberikan oleh Penyedia Barang/Pekerjaan

Konstruksi untuk Kontrak bernilai diatas Rp100.000.000,00

(seratus juta rupiah).

(2) Jaminan Pelaksanaan dapat diberikan oleh Penyedia Jasa Lainnya

untuk Kontrak bernilai diatas Rp100.000.000,00 (seratus juta

rupiah).

(3) Jaminan Pelaksanaan diberikan setelah diterbitkannya SPPBJ dan

sebelum penandatanganan Kontrak Pengadaan Barang/

Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya.

www.djpp.depkumham.go.id

depkumham.go.id

- 40 -

(4) Penyedia ...

(4) Besaran nilai Jaminan Pelaksanaan adalah sebagai berikut:

a. untuk nilai penawaran terkoreksi antara 80% (delapan

puluh perseratus) sampai dengan 100% (seratus

perseratus) dari nilai total HPS, Jaminan Pelaksanaan

adalah sebesar 5% (lima perseratus) dari nilai Kontrak;

atau

b. untuk nilai penawaran terkoreksi dibawah 80% (delapan

puluh perseratus) dari nilai total HPS, besarnya Jaminan

Pelaksanaan 5% (lima perseratus) dari nilai total HPS.

(5) Jaminan Pelaksanaan berlaku sejak tanggal Kontrak sampai serah

terima Barang/Jasa Lainnya atau serah terima pertama Pekerjaan

Konstruksi.

(6) Jaminan Pelaksanaan dikembalikan setelah:

a. penyerahan Barang/Jasa Lainnya dan Sertifikat Garansi;

atau

b. penyerahan Jaminan Pemeliharaan sebesar 5% (lima

perseratus) dari nilai Kontrak khusus bagi Penyedia

Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya.

Pasal 71

(1) Jaminan Pemeliharaan wajib diberikan oleh Penyedia Pekerjaan

Konstruks i /Jasa Lainnya setelah pelaksanaan pekerjaan

dinyatakan selesai 100% (seratus perseratus).

(2) Jaminan Pemeliharaan sebesar 5% (lima perseratus) dari nilai

Kont rak harus diber i kan kepada PPK untuk menjamin

pemeliharaan Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang telah

diserahkan.

(3) Jaminan Pemeliharaan dikembalikan setelah 14 (empat belas)

hari kerja setelah masa pemeliharaan selesai.

www.djpp.depkumham.go.id

depkumham.go.id

- 41 -

b. Daftar ...

(4) Penyedia Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dapat memilih

untuk memberikan Jaminan Pemeliharaan atau memberikan

retensi.

(5) Jaminan Pemeliharaan atau retensi sebagaimana dimaksud pada

ayat (4), besarnya 5% (lima perseratus) dari nilai Kontrak

Pengadaan Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya.

Bagian Kesembilan

Sertifikat Garansi

Pasal 72

(1) Dalam Pengadaan Barang modal, Penyedia Barang menyerahkan

Sertifikat Garansi.

(2) Sertifikat Garansi diberikan terhadap kelaikan penggunaan

Barang hingga jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuan

dalam Kontrak.

(3) Sertifikat Garansi diterbitkan oleh Produsen atau pihak yang

ditunjuk secara sah oleh Produsen.

Bagian Kesepuluh

Pelaksanaan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa

Paragraf Pertama

Pengumuman Pemilihan Penyedia Barang/Jasa

Pasal 73

(1) ULP mengumumkan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa secara

luas kepada masyarakat pada saat:

a. rencana kerja dan anggaran K/L/D/I telah disetujui oleh

DPR/DPRD; atau

www.djpp.depkumham.go.id

depkumham.go.id

- 42 -

Paragraf Kedua ...

b. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) /Dokumen

Pelaksanaan Anggaran (DPA) telah disahkan.

(2) Dalam hal ULP akan melakukan Pelelangan/Seleksi setelah

rencana kerja dan anggaran K/L/D/I disetujui DPR/DPRD tetapi

DIPA/DPA belum disahkan, pengumuman dilakukan dengan

mencantumkan kondisi DIPA/DPA belum disahkan.

(3) Pelaksanaan Pelelangan/Seleksi diumumkan secara terbuka

dengan mengumumkan secara luas sekurang-kurangnya

melalui:

a. website K / L / D / I;

b. papan pengumuman resmi untuk masyarakat; dan

c. Portal Pengadaan Nasional melalui LPSE.

(4) Pengumuman atas penetapan Penyedia Barang/Jasa diumumkan

secara terbuka dengan mengumumkan secara luas pada:

a . website K / L / D/ I ; d an

b. papan pengumuman resmi untuk masyarakat.

Pasal 74

(1) Dalam hal pengumuman untuk Pelelangan Terbatas, ULP harus

mencantumkan nama calon Penyedia Barang/Jasa yang

dianggap mampu.

(2) Dalam hal K/L/D/ I menggunak an surat k abar untuk

mengumumkan Pengadaan Barang/Jasa, pemilihannya harus

berdasarkan daf tar surat kabar yang beroplah besar dan

memiliki peredaran luas.

www.djpp.depkumham.go.id

depkumham.go.id

Paragraf Keempat ...

- 87 -

Paragraf Kedua

Penilaian Kualifikasi

Pasal 75

(1) Dalam proses prakualifikasi/pascakualifikasi, ULP/Pejabat

Pengadaan tidak boleh melarang, menghambat dan membatasi

keikutsertaan calon Penyedia Barang/Jasa dari luar Propinsi/

Kabupaten/Kota.

(2) Penyedia Barang/Jasa menandatangani surat pernyataan diatas

meterai yang menyatakan bahwa semua informas i yang

disampaikan dalam formulir isian kualifikasi adalah benar.

(3) K/L/D/I dilarang melakukan prakualifikasi massal yang berlaku

untuk Pengadaan dalam kurun waktu ter tentu dengan

menerbitkan tanda daftar lulus prakualifikasi atau sejenisnya.

Paragraf Ketiga

Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen

Pasal 76

(1) Penyedia Barang/Jasa yang berminat mengikuti pemilihan

Penyedia Barang/Jasa, mendaftar untuk mengikuti Pelelangan/

Seleksi/Pemilihan Langsung kepada ULP.

(2) Penyedia Barang/Jasa yang mengikuti Pengadaan Barang/Jasa

melalui Penunjukan Langsung/Pengadaan Langsung diundang

oleh ULP/Pejabat Pengadaan.

(3) Penyedia Barang/Jasa mengambil Dokumen Pengadaan dari

ULP/Pejabat Pengadaan atau mengunduh dari website yang

digunakan oleh ULP.

www.djpp.depkumham.go.id

depkumham.go.id

c. Jika ...

- 88 -

Paragraf Keempat

Pemberian Penj elasan

Pasal 77

(1) Untuk memperjelas Dokumen Pengadaan Barang/Jasa, ULP/

Pejabat Pengadaan mengadakan pemberian penjelasan.

(2) ULP/Pejabat Pengadaan dapat memberikan penjelasan lanjutan

dengan cara melakukan peninjauan lapangan.

(3) Pemberian penjelasan harus dituangkan dalam Berita Acara

Pemberian Penjelasan yang ditandatangani oleh ULP/Pejabat

Pengadaan dan minimal 1 (satu) wakil dari peserta yang hadir.

(4) ULP memberikan salinan Berita Acara Pemberian Penjelasan dan

Adendum Dokumen Pengadaan kepada seluruh peserta, baik

yang menghadiri atau tidak menghadiri pemberian penjelasan.

(5) Apabila tidak ada peserta yang hadir atau yang bersedia

menandatangani Berita Acara Pemberian Penjelasan, maka Berita

Acara Pemberian Penjelasan cukup ditandatangani oleh anggota

ULP yang hadir.

(6) Perubahan rancangan Kontrak dan/atau spesifikasi teknis

dan/atau gambar dan/atau nilai total HPS, harus mendapat

persetujuan PPK sebelum dituangkan dalam Adendum Dokumen

Pengadaan.

(7) Dalam hal PPK tidak menyetujui usulan perubahan sebagaimana

dimaksud pada ayat (6), maka :

a. ULP menyampaikan keberatan PPK kepada PA/KPA untuk

diputuskan;

b. Jika PA/KPA sependapat dengan PPK, tidak dilakukan

perubahan; atau

www.djpp.depkumham.go.id

depkumham.go.id

Paragraf Ketujuh ...

- 89 -

c. J i k a P A / K PA s e p en d a p a t d en g an UL P , PA / K PA

memutuskan perubahan dan bersi fat f inal , ser ta

memerintahkan ULP untuk membuat dan mengesahkan

Adendum Dokumen Pengadaan.

(8) Ketidakhadiran peserta pada saat pemberian penjelasan tidak

dapat di jadikan dasar untuk menolak/menggugurkan

penawaran.

Paragraf Kelima

Pemasukan Dokumen Penawaran

Pasal 78

(1) Penyedia Barang/Jasa memasukkan Dokumen Penawaran dalam

jangka waktu dan sesuai persyaratan sebagaimana ditetapkan

dalam Dokumen Pemilihan.

(2) Dokumen Penawaran yang disampaikan melampaui batas akhir

pemasukan penawaran tidak dapat diterima oleh ULP/Pejabat

Pengadaan.

(3) Penyedia Barang/Jasa dapat mengubah, menambah dan/atau

mengganti Dokumen Penawaran sebelum batas akhir pemasukan

penawaran.

Paragraf Keenam

Evaluasi Penawaran

Pasal 79

(1) Dalam melakukan evaluasi penawaran, ULP/Pejabat Pengadaan

harus berpedoman pada tata cara/kriteria yang ditetapkan

dalam Dokumen Pengadaan.

(2) Dalam evaluasi penawaran, ULP/Pejabat Pengadaan dan

Penyedia Barang/Jasa dilarang melakukan tindakan postbidding.

www.djpp.depkumham.go.id

depkumham.go.id

Pasal 82 ...

- 90 -

Paragraf Ketujuh

Penetapan dan Pengumuman Pemenang

Pasal 80

(1) ULP/Pejabat Pengadaan menetapkan hasil pemilihan Penyedia

Barang/Jasa.

(2) ULP/Pejabat Pengadaan mengumumkan has i l pemi lihan

Penyedia Barang/Jasa setelah di tetapkan melalui website

K/L/D/I dan papan pengumuman resmi.

Paragraf Kedelapan

Sanggahan

Pasal 81

(1) Peserta pemilihan Penyedia Barang/Jasa yang merasa dirugikan,

baik secara sendiri maupun bersama-sama dengan peserta

lainnya dapat mengajukan sanggahan secara tertulis apabila

menemukan:

a. penyimpangan terhadap ketentuan dan prosedur yang

diatur dalam Peraturan Presiden ini dan yang telah

ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan Barang/Jasa;

b. adanya rekayasa yang mengakibatkan terjadinya

persaingan yang tidak sehat; dan/atau

c. adanya penyalahgunaan wewenang oleh ULP dan/atau

Pejabat yang berwenang lainnya.

(2) Surat sanggahan disampaikan kepada ULP dan ditembuskan

kepada PPK, PA/KPA dan APIP K/L/D/I yang bersangkutan

pal ing lambat 5 ( l ima) hari ker ja setelah pengumuman

pemenang.

(3) ULP wajib memberikan jawaban tertulis atas semua sanggahan

paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah surat sanggahan

diterima.

www.djpp.depkumham.go.id

depkumham.go.id

- 91 -

Pasal 82

(1) Penyedia Barang/Jasa yang tidak puas dengan jawaban

sanggahan dari ULP dapat mengajukan sanggahan banding

kepada Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan

Institusi paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah diterimanya

jawaban sanggahan.

(2) Penyedia Barang/Jasa yang mengajukan sanggahan banding

wajib menyerahkan Jaminan Sanggahan Banding yang berlaku

20 (dua puluh) hari kerja sejak pengajuan Sanggahan Banding.

(3) Jaminan Sanggahan Banding ditetapkan sebesar 20/0 0 (dua

perseribu) dari nilai total HPS atau paling tinggi sebesar

Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

(4) Sanggahan Banding menghentikan proses Pelelangan/Seleksi.

(5) LKPP dapat memberikan saran, pendapat dan rekomendasi untuk

penyelesaian sanggahan banding atas permintaan Menteri/

Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan Institusi.

(6) Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan Institusi

memberikan jawaban atas semua sanggahan banding kepada

penyanggah banding paling lambat 15 (lima belas) hari kerja

setelah surat sanggahan banding diterima.

(7) Dal am h al s a n g g ah an b an di n g di ny a t a k an be n ar,

Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan Institusi

memerintahkan ULP/Pejabat Pengadaan melakukan evaluasi

ulang atau Pengadaan Barang/Jasa ulang.

(8) Dalam hal sanggahan banding dinyatakan salah, Menteri/

Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan Institusi

memerintahkan agar ULP melanjutkan proses Pengadaan

Barang/Jasa ulang.

(9) Dalam hal sanggahan banding dinyatakan benar, Jaminan

Sanggahan Banding dikembalikan kepada penyanggah.

(10) Dalam hal sanggahan banding dinyatakan salah, Jaminan

Sanggahan Banding disita dan disetorkan ke kas Negara/Daerah.

Paragraf Kesembilan ...

www.djpp.depkumham.go.id

depkumham.go.id

c. tidak ...

- 92 -

Paragraf Kesembilan

Pemilihan Gagal

Pasal 83

(1) ULP menyatakan Pelelangan/Pemilihan Langsung gagal apabila :

a. jumlah peserta yang lulus kual i f ikasi pada proses

prakualifikasi kurang dari 3 (tiga) peserta;

b. jumlah peserta yang memasukan Dokumen Penawaran

untuk Pengadaan Barang/Pekerj aan Konstruksi/Jasa

Lainnya kurang dari 3 (tiga) peserta;

c. sanggahan dari peserta terhadap hasil prakualifikasi

ternyata benar;

d. tidak ada penawaran yang lulus evaluasi penawaran;

e. dalam evaluasi penawaran ditemukan bukti/indikasi

terjadi persaingan tidak sehat;

f . harga penawaran terendah terkoreksi untuk Kontrak

Harga Satuan dan Kontrak gabungan Lump Sum dan

Harga Satuan lebih tinggi dari HPS;

g. seluruh harga penawaran yang masuk untuk Kontrak

LumpSum diatas HPS;

h. sanggahan hasil Pelelangan dari peserta ternyata benar;

atau

i . calon pemenang dan calon pemenang cadangan 1 dan 2,

setelah dilakukan evaluasi dengan sengaja tidak hadir

dalam klarifikasi dan/atau pembuktian kualifikasi.

(2) ULP menyatakan Seleksi gagal apabila:

a. peserta yang lulus kualifikasi pada proses prakualifikasi

kurang dari 5 (lima) untuk Seleksi Umum atau kurang

dari 3 (tiga) untuk Seleksi Sederhana;

b. sanggahan dari peserta terhadap hasil prakualifikasi

dinyatakan benar;

www.djpp.depkumham.go.id

depkumham.go.id

- 49 -

f. pelaksanaan ...

c. tidak ada penawaran yang memenuhi persyaratan dalam

evaluasi penawaran;

d. dalam evaluasi penawaran ditemukan bukti/indikasi

terjadi persaingan tidak sehat;

e. calon pemenang dan calon pemenang cadangan 1 dan 2

tidak hadir dalam klarifikasi dan negosiasi dengan alasan

yang tidak dapat diterima;

f. tidak ada peserta yang menyetujui/menyepakati hasil

negosiasi teknis dan harga;

g. sanggahan hasil Seleksi dari peserta ternyata benar;

h. penawaran biaya terendah terkoreksi untuk Kontrak

Harga Satuan dan Kontrak gabungan Lump Sum dan

Harga Satuan lebih tinggi dari Pagu Anggaran; atau

i. seluruh penawaran biaya yang masuk untuk Kontrak

Lump Sum diatas Pagu Anggaran.

(3) PA/KPA menyatakan Pelelangan/Seleksi/Pemilihan Langsung

gagal apabila:

a. PA/KPA sependapat dengan PPK yang tidak bersedia

menandatangani SPPBJ karena proses Pelelangan/Seleksi/

Pemilihan Langsung tidak sesuai dengan Peraturan

Presiden ini;

b. pengaduan masyarakat adanya dugaan KKN yang

melibatkan ULP dan/atau PPK ternyata benar;

c. dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat

dalam pelaksanaan Pelelangan/Seleksi/Pemilihan

Langsung dinyatakan benar oleh pihak berwenang;

d. sanggahan dari Penyedia Barang/Jasa atas kesalahan

prosedur yang tercantum dalam Dokumen Pengadaan

Penyedia Barang/Jasa ternyata benar;

e. Dokumen Pengadaan tidak sesuai dengan Peraturan

Presiden ini;

www.djpp.depkumham.go.id

depkumham.go.id

- 50 -

(3) Dalam ...

f. pelaksanaan Pelelangan/Seleksi/Pemilihan Langsung tidak

sesuai atau menyimpang dari Dokumen Pengadaan;

g. calon pemenang dan calon pemenang cadangan 1 dan 2

mengundurkan diri; atau

h. pelaksanaan Pelelangan/Seleksi/Pemilihan Langsung

melanggar Peraturan Presiden ini.

(4) PA/KPA/PPK/ULP di larang memberikan ganti rugi kepada

peser ta Pel elangan/ Seleks i /Pemi l ihan Langsung bi la

penawarannya di tolak atau Pelelangan/Seleksi/Pemil ihan

Langsung dinyatakan gagal.

(5) Menteri/Pimpinan Lembaga/Pimpinan Institusi menyatakan

Pelelangan/Seleksi/Pemilihan Langsung gagal apabila:

a. sanggahan banding dari peserta ternyata benar; atau

b. pengaduan masyarakat adanya dugaan KKN yang

melibatkan KPA ternyata benar.

(6) Kepala Daerah menyatakan Pelelangan/Seleks i /Pemi lihan

Langsung gagal apabila:

a. sanggahan banding dari peserta ternyata benar; atau

b. pengaduan masyarakat adanya dugaan KKN yang

melibatkan PA dan/atau KPA ternyata benar.

Pasal 84

(1) Dalam hal Pelelangan/Seleksi/Pemilihan Langsung dinyatakan

gagal, maka ULP segera melakukan:

a . evaluas i ulang;

b. penyampaian ulang Dokumen Penawaran;

c . Pelelangan/Seleksi/Pemilihan Langsung ulang; atau

d. penghent ian proses Pelelangan/Seleksi/Pemilihan

Langsung.

(2) Dalam hal Pelelangan/ Seleks i ul ang jumlah Peny edia

Barang/Jasa yang lulus prakualifikasi hanya 2 (dua) peserta,

proses Pelelangan/Seleksi dilanjutkan.

www.djpp.depkumham.go.id

depkumham.go.id

- 51 -

(4) Dalam ...

(3) Dalam hal Pelelangan/Seleksi/Pemilihan Langsung ulang jumlah

Penyedia Barang/Jasa yang memasukkan penawaran hanya 2

(dua) peserta, proses Pelelangan/Seleksi/Pemilihan Langsung

dilanjutkan.

(4) Dalam hal Pelelangan/Seleksi ulang jumlah Penyedia Barang/

Jasa yang lulus prakualifikasi hanya 1 (satu) peserta, Pelelangan/

Seleksi ulang dilakukan seperti proses Penunjukan Langsung.

(5) Dalam hal Pelelangan/Seleksi/Pemilihan Langsung ulang jumlah

Penyedia Barang/Jasa yang memasukkan penawaran hanya 1

(satu) peserta, Pelelangan/Seleksi/Pemilihan Langsung ulang

dilakukan seperti halnya proses Penunjukan Langsung.

Paragraf Kesepuluh

Penunjukan Penyedia Barang/Jasa

Pasal 85

(1) PPK menerbitkan SPPBJ dengan ketentuan:

a. tidak ada sanggahan dar i peserta;

b. sanggahan dan/atau sanggahan banding terbukti tidak

benar; atau

c. masa sanggah dan/atau masa sanggah banding berakhir.

(2) Dalam hal Penyedia Barang/Jasa yang telah menerima SPPBJ

mengundurkan diri dan masa penawarannya masih berlaku,

pengunduran diri tersebut hanya dapat dilakukan berdasarkan

alasan yang dapat diterima secara obyektif oleh PPK.

(3) Pengunduran di r i sebagaimana dimaksud pada ayat (2),

dilakukan dengan ketentuan bahwa Jaminan Penawaran peserta

lelang yang bersangkutan dicairkan dan disetorkan pada Kas

Negara/Daerah.

www.djpp.depkumham.go.id

depkumham.go.id

- 52 -

(5) Pihak ...

(4) Dalam hal Penyedia Barang/Jasa yang di tunjuk sebagai

pelaksana pekerjaan mengundurkan diri dengan alasan yang

tidak dapat diterima dan masa penawarannya masih berlaku,

maka:

a. Jaminan Penawaran yang bersangkutan dicairkan dan

disetorkan pada Kas Negara/Daerah; dan

b. Penyedia Barang/Jasa dikenakan sanksi berupa larangan

untuk mengikuti kegiatan Pengadaan Barang/Jasa di

instansi pemerintah selama 2 (dua) tahun.

(5) Dalam hal tidak terdapat sanggahan, SPPBJ harus diterbitkan

pal ing lambat 6 (enam) hari kerja setelah pengumuman

penetapan pemenang dan segera disampaikan kepada pemenang

yang bersangkutan.

(6) Dalam hal terdapat sanggahan dan/atau sanggahan banding,

SPPBJ harus diterbitkan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah

semua sanggahan dan/atau sanggahan banding dijawab, serta

segera disampaikan kepada pemenang.

Paragraf Kesebelas

Penandatanganan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa

Pasal 86

(1) PPK menyempurnakan rancangan Kontrak Pengadaan Barang/

Jasa untuk ditandatangani.

(2) Penandatanganan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa dilakukan

setelah DIPA/DPA disahkan.

(3) Para pihak menandatangani Kontrak setelah Penyedia Barang/

Jasa menyerahkan Jaminan Pelaksanaan paling lambat 14 (empat

belas) hari kerja terhitung sejak diterbitkannya SPPBJ.

(4) Penandatanganan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang

kompleks dan/atau bernilai diatas Rp100.000.000.000,00

(seratus miliar rupiah) dilakukan setelah memperoleh pendapat

ahli hukum Kontrak.

www.djpp.depkumham.go.id

depkumham.go.id

- 53 -

(2) Pekerjaan ...

(5) Pihak yang berwenang menandatangani Kontrak Pengadaan

Barang/Jasa atas nama Penyedia Barang/Jasa adalah Direksi

yang disebutkan namanya dalam Akta Pendirian/Anggaran

Dasar Penyedia Barang/Jasa, yang telah didaftarkan sesuai

dengan peraturan perundang-undangan.

(6) Pihak lain yang bukan Di reksi atau yang namanya tidak

disebutkan dalam Akta Pendirian/Anggaran Dasar sebagaimana

dimaksud pada ayat (5), dapat menandatangani Kontrak

Pengadaan Barang/ Jasa, sepanjang mendapat kuasa/

pendelegasian wewenang yang sah dari Direksi atau pihak yang

sah berdasarkan Akta Pendi r ian/Anggaran Dasar untuk

menandatangani Kontrak Pengadaan Barang/Jasa.

Bagian Kesebelas

Pelaksanaan Kontrak

Paragraf Pertama

Perubahan Kontrak

Pasal 87

(1) Dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat

pelaksanaan, dengan gambar dan/atau spesifikasi teknis yang

ditentukan dalam Dokumen Kontrak, PPK bersama Penyedia

Barang/Jasa dapat melakukan perubahan Kontrak yang meliputi:

a. menambah atau mengurangi volume pekerjaan yang

tercantum dalam Kontrak;

b. menambah dan/atau mengurangi jenis pekerjaan;

c. mengubah spesifikasi teknis pekerjaan sesuai dengan

kebutuhan lapangan; atau

d. mengubah jadwal pelaksanaan.

www.djpp.depkumham.go.id

depkumham.go.id

- 54 -

b. untuk ...

(2) Pekerjaan tambah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilaksanakan dengan ketentuan:

a. tidak melebihi 10% (sepuluh perseratus) dari harga yang

tercantum dalam perjanjian/Kontrak awal; dan

b. ter sedianya anggaran.

(3) Penyedia Barang/Jasa dilarang mengal ihkan pelaksanaan

pekerjaan utama berdasarkan Kontrak, dengan melakukan

subkontrak kepada pihak lain, kecuali sebagian pekerjaan utama

kepada penyedia Barang/Jasa spesialis.

(4) Pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat

(3), Penyedia Barang/Jasa dikenakan sanksi berupa denda yang

bentuk dan besarnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana

diatur dalam Dokumen Kontrak.

(5) Perubahan kontrak yang disebabkan masalah administrasi, dapat

dilakukan sepanjang disepakati kedua belah pihak.

Paragraf Kedua

Uang Muka dan Pembayaran Prestasi Kerja

Pasal 88

(1) Uang Muka dapat diberikan kepada Penyedia Barang/Jasa untuk:

a. mobi li sas i alat dan tenaga kerja;

b. pembayaran uang tanda jadi kepada pemasok barang/

material; dan/atau

c. persiapan teknis lain yang diperlukan bagi pelaksanaan

Pengadaan Barang/Jasa.

(2) Uang Muka dapat diberikan kepada Penyedia Barang/Jasa

dengan ketentuan sebagai berikut:

a. untuk Usaha Keci l pal ing t inggi 30% ( t iga puluh

perseratus) dari nilai Kontrak Pengadaan Barang/Jasa;

atau

www.djpp.depkumham.go.id

depkumham.go.id

- 55 -

Paragraf Ketiga ...

b. untuk usaha non keci l pal ing tinggi 20% (dua puluh

perseratus) dari nilai Kontrak Pengadaan Barang/Jasa.

(3) Besarnya Uang Muka untuk Kontrak Tahun Jamak adalah nilai

yang paling kecil diantara 2 (dua) pilihan, yaitu:

a. 20% (dua puluh perseratus) dari Kontrak tahun pertama;

atau

b. 15% (lima belas perseratus) dari nilai Kontrak.

(4) Nilai Jaminan Uang Muka secara bertahap dapat dikurangi

secara propor s ional sesuai dengan pencapaian prestasi

pekerjaan.

Pasal 89

(1) Pembayaran prestasi pekerj aan dapat diberikan dalam bentuk:

a. pembayaran bulanan;

b. pembayaran berdasarkan tahapan penyelesaian pekerjaan

(termin); atau

c. pembayaran secara sekaligus setelah penyelesaian

pekerjaan.

(2) Pembayaran prestas i ker ja diber i kan kepada Penyedia

Barang/Jasa setelah dikurangi angsuran pengembalian Uang

Muka dan denda apabila ada, serta pajak.

(3) Permintaan pembayaran kepada PPK untuk Kontrak yang

menggunakan subKontrak, harus dilengkapi bukti pembayaran

kepada seluruh subkontraktor sesuai dengan perkembangan

(progress) pekerjaannya.

(4) Pembayaran bulanan/termin untuk Pekerjaan Konstruksi,

dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang.

(5) PPK dapat menahan sebagian pembayaran prestasi pekerjaan

sebagai uang retensi untuk Jaminan Pemeliharaan Pekerjaan

Konstruksi.

www.djpp.depkumham.go.id

depkumham.go.id

Paragraf Kelima ...

- 100 -

Paragraf Ketiga

Pelaksanaan Kontrak untuk

Pengadaan Barang/Jasa dalam Keadaan Tertentu

Pasal 90

Dalam keadaan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dan

Pasal 44, Penunjukan Langsung untuk pekerjaan penanggulangan

bencana alam dilaksanakan sebagai berikut:

a. PPK menerbitkan SPMK setelah mendapat persetujuan dari

PA/KPA dan salinan pernyataan bencana alam dari pihak/

instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundangundangan;

b. opname pekerjaan di lapangan dilakukan bersama antara PPK

dan Penyedia Barang/Jasa, sementara proses dan administrasi

pengadaan dapat dilakukan secara simultan;

c. penanganan darurat yang dananya berasal dar i dana

penanggulangan bencana alam adalah:

1) penanganan darurat yang harus segera dilaksanakan dan

diselesaikan dalam waktu yang paling singkat untuk

keamanan dan keselamatan masyarakat dan/atau untuk

menghindari kerugian negara atau masyarakat yang lebih

besar;

2) konstruksi darurat yang harus segera dilaksanakan dan

diselesaikan dalam waktu yang paling singkat, untuk

keamanan dan keselamatan masyarakat dan/atau

menghindari kerugian negara/masyarakat yang lebih

besar;

3) bagi kejadian bencana alam yang masuk dalam cakupan

wilayah suatu Kontrak, pekerjaan penanganan darurat

dapat dimasukan kedalam Contract Change Order (CCO)

dan dapat melebihi 10% (sepuluh perseratus) dari nilai

awal Kontrak.

www.djpp.depkumham.go.id

depkumham.go.id

Paragraf Kelima ...

- 101 -

Paragraf Keempat

Keadaan Kahar

Pasal 91

(1) Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi di luar

kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya,

sehingga kewajiban yang ditentukan dalam Kontrak menjadi

tidak dapat dipenuhi.

(2) Yang dapat digolongkan sebagai Keadaan Kahar dalam Kontrak

Pengadaan Barang/Jasa meliputi:

a . benc ana al am;

b . bencana non alam;

c . bencana sosial;

d . p emo g ok an;

e . kebakaran; dan/atau

f . gangguan industri lainnya sebagaimana dinyatakan

melalui keputusan bersama Menteri Keuangan dan

menteri teknis terkait.

(3) Dalam hal terjadi Keadaan Kahar, Penyedia Barang/Jasa

memberitahukan tentang terjadinya Keadaan Kahar kepada PPK

secara tertulis dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari

kalender sejak terjadinya Keadaan Kahar, dengan menyertakan

salinan pernyataan Keadaan Kahar yang dikeluarkan oleh

pihak/instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan

perundang-undangan.

(4) Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal merugikan yang

disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian para pihak.

(5) Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan oleh

terjadinya Keadaan Kahar tidak dikenakan sanksi.

(6) Setelah terjadinya Keadaan Kahar, para pihak dapat melakukan

kesepakatan, yang dituangkan dalam perubahan Kontrak.

www.djpp.depkumham.go.id

depkumham.go.id

- 58 -

c. penyesuaian ...

Paragraf Kelima

Penyesuaian Harga

Pasal 92

(1) Penyesuaian Harga dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. penyesuaian harga diberlakukan terhadap Kontrak Tahun

Jamak berbentuk Kontrak Harga Satuan berdasarkan

ketentuan dan persyaratan yang telah tercantum dalam

Dokumen Pengadaan dan/atau perubahan Dokumen

Pengadaan;

b. tata cara perhi tungan penyesuaian harga harus

dicantumkan dengan jelas dalam Dokumen Pengadaan;

c. penyesuaian harga tidak diberlakukan terhadap Kontrak

Tahun Tunggal dan Kontrak Lump Sum serta pekerjaan

dengan Harga Satuan timpang.

(2) Persyaratan penggunaan rumusan penyesuaian harga adalah

sebagai berikut:

a. penyesuaian harga diberlakukan pada Kontrak Tahun

Jamak yang masa pelaksanaannya lebih dari 12 (dua

belas) bulan dan diberlakukan mulai bulan ke- 13 (tiga

belas) sejak pelaksanaan pekerjaan;

b. penyesuaian Harga Satuan berlaku bagi seluruh kegiatan/

mata pembayaran, kecuali komponen keuntungan dan

Biaya Operas ional sebagaimana tercantum dalam

penawaran;

www.djpp.depkumham.go.id

depkumham.go.id

- 59 -

Dalam ...

c. penyesuaian Harga Satuan diberlakukan sesuai dengan

jadwal pelaksanaan yang tercantum dalam Kontrak awal/

adendum Kontrak;

d. penyesuaian Harga Satuan bagi komponen pekerjaan yang

berasal dar i luar neger i , menggunakan indeks

penyesuaian harga dari negara asal barang tersebut;

e. jenis pekerjaan baru dengan Harga Satuan baru sebagai

akibat adanya adendum Kontrak dapat diber ikan

penyesuaian harga mulai bulan ke-13 (tiga belas) sejak

adendum Kontrak tersebut ditandatangani; dan

f. Kontrak yang terlambat pelaksanaannya disebabkan oleh

k es al ahan Peny edi a Bar ang/ J as a di ber l akuk an

penyesuaian harga berdasarkan indeks harga terendah

antara jadwal awal dengan jadwal realisasi pekerjaan.

(3) Penyesuaian Harga Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

huruf a, ditetapkan dengan rumus sebagai berikut:

Hn = Ho (a+b.Bn/Bo +c.Cn/Co+d.Dn/Do+....... )

Hn = Harga Satuan Barang/Jasa pada saat pekerjaan

dilaksanakan;

Ho = Harga Satuan Barang/Jasa pada saat harga

penawaran;

a = Koefisien tetap yang terdiri atas keuntungan dan

overhead;

www.djpp.depkumham.go.id

depkumham.go.id

- 60 -

Paragraf Keenam ...

Dalam hal penawaran tidak mencantumkan

besaran komponen keuntungan dan overhead

maka a = 0,15.

b, c, d = Koefisien komponen Kontrak seperti tenaga kerja,

bahan, alat kerja, dsb;

Penjumlahan a+b+c+d+......dst adalah 1,00.

Bn, Cn, Dn = Indeks harga komponen pada saat pekerjaan

dilaksanakan;

Bo, Co, Do = Indeks harga komponen pada bulan ke- 12

setelah penandatanganan Kontrak.

(4) Penetapan koefisien Kontrak pekerjaan dilakukan oleh menteri

teknis yang terkait.

(5) Indeks harga yang digunakan bersumber dari penerbitan BPS.

(6) Dalam hal indeks harga tidak dimuat dalam penerbitan BPS,

digunakan indeks harga yang dikeluarkan oleh instansi teknis.

(7) Rumusan penyesuaian nilai Kontrak ditetapkan sebagai berikut:

Pn = (Hn1 x V1) + (Hn2 xV2) + (Hn3 x V3) +......... dst

Pn = Nilai Kontrak setelah dilakukan penyesuaian

Harga Satuan Barang/Jasa;

Hn = Harga Satuan baru setiap jenis komponen

pekerjaan setelah dilakukan penyesuaian

harga menggunakan rumusan penyesuaian

Harga Satuan;

V = Volume setiap jenis komponen pekerjaan yang

dilaksanakan.

www.djpp.depkumham.go.id

depkumham.go.id

- 61 -

Paragraf Ketujuh ...

Paragraf Keenam

Pemutusan Kontrak

Pasal 93

(1) PPK dapat memutuskan Kontrak secara sepihak apabila:

a. denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan akibat

kesalahan Penyedia Barang/Jasa sudah melampaui 5%

(lima perseratus) dari nilai Kontrak;

b. Penyedia Barang/Jasa lalai/cidera janji dalam

melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki

kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;

c. Penyedia Barang/ Jasa terbukt i melakukan KKN,

kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan

yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; dan/atau

d. pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN

dan/atau pelanggararan persaingan sehat dalam

pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dinyatakan benar

oleh instansi yang berwenang.

(2) Dalam hal pemutusan Kontrak dilakukan karena kesalahan

Penyedia Barang/Jasa:

a. Jaminan Pelaksanaan dicairkan;

b. sisa Uang Muka harus dilunasi oleh Penyedia Barang/Jasa

atau Jaminan Uang Muka dicairkan;

c. Penyedia Barang/Jasa membayar denda; dan/atau

d. Penyedia Barang/Jasa dimasukkan dalam Daftar Hitam.

www.djpp.depkumham.go.id

depkumham.go.id

(4) Panitia/ ...

- 106 -

Paragraf Ketujuh

Penyelesaian Perselisihan

Pasal 94

(1) Dalam hal terjadi perselisihan antara para pihak dalam

Penyediaan Barang/Jasa Pemerintah, para pihak terlebih dahulu

menyelesaikan perselisihan tersebut melalui musyawarah untuk

mufakat.

(2) Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) tidak tercapai, penyelesaian perselisihan tersebut

dapat dilakukan melalui arbitrase, alternatif penyelesaian

sengketa atau pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Paragraf Kedelapan

Serah Terima Pekerjaan

Pasal 95

(1) Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) sesuai

dengan ketentuan yang tertuang dalam Kontrak, Penyedia

Barang/Jasa mengajukan permintaan secara tertulis kepada

PA/KPA melalui PPK untuk penyerahan pekerjaan.

(2) PA/KPA menunjuk Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan

untuk melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah

diselesaikan.

(3) Apabi la terdapat kekurangan dalam has i l peker jaaan

sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Panitia/Pejabat Penerima

Has i l Peker jaan melalui PPK memer intahkan Penyedia

Barang/Jasa untuk memperbaiki dan/atau melengkapi

kekurangan pekerjaan sebagaimana yang disyaratkan dalam

Kontrak.

www.djpp.depkumham.go.id

depkumham.go.id

- 63 -

BAB VII ...

(4) Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan menerima penyerahan

pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai

dengan ketentuan Kontrak.

(5) Khusus Pekerjaan Konstruksi/Jasa lainnya:

a. Penyedia Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya melakukan

pemeliharaan atas hasil pekerjaan selama masa yang

ditetapkan dalam Kontrak, sehingga kondisinya tetap

seperti pada saat penyerahan pekerjaan;

b. masa pemeliharaan paling singkat untuk pekerjaan

permanen selama 6 (enam) bulan, sedangkan untuk

pekerjaan semi permanen selama 3 (tiga) bulan; dan

c. masa pemeliharaan dapat melampaui Tahun Anggaran.

(6) Setelah masa pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5)

berakhir, PPK mengembalikan Jaminan Pemeliharaan/uang

retensi kepada Penyedia Barang/Jasa.

(7) Khusus Pengadaan Barang, masa garansi diberlakukan sesuai

kesepakatan para pihak dalam Kontrak.

(8) Penyedia Barang/Jasa menandatangani Beri ta Acara Serah

Terima Akhir Pekerjaan pada saat proses serah terima akhir

( Final Hand Over).

(9) Penyedia Barang/Jasa yang tidak menandatangani Berita Acara

Serah Terima Akhir Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat

(8) dimasukkan dalam Daftar Hitam.

www.djpp.depkumham.go.id

depkumham.go.id

- 64 -

(4) Pendayagunaan ...

BAB VII

PENGGUNAAN BARANG/JASA PRODUKSI DALAM NEGERI

Bagian Kesatu

Peningkatan Penggunaan Barang/Jasa Produksi Dalam Negeri

Pasal 96

(1) Dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa, K/L/D/I wajib:

a. memaksimalkan Penggunaan Barang/Jasa hasil produksi

dal am ne g er i , termasuk r anc an g b angun d an

perekayasaan nasional dalam Pengadaan Barang/Jasa;

b. memaksimalkan penggunaan Penyedia Barang/Jasa

nasional; dan

c. memaksimalkan penyediaan paket-paket pekerjaan untuk

Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi kecil.

(2) Kewaj iban K/L/D/ I sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan pada setiap tahapan Pengadaan Barang/Jasa, mulai

dari persiapan sampai dengan berakhirnya Perjanjian/Kontrak.

(3) Perj anjian/Kontrak wajib mencantumkan persyaratan

penggunaan:

a. Standar Nasional Indonesia (SNI) atau standar lain yang

berlaku dan/atau standar internasional yang setara dan

ditetapkan oleh instansi terkait yang berwenang;

b. produksi dalam negeri sesuai dengan kemampuan industri

nasional; dan

c. tenaga ahli dan/atau Penyedia Barang/Jasa dalam negeri.

www.djpp.depkumham.go.id

depkumham.go.id

- 65 -

(7) Pengadaan ...

(4) Pendayagunaan produksi dalam negeri pada proses Pengadaan

Barang/Jasa dilakukan sebagai berikut:

a. ketentuan dan syarat penggunaan hasil produksi dalam

negeri dimuat dalam Dokumen Pengadaan dan dijelaskan

kepada semua peserta;

b. dalam proses evaluasi Pengadaan Barang/Jasa harus

diteliti sebaik-baiknya agar benar-benar merupakan hasil

produksi dalam negeri dan bukan Barang/Jasa impor yang

dijual di dalam negeri;

c. dalam hal sebagian bahan untuk menghas i lkan

Barang/Jasa produksi dalam negeri berasal dari impor,

dipilih Barang/Jasa yang memiliki komponen dalam

negeri paling besar; dan

d. dalam mempersiapkan Pengadaan Barang/Jasa, sedapat

mungkin digunakan standar nasional dan memperhatikan

kemampuan atau potensi nasional.

(5) Dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa diupayakan agar

Penyedia Barang/Jasa dalam negeri bertindak sebagai Penyedia

Barang/Jasa utama, sedangkan Penyedia Barang/Jasa asing dapat

berperan sebagai sub -Penyedia Barang/Jasa sesuai dengan

kebutuhan.

(6) Penggunaan tenaga ahli asing yang keahliannya belum dapat

diperoleh di Indonesia, harus disusun berdasarkan keperluan

yang nyata dan diusahakan secara terencana untuk semaksimal

mungkin terjadinya pengalihan keahlian pada tenaga kerja

Indonesia.

www.djpp.depkumham.go.id

depkumham.go.id

- 66 -

(7) Pengadaan Barang yang terdiri atas bagian atau komponen

dalam negeri dan bagian atau komponen yang masih harus

diimpor, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. pemilahan atau pembagian komponen harus benar-benar

mencerminkan bagian atau komponen yang telah dapat

diproduksi di dalam negeri dan bagian atau komponen

yang masih harus diimpor; dan

b. peserta Pengadaan diwajibkan membuat daftar Barang

yang diimpor yang dilengkapi dengan spesifikasi teknis,

jumlah dan harga yang dilampirkan pada Dokumen

Penawaran.

(8) Pengadaan Pekerjaan Terintegrasi yang terdiri atas bagian atau

komponen dalam negeri dan bagian atau komponen yang masih

harus diimpor, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. pemilahan atau pembagian komponen harus benar-benar

mencerminkan bagian atau komponen yang telah dapat

diproduksi di dalam negeri dan bagian atau komponen

yang masih harus diimpor;

b. pekerjaan pemasangan, pabrikasi, pengujian dan lainnya

sedapat mungkin dilakukan di dalam negeri; dan

c. peserta Pengadaan diwajibkan membuat daftar Barang

yang diimpor yang dilengkapi dengan spesifikasi teknis,

jumlah dan harga yang dilampirkan pada Dokumen

Penawaran.

(9) Pengadaan barang impor dimungkinkan dalam hal:

a. Barang tersebut belum dapat diproduksi di dalam negeri;

b. spesifikasi ...

www.djpp.depkumham.go.id

depkumham.go.id

- 67 -

(5) TKDN ...

b. spesifikasi teknis Barang yang diproduksi di dalam negeri

belum memenuhi persyaratan; dan/atau

c. volume produksi dalam negeri tidak mampu memenuhi

kebutuhan.

(10) Penyedia Barang/Jasa yang melaksanakan Pengadaan Barang/

Jasa yang diimpor langsung, semaksimal mungkin menggunakan

jasa pelayanan yang ada di dalam negeri.

Pasal 97

(1) Penggunaan produk dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 96 ayat (1) huruf a, dilakukan sesuai besaran komponen

dalam negeri pada setiap Barang/Jasa yang ditunjukkan dengan

nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).

(2) Produk Dalam Negeri wajib digunakan jika terdapat Penyedia

Barang/Jasa yang menawarkan Barang/Jasa dengan nilai TKDN

ditambah nilai Bobot Manfaat Perusahaan (BMP) paling sedikit

40% (empat puluh perseratus).

(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya

diberlakukan dalam Pengadaan Barang/Jasa diikuti oleh paling

sedikit 3 (tiga) peserta Pengadaan Barang/Jasa produk dalam

negeri.

(4) Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud

pada ayat (3), hanya dapat diikuti oleh Barang/Jasa produksi

dalam negeri sepanjang Barang/Jasa tersebut sesuai dengan

spesifikasi teknis yang dipersyaratkan, harga yang wajar dan

kemampuan penyerahan hasil Pekerjaan dari sisi waktu maupun

jumlah.

www.djpp.depkumham.go.id

depkumham.go.id

- 68 -

(5) Preferensi ...

(5) TKDN mengacu pada Daftar Inventarisasi Barang/Jasa Produksi

Dalam Neger i yang di terbi tkan oleh Kementer ian yang

membidangi urusan perindustrian.

(6) Ketentuan dan tata cara penghitungan TKDN merujuk pada

ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri yang membidangi

urusan perindustrian dengan tetap berpedoman pada tata nilai

Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana diatur dalam Peraturan

Presiden ini.

Bagian Kedua

Preferensi Harga

Pasal 98

(1) Preferensi Harga untuk Barang/Jasa dalam negeri diberlakukan

pada Pengadaan Barang/Jasa yang dibiayai pinjaman luar negeri

melalui Pelelangan Internasional.

(2) Preferensi Harga untuk Barang/Jasa dalam negeri diberlakukan

pada Pengadaan Barang/Jasa yang dibiayai rupiah murni tetapi

hanya berlaku untuk Pengadaan Barang/Jasa bernilai diatas

Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

(3) Preferensi Harga hanya diberikan kepada Barang/Jasa dalam

negeri dengan TKDN lebih besar atau sama dengan 25% (dua

puluh lima perseratus).

(4) Barang produksi dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat

(3), tercantum dalam Daftar Barang Produksi Dalam Negeri yang

di k eluar k an ol eh Menter i y ang membi dangi urus an

perindustrian.

www.djpp.depkumham.go.id

depkumham.go.id

- 69 -

(8) Dalam ...

(5) Preferensi harga untuk Barang produksi dalam negeri paling

tinggi 15% (lima belas perseratus).

(6) Preferensi harga untuk Pekerjaan Konstruksi yang dikerjakan

oleh Kontraktor nas ional adalah 7,5% (tujuh koma l ima

perseratus) diatas harga penawaran terendah dari Kontraktor

asing.

(7) Harga Evaluasi Akhir (HEA) dihitung dengan ketentuan sebagai

berikut:

a. preferensi terhadap komponen dalam negeri Barang/Jasa

adalah t ingkat komponen dalam neger i dikal ikan

preferensi harga;

b. preferensi harga diperhitungkan dalam evaluasi harga

penawar an y ang tel ah memenuhi per s y ar atan

administrasi dan teknis, termasuk koreksi aritmatik;

c. perhitungan Harga Evaluasi Akhir (HEA) adalah sebagai

berikut:

HEA = Harga Evaluasi Akhir.

KP = Koef i s ien Preferens i (Tingkat Komponen Dalam

Negeri (TKDN) dikali Preferensi tertinggi Barang/

Jasa).

HP = Har g a P en awar an (Har ga P en awar a n y ang

memenuhi persyaratan lelang dan telah dievaluasi).

www.djpp.depkumham.go.id

depkumham.go.id

- 70 -

BAB VIII ...

(8) Dalam hal terdapat 2 (dua) atau lebih penawaran dengan HEA

yang sama, penawar dengan TKDN terbesar adalah sebagai

pemenang.

(9) Pemberian Preferensi Harga sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), tidak mengubah Harga Penawaran dan hanya digunakan

oleh ULP untuk keperluan perhitungan HEA guna menetapkan

peringkat pemenang Pelelangan/Seleksi.

Bagian Ketiga

Pengawasan Penggunaan Produksi Dalam Negeri

Pasal 99

(1) APIP melakukan pemeriksaan terhadap pemenuhan penggunaan

produksi dalam negeri dalam Pengadaan Barang/Jasa untuk

keperluan instansinya masing-masing.

(2) APIP segera melakukan langkah serta tindakan yang bersifat

kuratif/perbaikan, dalam hal terjadi ketidaksesuaian dalam

penggunaan produksi dalam negeri , termasuk audi t teknis

(technical audit) berdasarkan Dokumen Pengadaan dan Kontrak

Pengadaan Barang/Jasa yang bersangkutan.

(3) Dalam hal hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), menyatakan adanya ketidaksesuaian dalam penggunaan

Barang/Jasa produksi dalam negeri, Penyedia Barang/Jasa

dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Presiden ini.

(4) PPK yang menyimpang dari ketentuan ini dikenakan sanksi

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

www.djpp.depkumham.go.id

depkumham.go.id

BAB IX ...

- 115 -

BAB VIII

PERAN SERTA USAHA KECIL

Pasal 100

(1) Dalam Pengadaan Barang/Jasa, PA/KPA wajib memperluas

peluang Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi kecil.

(2) Dalam proses perencanaan dan penganggaran kegiatan, PA/KPA

mengarahkan dan menetapkan besaran Pengadaan Barang/Jasa

untuk Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi kecil.

(3) Nilai paket pekerjaan Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/

Jasa Lainnya sampai dengan Rp2.500.000.000,00 (dua miliar

lima ratus juta rupiah), diperuntukan bagi Usaha Mikro dan

Usaha Kecil serta koperasi kecil, kecuali untuk paket pekerjaan

yang menuntut kompetensi teknis yang tidak dapat dipenuhi oleh

Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi kecil.

(4) Perluasan peluang Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi

kecil melalui Pengadaan Barang/Jasa ditetapkan sebagai berikut:

a. setiap awal Tahun Anggaran, PA/KPA membuat rencana

Pengadaan Barang/Jasa dengan sebanyak mungkin

menyediakan paket-paket pekerjaan bagi Usaha Mikro

dan Usaha Kecil serta koperasi kecil; dan

b. PA/KPA menyampaikan paket pekerjaan kepada instansi

yang membidangi Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta

koperasi kecil disetiap provinsi/kabupaten/kota.

(5) Pembinaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi kecil

meliputi upaya untuk meningkatkan pelaksanaan kemitraan

antara usaha non-kecil dengan Usaha Mikro dan Usaha Kecil

serta koperasi kecil di lingkungan instansinya.

www.djpp.depkumham.go.id

depkumham.go.id

(6) Dalam ...

- 116 -

BAB IX

PENGADAAN BARANG/JASA

MELALUI PELELANGAN/SELEKSI INTERNASIONAL

Pasal 101

(1) Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan melalui Pelelangan/

Seleksi internasional harus memberikan kesempatan seluasluasnya

kepada Penyedia Barang/Jasa nasional.

(2) Dokumen Pengadaan melalui Pelelangan/Seleksi internasional

ditulis dalam 2 (dua) bahasa, yaitu Bahasa Indonesia dan Bahasa

Inggris.

(3) Dalam hal terjadi penaf s i ran arti yang berbeda terhadap

Dokumen Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2),

maka dokumen yang berbahasa Indonesia dijadikan acuan.

(4) Pengadaan Barang/Jasa yang dibiayai dengan kredit ekspor,

kredit lainnya dan/atau hibah:

a. di lakukan melalui persaingan usaha yang sehat;

b. di laksanakan dengan per syaratan yang pal ing

menguntungkan negara, dari segi teknis dan harga; dan

c. di lakukan dengan memaks imalkan penggunaan

komponen dalam negeri dan Penyedia Barang/Jasa

nasional.

(5) Pemilihan Penyedia Barang/Jasa yang dibiayai dengan kredit

ekspor, kredit lainnya dan/atau hibah, dilakukan di dalam

negeri.

www.djpp.depkumham.go.id

depkumham.go.id

- 73 -

a.

(6) Dalam Dokumen Pengadaan yang di ikut i oleh Penyedia

Barang/Jasa asing memuat hal-hal sebagai berikut:

a. adanya kerja sama antara Penyedia Barang/Jasa asing

dengan industri dalam negeri;

b. adanya ketentuan yang jelas mengenai tata cara

pelaksanaan pengalihan kemampuan, pengetahuan,

keahlian dan keterampilan; dan

c. ketentuan bahwa seluruh proses pengadaan sedapat

mungkin dilaksanakan di wilayah Indonesia.

BABX

PENGADAAN BARANG/JASA YANG DIBIAYAI

DENGAN DANA PINJAMAN/HIBAH LUAR NEGERI

Pasal 102

(1) Pengadaan Barang/Jasa yang dibiayai dana Pinjaman/Hibah

Luar Negeri (PHLN) terdiri dari kegiatan:

a. perencanaan Pengadaan Barang/Jasa dengan PHLN; dan

b. pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dengan PHLN.

(2) PA/KPA merencanakan Pengadaan Barang/Jasa dengan

memperhatikan penggunaan spesifikasi teknis, kualifikasi,

standar nasional dan kemampuan/potensi nasional.

(3) Dalam merencanakan Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf a, harus memaksimalkan

penggunaan produksi dalam negeri sesuai dengan kemampuan/

potensi nasional dan standar nasional dalam hal:

www.djpp.depkumham.go.id

depkumham.go.id

- 74 -

(4) Dalam ...

a. studi kelayakan dan rancang bangun proyek;

b. penyiapan Dokumen Pengadaan/KAK; dan

c. p e n yus un an HPS.

(4) Kriteria dan tata cara evaluasi dalam Dokumen Pengadaan

mencantumkan rumusan peran serta Penyedia Barang/Jasa

nasional dan preferensi harga yang ditetapkan.

(5) Dalam penyusunan rancangan Kontrak, perlu dicantumkan

kewajiban penggunaan produksi dalam negeri.

Pasal 103

(1) PPK dalam melaksanakan pekerjaan yang dibiayai dari PHLN,

wajib memahami:

a. Naskah Perjanjian Pinjaman Luar Negeri (NPPLN)/

Naskah Perjanjian Hibah Luar Negeri (NPHLN) atau

dokumen kesepahaman; dan

b. ketentuan-ketentuan pelaksanaan proyek Pengadaan

Bar ang/ J asa setelah NPPLN/NPHLN di sepak ati

Pemerintah Republik Indonesia dan pemberi pinjaman/

hibah.

(2) Pengadaan Barang/Jasa yang dibiayai oleh Lembaga Penjamin

Kredi t Ekspor /Kredi t Swas ta As ing di lakukan melalui

Pelelangan/Seleksi internasional.

(3) Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2),

harus merupakan proyek prioritas yang tercantum dalam Daftar

Rencana Prioritas Pinjaman Hibah Luar Negeri (DRPPHLN).

www.djpp.depkumham.go.id

depkumham.go.id

- 75 -

(2) Perusahaan ...

(4) Dalam Pengadaan Barang/Jasa yang dananya bersumber dari

Lembaga Penjamin Kredit Ekspor, peserta Pelelangan/Seleksi

internasional memasukkan penawaran administratif, teknis,

harga dan sumber pendanan beserta persyaratannya sesuai

dengan ketentuan dan norma yang berlaku secara internasional.

(5) Evaluasi penawaran sumber pendanaan sebagaimana dimaksud

pada ayat (4), dilakukan dengan metode perhitungan biaya

efektif.

BAB XI

KEIKUTSERTAAN PERUSAHAAN ASING

DALAM PENGADAAN BARANG/JASA

Pasal 104

(1) Perusahaan asing dapat ikut serta dalam Pengadaan Barang/Jasa

dengan ketentuan sebagai berikut:

a. untuk Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dengan nilai

diatas Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);

b. untuk Pengadaan Barang/Jasa Lainnya dengan nilai

diatas Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah);

dan

c. untuk Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai diatas

Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

www.djpp.depkumham.go.id

depkumham.go.id

- 76 -

(2) Peru sahaan asing yang melaksanakan pekerjaan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), harus melakukan kerja sama usaha

dengan perusahaan nas ional dalam bentuk kemi traan,

subKontrak dan lain-lain, dalam hal terdapat perusahaan

nas i onal y ang memi l i k i k emampuan di bid ang y ang

bersangkutan.

BAB XII

KONSEP RAMAH LINGKUNGAN

Pasal 105

(1) Konsep Ramah Lingkungan merupakan suatu proses pemenuhan

kebutuhan Barang/Jasa K/L/D/I, sehingga keseluruhan tahapan

proses Pengadaan dapat memberikan manfaat untuk K/L/D/I

dan masyarakat serta perekonomian, dengan meminimalkan

dampak kerusakan lingkungan.

(2) Konsep Pengadaan Ramah Lingkungan dapat diterapkan dalam

Dokumen Pemilihan berupa persyaratan-persyaratan tertentu,

yang mengarah pada pemanfaatan sumber daya alam secara arif

dan mendukung pelestarian fungsi lingkungan hidup sesuai

dengan karakteristik pekerjaan.

(3) Pengadaan Barang/Jasa yang Ramah Lingkungan sebagaimana

dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan memperhatikan

ef i s iens i dan efekti f i tas pengadaan ( valueformoney).

BAB XIII ...

www.djpp.depkumham.go.id

depkumham.go.id

Bagian Kedua ...

- 121 -

BAB XIII

PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK

Bagian Pertama

Ketentuan Umum Pengadaan Secara Elektronik

Pasal 106

(1) Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dapat dilakukan secara

elektronik.

(2) Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik dilakukan dengan cara

e-tendering a t au e-purchasing.

Pasal 107

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah secara elektronik bertujuan

untuk:

a. meningkatkan transparansi dan akuntabilitas;

b. meningkatkan akses pasar dan persaingan usaha yang sehat;

c. memperbaiki tingkat efisiensi proses Pengadaan;

d. mendukung proses monitoring dan audi t; dan

e. memenuhi kebutuhan akses informasi yang real time.

Pasal 108

(1) LKPP mengembangkan Si s tem Pengadaan Barang/Jasa

Pemerintah secara elektronik.

(2) LKPP menetapkan arsitektur sistem informasi yang mendukung

penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah secara

elektronik.

www.djpp.depkumham.go.id

depkumham.go.id

(6) ULP/ ...

- 122 -

Bagian Kedua

E-Tendering

Pasal 109

( 1) Ruang l ingkup e-tendering mel iput i proses pengumuman

Pengadaan Barang/ Jasa sampai dengan pengumuman

pemenang.

( 2) Para pihak yang ter l ibat dalam e-tendering sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) adalah PPK, ULP/Pejabat Pengadaan dan

Penyedia Barang/Jasa.

(3) E-tendering d i l ak s anak an den gan meng g unak an s i s t em

pengadaan secara elektronik yang diselenggarakan oleh LPSE.

( 4) Apl ikasi e-tendering sekurang- kurangnya memenuhi unsur

perlindungan Hak atas Kekayaan Intelektual dan kerahasian

dalam pertukaran dokumen, serta tersedianya sistem keamanan

dan penyimpanan dokumen elektronik yang menjamin dokumen

elektronik tersebut hanya dapat dibaca pada waktu yang telah

ditentukan.

( 5) Si s tem e-tendering yang diselenggarakan oleh LPSE waj ib

memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. mengacu pada standar yang meliputi interoperabilitas

dan integrasi dengan sistem Pengadaan Barang/Jasa

secara elektronik;

b. mengacu pada standar proses pengadaan secara

elektronik; dan

c. t i dak ter ik at pada l i sens i ter tentu ( freelicense).

www.djpp.depkumham.go.id

depkumham.go.id

- 79 -

(3) ULP/ ...

(6) ULP/Pejabat Pengadaan dapat menggunakan sistem Pengadaan

Barang/Jasa secara elektronik yang diselenggarakan oleh LPSE

terdekat.

Bagian Ketiga

E-Purchasing

Pasal 110

( 1 ) Dal am r a n gka E-Purchasing, s i s t em k a t alo g e l e k t r onik (ECatalogue)

sekurang-kurangnya memuat informasi tekni s dan

harga Barang/Jasa.

( 2 ) Sistem katalog elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

diselenggarakan oleh LKPP.

( 3 ) Dalam rangka pengelolaan s is tem katalog elekt ronik

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LKPP melaksanakan

Kont rak Payung dengan Penyedia Barang/ Jasa untuk

Barang/Jasa tertentu.

Bagian Keempat

Layanan Pengadaan Secara Elektronik

Pasal 111

(1) Gubernur/Bupati/Wal ikota membentuk LPSE untuk

memfasilitasi ULP/Pejabat Pengadaan dalam melaksanakan

Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik.

(2) K/L/I dapat membentuk LPSE untuk memfasilitasi ULP/Pejabat

Pengadaan dalam melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa secara

elektronik.

www.djpp.depkumham.go.id

depkumham.go.id

- 80 -

BAB XIV ...

(3) ULP/Pejabat Pengadaan pada Kementerian/Lembaga/Perguruan

Tinggi/BUMN yang tidak membentuk LPSE, dapat melaksanakan

Pengadaan secara elektronik dengan menjadi pengguna dari LPSE

terdekat.

(4) Fungsi pelayanan LPSE paling kurang meliputi:

a. admini s trator s i s tem elektronik;

b. unit regi s tras i dan ver i f ikas i pengguna; dan

c. unit layanan pengguna.

(5) LPSE wajib menyusun dan melaksanakan standar prosedur

operasional ser ta menandatangani kesepakatan tingkat

pelayanan ( Service Level Agreement) dengan LKPP.

(6) LKPP melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap

penyelenggaraan s istem Pengadaan Barang/Jasa secara

elektronik.

Bagian Kelima

Portal Pengadaan Nasional

Pasal 112

(1) LKPP membangun dan mengelola Portal Pengadaan Nasional.

(2) K/L/D/ I waj ib menayangkan rencana Pengadaan dan

pengumuman Pengadaan di website K/L/D/I masing-masing

dan Portal Pengadaan Nasional melalui LPSE.

(3) Website mas ing-masing K/L/D/I waj ib menyediakan akses

kepada LKPP untuk memperoleh informas i sebagaimana

dimaksud pada ayat (2).

www.djpp.depkumham.go.id

depkumham.go.id

(7) Dalam ...

- 125 -

BAB XIV

PENGADAAN KHUSUS DAN PENGECUALIAN

Bagian Pertama

Pengadaan Tentara Nasional Indonesia dan

Kepolisian Negara Republik Indonesia

Pasal 113

(1) Alat utama sistem senjata (alutsista) Tentara Nasional Indonesia

(TNI) yang digunakan untuk kepentingan pertahanan Negara

ditetapkan oleh Menteri Pertahanan berdasarkan masukan dari

Panglima TNI.

(2) Alat material khusus (almatsus) Kepolisian Negara Republik

Indonesia yang digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan

keamanan dan ketertiban masyarakat ditetapkan oleh Kepala

Kepolisian Negara Republik Indonesia.

(3) Pengadaan alutsista dan almatsus dilakukan oleh industri

pertahanan, industri alutsista dan industri almatsus dalam

negeri.

(4) Dalam hal alutsista dan almatsus belum dapat dibuat di dalam

negeri, Pengadaan alutsista dan almatsus sedapat mungkin

langsung dari pabrikan yang terpercaya.

(5) Pabr ikan Penyedia alutsista dan almatsus di luar negeri

sebagaimana dimaksud pada ayat (4), sedapat mungkin bekerja

sama dengan industri dan/atau lembaga riset dalam negeri.

(6) Ketentuan lebih lanjut tentang pedoman dan tata cara Pengadaan

alutsi s ta diatur oleh Menter i Per tahanan dengan tetap

berpedoman pada tata nilai pengadaan sebagaimana diatur

dalam Peraturan Presiden ini.

www.djpp.depkumham.go.id

depkumham.go.id

- 82 -

(2) Dalam ...

(7) Dalam melaksanakan Pengadaan alutsi s ta sebagaimana

dimaksud dalam Peraturan Presiden ini, Menteri Pertahanan

dapat membentuk tim koordinasi yang terdiri dari unsur-unsur

Kementerian Pertahanan, Mabes TNI/Angkatan, kementerian

yang membidangi industri, riset dan teknologi serta unsur lain

terkait.

(8) Ketentuan lebih lanjut tentang pedoman dan tata cara

Pengadaan almatsus diatur oleh Kepala Kepolisian Negara

Republik Indonesia dengan tetap berpedoman pada tata nilai

pengadaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden ini.

(9) Dalam melaksanakan Pengadaan almatsus sebagaimana

dimaksud dalam Peraturan Presiden ini, Kepala Kepolisian

Negara Republik Indonesia dapat membentuk tim koordinasi

yang terdiri dari unsur-unsur kementerian yang membidangi

industri, riset dan teknologi serta unsur lain terkait.

(10) Penyusunan pedoman dan tata cara Pengadaan alutsista dan

almatsus sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (8)

dikonsultasikan kepada LKPP.

Bagian Kedua

Pengadaan Barang/Jasa di Luar Negeri

Pasal 114

(1) Pengadaan Barang/Jasa untuk kepentingan Pemerintah Republik

Indonesia di Luar Negeri pada prinsipnya berpedoman pada

ketentuan Peraturan Presiden ini.

www.djpp.depkumham.go.id

depkumham.go.id

- 83 -

(2) Pimpinan ...

(2) Dalam hal Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) tidak dapat dilaksanakan, maka pelaksanaan Pengadaan

Barang/Jasa dapat menyesuaikan dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan di negara setempat dengan tetap

mengutamakan kepentingan nasional.

(3) Ketentuan lebih lanjut tentang pedoman dan tata cara Pengadaan

Barang/Jasa di Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat

(2), diatur oleh Menteri Luar Negeri dengan tetap berpedoman

pada tata nilai Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana diatur

dalam Peraturan Presiden ini.

(4) Penyusunan pedoman dan tata cara Pengadaan Barang/Jasa

sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dikonsultasikan kepada

LKPP.

BAB XV

PENGENDALIAN, PENGAWASAN, PENGADUAN DAN SANKSI

Bagian Pertama

Pengendalian

Pasal 115

(1) K/L/D/I dilarang melakukan pungutan dalam bentuk apapun

dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.

www.djpp.depkumham.go.id

depkumham.go.id

- 84 -

(4) Hasil ...

(2) Pimpinan K/L/D/I wajib melaporkan secara berkala realisasi

Pengadaan Barang/Jasa kepada LKPP.

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 116

K/L/D/I wajib melakukan pengawasan terhadap PPK dan ULP/Pejabat

Pengadaan di lingkungan K/L/D/I masing masing, dan menugaskan

aparat pengawasan intern yang bersangkutan untuk melakukan audit

sesuai dengan ketentuan.

Bagian Ketiga

Pengaduan

Pasal 117

(1) Dalam hal Penyedia Barang/Jasa atau masyarakat menemukan

indikasi penyimpangan prosedur, KKN dalam pelaksanaan

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan/atau pelanggaran

persaingan yang sehat dapat mengajukan pengaduan atas proses

pemilihan Penyedia Barang/Jasa.

(2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditujukan

kepada APIP K/L/D/I yang bersangkutan dan/atau LKPP, disertai

bukt i-bukt i kuat yang terkai t langsung dengan materi

pengaduan.

(3) APIP K/L/D/I dan LKPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

sesuai dengan kewenangannya menindaklanjuti pengaduan yang

dianggap beralasan.

www.djpp.depkumham.go.id

depkumham.go.id

- 85 -

c. membuat ...

(4) Hasil tindak lanjut pengaduan yang dilakukan oleh APIP

sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaporkan kepada

Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan institusi,

dan dapat dilaporkan kepada instansi yang berwenang dengan

persetujuan Menteri /Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/

Pimpinan Institusi, dalam hal diyakini terdapat indikasi KKN

yang akan merugikan keuangan negara, dengan tembusan

kepada LKPP dan BPKP.

(5) Instansi yang berwenang dapat menindaklanjuti pengaduan

setelah Kontrak ditandatangani dan terdapat indikasi adanya

kerugian negara.

Bagian Keempat

Sanksi

Pasal 118

(1) Perbuatan atau tindakan Penyedia Barang/Jasa yang dapat

dikenakan sanksi adalah:

a. berusaha mempengaruhi ULP/Pejabat Pengadaan/pihak

lain yang berwenang dalam bentuk dan cara apapun,

baik langsung maupun tidak langsung guna memenuhi

keinginannya yang bertentangan dengan ketentuan dan

prosedur yang telah di tetapkan dalam Dokumen

Pengadaan/Kontrak, dan/atau ketentuan peraturan

perundang-undangan;

b. melakukan persekongkolan dengan Penyedia

Barang/Jasa lain untuk mengatur Harga Penawaran

diluar prosedur pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa,

sehingga mengurangi/menghambat/memperkecil dan/

atau meniadakan persaingan yang sehat dan/atau

merugikan orang lain;

www.djpp.depkumham.go.id

depkumham.go.id

- 86 -

(5) Ketentuan ...

c. membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau

keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi

persyaratan Pengadaan Barang/Jasa yang ditentukan

dalam Dokumen Pengadaan;

d. mengundurkan diri dari pelaksanaan Kontrak dengan

alasan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan

dan/atau tidak dapat di terima oleh ULP/Pejabat

Pengadaan;

e. tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan

Kontrak secara bertanggung jawab; dan/atau

f. berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud

dal am Pas al 99 ay at ( 3) , di temuk an adanya

ketidaksesuaian dalam penggunaan Barang/Jasa

produksi dalam negeri.

(2) Perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan

sanksi berupa:

a . sanksi adminis t rat i f;

b. sanks i pencantuman dalam Daf tar Hi tam;

c . gugatan secara perdata; dan/atau

d. pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang.

(3) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a,

dilakukan oleh PPK/ULP/Pejabat Pengadaan sesuai dengan

ketentuan.

(4) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b,

dilakukan oleh PA/KPA setelah mendapat masukan dari PPK/

ULP/Pejabat Pengadaan sesuai dengan ketentuan.

www.djpp.depkumham.go.id

depkumham.go.id

- 87 -

Pasal 121 ...

(5) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan

huruf d, dilakukan sesuai dengan peraturan perundangundangan.

(6) Apabila ditemukan penipuan/pemalsuan atas informasi yang

di sampaikan Penyedia Barang/Jasa, dikenakan sanksi

pembatalan sebagai calon pemenang dan dimasukkan dalam

Daftar Hitam.

(7) Apabila terjadi pelanggaran dan/atau kecurangan dalam proses

Pengadaan Barang/Jasa, maka ULP:

a . di kenakan sanks i adminis trasi;

b. di tuntut gant i rugi ; dan/atau

c . dilaporkan secara pidana.

Pasal 119

Perbuatan atau tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 ayat

(1) huruf f, selain dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 118 ayat (2) huruf a dan huruf b, dikenakan sanksi finansial.

Pasal 120

Selain perbuatan atau tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal

118 ayat (1), Penyedia Barang/Jasa yang terlambat menyelesaikan

pekerjaan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam

Kontrak, dapat dikenakan denda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu

perseribu) dari harga Kontrak atau bagian Kontrak untuk setiap hari

keterlambatan dan tidak melampaui besarnya Jaminan Pelaksanaan.

www.djpp.depkumham.go.id

depkumham.go.id

(3) K/ ...

- 132 -

Pasal 121

Konsultan perencana yang tidak cermat dan mengakibatkan kerugian

negara, dikenakan sanksi berupa keharusan menyusun kembali

perencanaan dengan beban biaya dari konsultan yang bersangkutan,

dan/atau tuntutan ganti rugi.

Pasal 122

PPK yang melakukan cidera janji terhadap ketentuan yang termuat

dalam Kontrak, dapat dimintakan ganti rugi dengan ketentuan sebagai

berikut:

a. besarnya ganti rugi yang dibayar oleh PPK atas keterlambatan

pembayaran adalah sebesar bunga terhadap nilai tagihan yang

terlambat dibayar, berdasarkan tingkat suku bunga yang berlaku

pada saat itu menurut ketetapan Bank Indonesia; atau

b. dapat diberikan kompensasi sesuai ketentuan dalam Kontrak.

Pasal 123

Dalam hal terjadi kecurangan dalam pengumuman Pengadaan, sanksi

diberikan kepada anggota ULP/Pejabat Pengadaan sesuai peraturan

perundang-undangan.

Pasal 124

(1) K/L/D/I dapat membuat Daftar Hitam sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 118 ayat (2) huruf b, yang memuat identitas

Penyedia Barang/Jasa yang dikenakan sanksi oleh K/L/D/I.

(2) Daftar Hitam sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat

daftar Penyedia Barang/Jasa yang dilarang mengikuti Pengadaan

Barang/Jasa pada K/L/D/I yang bersangkutan.

www.djpp.depkumham.go.id

depkumham.go.id

- 89 -

(2) LKPP ...

(3) K/L/D/ I menyerahkan Daf tar Hi tam kepada LKPP untuk

dimasukkan dalam Daftar Hitam Nasional.

(4) Daftar Hitam Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3),

dimutakhirkan setiap saat dan dimuat dalam Portal Pengadaan

Nasional.

BAB XVI

PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

DALAM ORGANISASI PENGADAAN

Bagian Pertama

Pelatihan

Pasal 125

(1) Untuk pemenuhan dan peningkatan Sumber Daya Manusia

dibidang Pengadaan Barang/Jasa dilakukan pelatihan Pengadaan

Barang/Jasa.

(2) Program pelatihan Sumber Daya Manusia sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) , di susun berdasarkan standar

kompetensi dan dapat dilakukan secara berjenjang.

Bagian Kedua

Sertifikasi Sumber Daya Manusia

Pasal 126

(1) LKPP melakukan Sertifikasi Keahlian Pengadaan Barang/Jasa

Pemerintah.

www.djpp.depkumham.go.id

depkumham.go.id

- 90 -

Bagian Keempat ...

(2) LKPP dapat bekerja sama dengan lembaga sertifikasi profesi yang

memenuhi persyaratan akreditasi untuk melakukan Sertifikasi

Keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Pengaturan mengenai jenjang Sertifikasi Keahlian Pengadaan

Barang/Jasa Pemerintah ditetapkan oleh Kepala LKPP.

Bagian Ketiga

Masa Pemberlakuan Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa

Pasal 127

Ketentuan masa transisi Pemberlakuan Sertifikat Keahlian Pengadaan

Barang/Jasa diatur sebagai berikut:

a. PPK pada Kementerian/Lembaga/Instansi lain wajib memiliki

Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa sejak Peraturan

Presiden ini berlaku;

b. PPK pada Kementerian/Lembaga/Instansi lain yang ditugaskan

di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pusat/Kabupaten/Kota, wajib

memiliki sertifikat keahlian Pengadaan Barang/Jasa paling

lambat 1 Januari 2012; dan

c. PPK pada Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota wajib memiliki

sertifikat keahlian Pengadaan Barang/Jasa paling lambat 1

Januari 2012.

www.djpp.depkumham.go.id

depkumham.go.id

(4) Pengaturan ...

- 135 -

Bagian Keempat

Pengembangan Profesi

Pasal 128

(1) Pegawai negeri yang ditugaskan sebagai PPK atau anggota

ULP/Pejabat Pengadaan, memperoleh jenjang karir sesuai

dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Pegawai neger i yang di tugaskan sebagai PPK, anggota

ULP/Pejabat Pengadaan, memperoleh tunjangan profesi yang

besarnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XVII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 129

(1) Ketentuan Pengadaan Barang/Jasa yang dilakukan melalui pola

kerja sama pemerintah dan badan usaha swasta dalam rangka

Pengadaan Barang/Jasa publik, diatur dengan Peraturan Presiden

tersendiri.

(2) Ketentuan Pengadaan tanah diatur dengan peraturan

perundang-undangan tersendiri.

(3) Pengaturan Pengadaan Barang/Jasa yang dibiayai APBN, apabila

ditindaklanjuti dengan Keputusan Menteri/Pimpinan Lembaga/

Institusi lain Pengguna APBN, harus tetap berpedoman serta

tidak boleh bertentangan dengan ketentuan Peraturan Presiden

ini.

www.djpp.depkumham.go.id

depkumham.go.id

Pasal 132 ...

(4) Pengaturan Pengadaan Barang/Jasa yang dibiayai APBD, apabila

ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah/Keputusan Kepala

Daerah/Pimpinan Institusi lainnya pengguna APBD, harus tetap

berpedoman serta tidak boleh bertentangan dengan ketentuan

Peraturan Presiden ini.

BAB XVIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 130

(1) ULP waj ib dibentuk K/L/D/ I pal ing lambat pada Tahun

Anggaran 2014.

(2) Dalam hal ULP belum terbentuk atau belum mampu melayani

keseluruhan kebutuhan Pengadaan sebagaimana diatur dalam

Peraturan Presiden ini, PA/KPA menetapkan Panitia Pengadaan

untuk melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa.

(3) Pani tia Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2),

memiliki persyaratan keanggotaan, tugas pokok dan kewenangan

sebagaimana persyaratan keanggotaan, tugas pokok dan

kewenangan Kelompok Kerja ULP.

Pasal 131

(1) K/L/D/I wajib melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa secara

elektronik untuk sebagian/seluruh paket-paket pekerjaan pada

Tahun Anggaran 2012.

(2) K/L/D/I mulai menggunakan e-Procurement dalam Pengadaan

Barang/Jasa disesuaikan dengan kebutuhan, sejak Peraturan

Presiden ini ditetapkan.

www.djpp.depkumham.go.id

depkumham.go.id

BAB XIX ...

- 1 3 7 -

Pasal 132

Dengan berlakunya Peraturan Presiden ini:

1. Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan sebelum tanggal 1

Januari 2011 tetap dapat berpedoman pada Keputusan Presiden

Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan

Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah

terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007.

2. Pengadaan Barang/Jasa yang sedang dilaksanakan berdasarkan

Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman

Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana

telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden

Nomor 95 Tahun 2007, dilanjutkan dengan tetap berpedoman

pada Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang

Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan

Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007.

3. Perjanjian/Kontrak yang telah ditandatangani berdasarkan

Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman

Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana

telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden

Nomor 95 Tahun 2007, tetap ber laku sampai dengan

berakhirnya Perjanjian/Kontrak.

4. Penayangan pengumuman Pengadaan Barang/Jasa di surat kabar

nasional dan/atau provinsi, tetap dilakukan oleh ULP/Pejabat

Pengadaan di surat kabar nasional dan/atau provinsi yang telah

ditetapkan, sampai dengan berakhirnya perjanjian/Kontrak

penayangan pengumuman Pengadaan Barang/Jasa.

www.djpp.depkumham.go.id

depkumham.go.id

Pasal 136 ...

- 138 -

BAB XIX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 133

Tata Cara Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa tercantum dalam

Lampiran Peraturan Presiden ini, dan merupakan satu kesatuan dan

bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Pasal 134

(1) Ketentuan lebih lanjut mengenai Standar Dokumen Pengadaan

(Standard Bidding Document) d i a tu r d en g a n P e r a tu r a n Ke p a la

LKPP paling lambat 3 (tiga) bulan sejak Peraturan Presiden ini

ditetapkan.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis operasional tentang

Daftar Hitam, pengadaan secara elektronik, dan sertifikasi

keahlian Pengadaan Barang/Jasa, diatur oleh Kepala LKPP paling

lambat 3 (tiga) bulan sejak Peraturan Presiden ini ditetapkan.

Pasal 135

Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman

Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah

beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95

Tahun 2007, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sejak tanggal 1

Januari 2011.

www.djpp.depkumham.go.id

depkumham.go.id

- 1 3 9 -

Pasal 136

Peraturan Presiden ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bogor, Jawa Barat

pada tanggal 6 Agustus 2010

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Salinan sesuai dengan aslinya

Deputi Sekretaris Kabinet

Bidang Hukum,

ttd.

Dr. M. Iman Santoso

www.djpp.depkumham.go.id

depkumham.go.id